Edukasi Literasi Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Surat Edaran nomor 1/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Feb 2014 tentang Pelaksanaan Edukasi dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan kepada Konsumen dan/atau Masyarakat yang mulai berlaku sejak 6 Agustus 2014.

Apakah Literasi Keuangan itu?

Literasi Keuangan adalah kemampuan untuk memahami pengetahuan serta keterampilan untuk mengelola sumber daya keuangan untuk mencapai kesejahteraan.

Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang dalam hal ini terdiri dari Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah wajib menyelenggarakan Edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat.

Pihak PUJK diwajibkan membuat rencana penyelenggaraan edukasi literasi tersebut dalam program tahunan dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Rencana edukasi literasi paling kurang mencakup:

  • penetapan program kerja Edukasi sesuai dengan sasaran, strategi dan kebijakan PUJK;
  • evaluasi pelaksanaan rencana Edukasi periode sebelumnya;
  • penetapan kebutuhan biaya dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan rencana Edukasi.

Pihak PUJK juga diwajibkan melakukan evaluasi atas pelaksanaan rencana edukasi tersebut, yang mencakup:

  • perbandingan rencana Edukasi sebelumnya dengan realisasi pada setiap tahun;
  • pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan hal-hal yang belum tercapai (jika ada) termasuk penjelasannya;
  • pelaksanaan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan; dan
  • kendala yang dihadapi dan upaya-upaya pemecahan masalah yang dilakukan.

Pelaksanaan Edukasi berdasarkan kepada prinsip-prinsip sebagai berikut :

  1. Inklusif
    Literasi Keuangan harus mencakup semua golongan masyarakat.
  2. Sistematis dan terukur
    Literasi Keuangan disampaikan secara terprogram, mudah dipahami, sederhana, dan pencapaiannya dapat diukur.
  3. Kemudahan akses
    Layanan dan informasi keuangan tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia dan mudah diakses.
  4. Kolaborasi
    Yang dimaksud dengan kolaborasi adalah melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara bersama-sama dalam mengimplementasikan Literasi Keuangan.

Perlu diketahui bahwa Pelaksanaan Edukasi kepada Konsumen dan/atau masyarakat disesuaikan dengan kemampuan dari PUJK. Pelaksanaan Edukasi tidak mencakup pemasaran produk dan/atau layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh PUJK. Edukasi dititikberatkan untuk menginformasikan fitur dasar produk dan/atau layanan jasa keuangan termasuk memberikan pengetahuan dan keterampilan terkait dengan manfaat, biaya dan risiko.

Kegiatan yang berupa pemberian bantuan sosial yang bersifat charity dapat merupakan pelaksanaan Edukasi apabila kegiatan tersebut dilakukan berkesinambungan dan dilaksanakan monitoring secara berkala.

Posted in bank, bank perkreditan rakyat, sumber daya manusia, Uncategorized | Leave a comment

Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Perlindungan KonsumenSebagaimana diketahui bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada tanggal 26 Juli 2013 dan diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2013. Peraturan tersebut mulai berlaku setelah 1(satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, artinya berlaku sejak tanggal 6 Agustus 2014 dan Surat Edaran nomor 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Feb 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang wajib mematuhi peraturan ini adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan secara konvensional maupun secara syariah.

Perlindungan Konsumen menerapkan prinsip-prinsip:

  1. transparansi
  2. perlakuan yang adil
  3. keandalan
  4. kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen
  5. penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

Pelaku Usaha Sektor Jasa Keuangan diwajibkan:

  1. membentuk unit kerja atau menunjuk pejabat untuk menangani fungsi pelayanan dan penyelesaian  pengaduan
  2. memiliki sistem pengendalian internal terkait dengan perlindungan Konsumen
  3. memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan Konsumen
  4. melakukan pelatihan untuk karyawan yang memenuhi kriteria berikut:
  • berhadapan langsung dengan Konsumen
  • melakukan pengawasan pelaksanaan pelayanan dan penyelesaian pengaduan Konsumen
  • terkait dengan penyusunan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan

Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang melanggar ketentuan dalam POJK tersebut dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa:

  1. peringatan tertulis
  2. denda
  3. pembatasan kegiatan usaha
  4. pembekuan kegiatan usaha
  5. pencabutan izin kegiatan usaha

 

Posted in bank, bank perkreditan rakyat, Uncategorized | Leave a comment

Software Aplikasi RKAT BPR versi 2.50 SAK-ETAP

Software aplikasi ini khusus untuk penyusunan proyeksi laporan keuangan rencana kerja BPR (Bank Perkreditan Rakyat)

RKAT 2015 Versi 2.50 merupakan penyempurnaan dari versi 2.20, dimana terdapat perubahan pada rencana penyaluran kredit yg sudah mencakup KPR hingga 15 tahun dan rencana hapus buku.  Selain itu, pada versi ini sudah dilengkapi dengan Summary dan Rasio-rasio keuangan.

