Software Aplikasi RKAT BPR versi 2.50 SAK-ETAP

Software aplikasi ini khusus untuk penyusunan proyeksi laporan keuangan rencana kerja BPR (Bank Perkreditan Rakyat)

RKAT 2015 Versi 2.50 merupakan penyempurnaan dari versi 2.20, dimana terdapat perubahan pada rencana penyaluran kredit yg sudah mencakup KPR hingga 15 tahun dan rencana hapus buku.  Selain itu, pada versi ini sudah dilengkapi dengan Summary dan Rasio-rasio keuangan.

Ikuti pelatihannya dan dapatkan softwarenya…. Silahkan baca juga di http://www.zinsari.blogspot.com/p/software-bpr.html

 

Posted in bank perkreditan rakyat, manajemen, Rencana Kerja / RKAT, Uncategorized | Leave a comment

Membangun SDM yang Sebenarnya

Image Salah satu rahasia dibalik suksesnya bank perkreditan rakyat (bpr) terbesar di Indonesia adalah keseriusannya dalam membangun sumber daya manusianya. PT. BPR Eka Bumi Artha atau yang lebih dikenal dengan Bank Eka yang kantor pusatnya berlokasi di Kota Metro Lampung yang beraset sekitar Rp. 4.5 triliun ini secara sungguh-sungguh melakukan pengembangan profesionalisme karyawannya secara terencana. Pihak manajemen meyakini bahwa profesionalisme hanya bisa dicapai jika para karyawannya memiliki pengetahuan yang memadai. Keterampilan bisa dicapai apabila melakukan pekerjaan secara sungguh-sungguh dan berbekal pengetahuan. Integritas dan tanggung jawab para karyawan juga merupakan hal terpenting dalam mewujudkan praktek perbankan yang sehat.

Dalam kesempatan ini saya tidak menulis tentang program pengembangannya, tetapi saya mencatat beberapa hal kecil yang menurut saya itu menunjukkan keseriusannya.

1. Penyelenggaraan Pelatihan

Walaupun kegiatan pelatihan di lakukan di kantor, tetapi penyelenggaraannya sangat profesional, layaknya dilakukan oleh sebuah event organizer.

2. Waktu Pelatihan

Jadwal pelatihan di lakukan pada hari-hari kerja, dimana semua peserta dibebaskan dari tugas kantor. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen menginginkan karyawannya dapat mengikuti pelatihan dengan baik tanpa harus memikirkan tugas rutin.

Durasi pelatihan pun selalu menjadi pertimbangan, pihak manajemen pun selalu ingin memastikan waktu yang disediakan cukup bagi karyawannya untuk menerima ilmu yg diberikan.

3. Perhatian Manajemen

Seluruh jajaran Direksi selalu hadir secara lengkap pada saat pembukaan pelatihan. Ini merupakan cara untuk memberi pesan kepada karyawannya betapa Direksi memberi perhatian pada setiap acara pelatihan. Sebagai trainer, saya juga termotivasi untuk memberikan yang terbaik pada pelatihannya.

 4. Evaluasi Pelatihan

Setiap pelatihan selalu dilakukan evaluasi untuk memastikan efektifitas dan hasil yang dicapai oleh karyawannya.

Setelah pelatihan akan dilakukan uji petik untuk menilai pencapaian pembelajaran. Hal ini dapat memberikan dorongan kepada karyawan untuk secara selalu sungguh-sungguh meningkatkan kemampuan diri.

5. Seleksi Peserta dan Penugasan

Untuk menjadi peserta pelatihan, karyawan harus melalui suatu proses seleksi untuk menentukan prioritas keikutsertaannya. Setiap peserta pelatihan menerima surat tugas untuk mengikuti pelatihan. Ini merupakan salah satu wujud keseriusan manajemen dan sekaligus menjadi cara untuk meminta karyawan untuk mengikuti pelatihan secara bertanggung jawab.

Posted in bank, bank perkreditan rakyat, Kompetensi, sumber daya manusia | Leave a comment

Penting u/Diketahui tentang Penerapan APU-PPT (Anti Money Loundering)

Tahukah anda?

Sebagai Pengurus atau Karyawan dari Pihak Pelapor, maka wajib mengetahui ketentuan-ketentuan tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Selain Peraturan Pelaksanaan pada sektor usaha masing-masing, sangat penting untuk memahami UU RI no 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 12 ayat 1, UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang:

Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.

Pasal 12 ayat 3, UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang:

Pejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas dan Pengatur dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung dengan cara apa pun kepada Pengguna Jasa atau pihak lain.

Pasal 12 ayat 5, UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang:

Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 23 ayat 1, UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang:

Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi:
a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau
c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.

Pasal 23 ayat 4, UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang:

Kewajiban pelaporan atas Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan terhadap:
a. Transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan dengan pemerintah dan bank sentral;
b. Transaksi untuk pembayaran gaji atau pensiun; dan
c. Transaksi lain yang ditetapkan oleh Kepala PPATK atau atas permintaan penyedia jasa keuangan yang disetujui oleh PPATK.

Pasal 25, UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang:

(1) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilakukan sesegera mungkin paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah penyedia jasa keuangan mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan.
(2) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan.
(3) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan.
(4) Penyedia jasa keuangan yang tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dikenai sanksi administratif.

Pasal 87 ayat 1, UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang:

Pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas laporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan.

Pasal 45, UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang:

Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan.

Posted in Anti Money Loundering, bank, bank perkreditan rakyat | Leave a comment

Tukang Gorengan: Titik Balik Seorang Preman

53d39afc8a74b70a59a3b64340e70b5d39fdb09bTukang gorengan sebut saja namanya Iwan. Sudah 3 bulanan pak Iwan menjadi seorang penjual gorengan (tahu, tempe, ubi, dll) di sekitar kantorku. Suatu sore saya menjadi pembelinya untuk pertama kalinya. Saya sempatkan ngobrol beberapa menit, sehingga memotivasiku untuk menulis cerita ini.

Pak Iwan sudah saya kenal lebih dari 10 tahun yang lalu. Pertama kali dia membuat ulah di kantor saya, melempar botol bir ke dalam kantor dan mengajak satpam kantor untuk berantem dan minta duit. Keesokan harinya, saya meminta seorang satpam senior di lingkungan untuk memanggil pak Iwan dan menghadap saya. Saat itu timbul keberanian saya untuk membentaknya seolah saya tidak takut dan lebih hebat darinya, lalu saya memberikan sedikit wejangan, dan terakhir saya berikan satu lembar uang sembari memintanya untuk tidak mengulangi lagi.

Apa reaksi pak Iwan saat itu?

Ia menyalami saya sambil meneteskan air mata sambil berkata “Bapak baik sekali, padahal saya sudah berbuat ulah disini, saya berjanji tidak akan mengulangi lagi”.

Apakah pak Iwan serta merta berubah?

Tidak, ia masih saja sebagai preman di lingkungan, masih saja melakukan pemalakan maupun pencurian di lingkungan. Tetapi pak Iwan memang memegang janjinya, sejak itu tidak lagi berbuat ulah di kantor saya. Walaupun terkadang masih sering mampir dan berbincang-bincang dengan saya, terutama menjelang lebaran. Saya sudah anggap pak Iwan sebagai teman, seorang teman yang sering saya nasehati untuk bekerja yang halal.

Nah, ternyata pak Iwan butuh waktu 10 tahun untuk menuju titik balik. Kini tampak ada wajah riang yang menyapa para pembelinya.Sayapun bertanya, kenapa pak Iwan bisa bertobat dan menjadi seorang penjual gorengan? Ia menjawab “karena bapak, saya merasa tidak pantas jadi preman, karena bapak tidak takut kpd saya”. Lho kok? dia pun meralat alasannya begini “ternyata kerja saya selama ini tidak membuat saya bahagia, saya tetap saja kere, saya membuat orang-orang ketakutan, dan saya jadi musuh masyarakat.”

Ya, apapun alasannya, yang penting sekarang saya bangga, di lingkungan ini sudah ada contoh seorang preman yang tobat. Dagangannya lumayan ramai, coba pak Iwan menyadari kekeliruannya sejak dulu, mungkin dia sudah jauh lebih sukses dari sekarang. Tetapi walau bagaimana saya merasa senang melihat pak Iwan sekarang. Sukses pak Iwan…

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

Posted in Kisah | Leave a comment

Mengembangkan Strategi Marketing

Jangan mengandalkan seminar atau pelatihan untuk mendapatkan strategi marketing. Kenapa? Temukan jawabannya dalam uraian berikut ini.