Ikuti pelatihannya dan dapatkan softwarenya…. Silahkan baca juga di http://www.zinsari.blogspot.com/p/software-bpr.html

Setiap peserta pelatihan juga mendapatkan modul pelatihan Rkat

 

 

 

Harga software aplikasi RKAT BPR versi 2.50 SAK-ETAP Rp. 5.000.000,-

sudah termasuk petunjuk pemakaian.

RKAT Petunjuk

 

Posted in bank perkreditan rakyat, manajemen, Rencana Kerja / RKAT, Uncategorized | Leave a comment

Membangun SDM yang Sebenarnya

Image Salah satu rahasia dibalik suksesnya bank perkreditan rakyat (bpr) terbesar di Indonesia adalah keseriusannya dalam membangun sumber daya manusianya. PT. BPR Eka Bumi Artha atau yang lebih dikenal dengan Bank Eka yang kantor pusatnya berlokasi di Kota Metro Lampung yang beraset sekitar Rp. 4.5 triliun ini secara sungguh-sungguh melakukan pengembangan profesionalisme karyawannya secara terencana. Pihak manajemen meyakini bahwa profesionalisme hanya bisa dicapai jika para karyawannya memiliki pengetahuan yang memadai. Keterampilan bisa dicapai apabila melakukan pekerjaan secara sungguh-sungguh dan berbekal pengetahuan. Integritas dan tanggung jawab para karyawan juga merupakan hal terpenting dalam mewujudkan praktek perbankan yang sehat.

Dalam kesempatan ini saya tidak menulis tentang program pengembangannya, tetapi saya mencatat beberapa hal kecil yang menurut saya itu menunjukkan keseriusannya.

1. Penyelenggaraan Pelatihan

Walaupun kegiatan pelatihan di lakukan di kantor, tetapi penyelenggaraannya sangat profesional, layaknya dilakukan oleh sebuah event organizer.

2. Waktu Pelatihan

Jadwal pelatihan di lakukan pada hari-hari kerja, dimana semua peserta dibebaskan dari tugas kantor. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen menginginkan karyawannya dapat mengikuti pelatihan dengan baik tanpa harus memikirkan tugas rutin.

Durasi pelatihan pun selalu menjadi pertimbangan, pihak manajemen pun selalu ingin memastikan waktu yang disediakan cukup bagi karyawannya untuk menerima ilmu yg diberikan.

3. Perhatian Manajemen

Seluruh jajaran Direksi selalu hadir secara lengkap pada saat pembukaan pelatihan. Ini merupakan cara untuk memberi pesan kepada karyawannya betapa Direksi memberi perhatian pada setiap acara pelatihan. Sebagai trainer, saya juga termotivasi untuk memberikan yang terbaik pada pelatihannya.

 4. Evaluasi Pelatihan

Setiap pelatihan selalu dilakukan evaluasi untuk memastikan efektifitas dan hasil yang dicapai oleh karyawannya.

Setelah pelatihan akan dilakukan uji petik untuk menilai pencapaian pembelajaran. Hal ini dapat memberikan dorongan kepada karyawan untuk secara selalu sungguh-sungguh meningkatkan kemampuan diri.

5. Seleksi Peserta dan Penugasan

Untuk menjadi peserta pelatihan, karyawan harus melalui suatu proses seleksi untuk menentukan prioritas keikutsertaannya. Setiap peserta pelatihan menerima surat tugas untuk mengikuti pelatihan. Ini merupakan salah satu wujud keseriusan manajemen dan sekaligus menjadi cara untuk meminta karyawan untuk mengikuti pelatihan secara bertanggung jawab.

Posted in bank, bank perkreditan rakyat, Kompetensi, sumber daya manusia | Leave a comment

Penting u/Diketahui tentang Penerapan APU-PPT (Anti Money Loundering)

Tahukah anda?

Sebagai Pengurus atau Karyawan dari Pihak Pelapor, maka wajib mengetahui ketentuan-ketentuan tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Selain Peraturan Pelaksanaan pada sektor usaha masing-masing, sangat penting untuk memahami UU RI no 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 12 ayat 1, UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang:

Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.

Pasal 12 ayat 3, UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang:

Pejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas dan Pengatur dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung dengan cara apa pun kepada Pengguna Jasa atau pihak lain.

Pasal 12 ayat 5, UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang:

Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 23 ayat 1, UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang:

Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi:
a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau
c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.

Pasal 23 ayat 4, UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang:

Kewajiban pelaporan atas Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan terhadap:
a. Transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan dengan pemerintah dan bank sentral;
b. Transaksi untuk pembayaran gaji atau pensiun; dan
c. Transaksi lain yang ditetapkan oleh Kepala PPATK atau atas permintaan penyedia jasa keuangan yang disetujui oleh PPATK.

Pasal 25, UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang:

(1) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilakukan sesegera mungkin paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah penyedia jasa keuangan mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan.
(2) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan.
(3) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan.
(4) Penyedia jasa keuangan yang tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dikenai sanksi administratif.

Pasal 87 ayat 1, UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang:

Pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas laporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan.

Pasal 45, UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang:

Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan.

Posted in Anti Money Loundering, bank, bank perkreditan rakyat | Leave a comment

Tukang Gorengan: Titik Balik Seorang Preman

53d39afc8a74b70a59a3b64340e70b5d39fdb09bTukang gorengan sebut saja namanya Iwan. Sudah 3 bulanan pak Iwan menjadi seorang penjual gorengan (tahu, tempe, ubi, dll) di sekitar kantorku. Suatu sore saya menjadi pembelinya untuk pertama kalinya. Saya sempatkan ngobrol beberapa menit, sehingga memotivasiku untuk menulis cerita ini.

Pak Iwan sudah saya kenal lebih dari 10 tahun yang lalu. Pertama kali dia membuat ulah di kantor saya, melempar botol bir ke dalam kantor dan mengajak satpam kantor untuk berantem dan minta duit. Keesokan harinya, saya meminta seorang satpam senior di lingkungan untuk memanggil pak Iwan dan menghadap saya. Saat itu timbul keberanian saya untuk membentaknya seolah saya tidak takut dan lebih hebat darinya, lalu saya memberikan sedikit wejangan, dan terakhir saya berikan satu lembar uang sembari memintanya untuk tidak mengulangi lagi.

Apa reaksi pak Iwan saat itu?

Ia menyalami saya sambil meneteskan air mata sambil berkata “Bapak baik sekali, padahal saya sudah berbuat ulah disini, saya berjanji tidak akan mengulangi lagi”.

Apakah pak Iwan serta merta berubah?

Tidak, ia masih saja sebagai preman di lingkungan, masih saja melakukan pemalakan maupun pencurian di lingkungan. Tetapi pak Iwan memang memegang janjinya, sejak itu tidak lagi berbuat ulah di kantor saya. Walaupun terkadang masih sering mampir dan berbincang-bincang dengan saya, terutama menjelang lebaran. Saya sudah anggap pak Iwan sebagai teman, seorang teman yang sering saya nasehati untuk bekerja yang halal.

Nah, ternyata pak Iwan butuh waktu 10 tahun untuk menuju titik balik. Kini tampak ada wajah riang yang menyapa para pembelinya.Sayapun bertanya, kenapa pak Iwan bisa bertobat dan menjadi seorang penjual gorengan? Ia menjawab “karena bapak, saya merasa tidak pantas jadi preman, karena bapak tidak takut kpd saya”. Lho kok? dia pun meralat alasannya begini “ternyata kerja saya selama ini tidak membuat saya bahagia, saya tetap saja kere, saya membuat orang-orang ketakutan, dan saya jadi musuh masyarakat.”

Ya, apapun alasannya, yang penting sekarang saya bangga, di lingkungan ini sudah ada contoh seorang preman yang tobat. Dagangannya lumayan ramai, coba pak Iwan menyadari kekeliruannya sejak dulu, mungkin dia sudah jauh lebih sukses dari sekarang. Tetapi walau bagaimana saya merasa senang melihat pak Iwan sekarang. Sukses pak Iwan…

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

Posted in Kisah | Leave a comment

Mengembangkan Strategi Marketing

Jangan mengandalkan seminar atau pelatihan untuk mendapatkan strategi marketing. Kenapa? Temukan jawabannya dalam uraian berikut ini.

Kondisi masing-masing perusahaan tentu berbeda antara satu dengan lainnya. Potensi dan persaingan di masing-masing wilayah kerja tentu berbeda pula. Jadi seorang Narasumber tidak mungkin bisa memberikan strategi marketing yang jitu untuk semua peserta.

Di dalam mengembangkan suatu strategi marketing, kita membutuhkan upaya-upaya berikut:

  • Melakukan evaluasi bisnis yang sudah berjalan;
  • Memerlukan tindakan marketing intelligence untuk mengetahui potensi dan persaingan yang ada;
  • Mengembangkan keunggulan kompetitif;
  • Membuat produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan dan calon pelanggan;
  • Menetapkan target pasar;
  • Membangun team marketing yang handal;
  • Menyusun strategi promosi yang efektif;
  • Manajemen pelanggan yang baik.

Melalui pelatihan ataupun seminar-seminar hanyalah untuk menggali ilmu bagaimana menyusun strategi marketing yang baik dan mendapatkan contoh-contoh strategi. Namun pada akhirnya yang dapat menyusun strategi yang baik itu adalah kita sendiri.

Dapatkan ilmu pengembangan strategi marketing melalui pelatihan berikut ini:

Strategi Marketing

baca juga di http://www.zinsari.blogspot.com/p/daftar-materi-pelatihan-bpr.html

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

Posted in bank, bank perkreditan rakyat, kredit, manajemen, Marketing Strategy, microfinance | Leave a comment