Kondisi masing-masing perusahaan tentu berbeda antara satu dengan lainnya. Potensi dan persaingan di masing-masing wilayah kerja tentu berbeda pula. Jadi seorang Narasumber tidak mungkin bisa memberikan strategi marketing yang jitu untuk semua peserta.

Di dalam mengembangkan suatu strategi marketing, kita membutuhkan upaya-upaya berikut:

  • Melakukan evaluasi bisnis yang sudah berjalan;
  • Memerlukan tindakan marketing intelligence untuk mengetahui potensi dan persaingan yang ada;
  • Mengembangkan keunggulan kompetitif;
  • Membuat produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan dan calon pelanggan;
  • Menetapkan target pasar;
  • Membangun team marketing yang handal;
  • Menyusun strategi promosi yang efektif;
  • Manajemen pelanggan yang baik.

Melalui pelatihan ataupun seminar-seminar hanyalah untuk menggali ilmu bagaimana menyusun strategi marketing yang baik dan mendapatkan contoh-contoh strategi. Namun pada akhirnya yang dapat menyusun strategi yang baik itu adalah kita sendiri.

Dapatkan ilmu pengembangan strategi marketing melalui pelatihan berikut ini:

Strategi Marketing

baca juga di http://www.zinsari.blogspot.com/p/daftar-materi-pelatihan-bpr.html

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

Posted in bank, bank perkreditan rakyat, kredit, manajemen, Marketing Strategy, microfinance | Leave a comment

Persoalan PPAP dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak

Selama ini sering terjadi keluhan dari perbankan, khususnya Bank Perkreditan Rakyat mengenai tidak diakuinya pembentukan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif)  sebagai pengurang dalam penghitungan besarnya penghasilan kena pajak. Di satu pihak, perbankan harus mematuhi Peraturan Bank Indonesia yang mewajibkan perbankan membentuk PPAP berdasarkan kualitas aktiva produktif dan nilai agunan yang dimiliki. Di pihak lain, masih ada kantor pelayanan pajak yang tidak mengakui beban pembentukan PPAP sebagai beban yang mengurangi besarnya penghasilan kena pajak.

Kenapa hal tersebut masih saja terjadi? Hal ini mungkin disebabkan ketidaktahuan para pihak tentang peraturan-peraturan yang berlaku.

Sebenarnya untuk memberikan kepastian, Menteri Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 81/PMK.03/2009 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya yang kemudian dilakukan perubahan melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 219/PMK.011/2012.

Pasal 1, huruf a angka 1:

Pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang boleh dikurangkan sebagai biaya yaitu:

a. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang, yang meliputi:

1. cadangan piutang tak tertagih untuk:

a) bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional

b) bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah

c) bank perkreditan rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional; dan

d) bank perkreditan rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 4:

(1) Besarnya cadangan piutang tak tertagih untuk bank perkreditan rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a angka 1 butir c ditetapkan sebagai berikut:

a. 0,5% (setengah persen) dari piutang dengan kualitas lancar tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia;

b. 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan;

c. 50% (limapuluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan;

d. 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan.

(2) Besarnya nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang pada cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi adalah:

a. 100% (seratur persen) dari nilai agunan yang bersifat likuid; dan

b. 75% (tujuhpuluhlima persen) dari nilai agunan lainnya atau sebesar nilai yang ditetapkan perusahaan penilai.

(3) Jumlah piutang yang digunakan sebagai dasar untuk membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pinjaman yang diberikan oleh bank perkreditan rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.

Jika kita lihat uraian pada bagian “Menimbang” dalam PMK nomor 219/PMK.011/2012:

a. bahwa dalam rangka lebih memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak yang dapat melakukan pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang boleh dikurangkan dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 81/PMK.03/2009 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya.

Ini jelas bahwa selama ini memang terjadi kerancuan, semoga tidak lagi terjadi keraguan ataupun perbedaan persepsi, baik bagi kalangan praktisi perbankan maupun petugas pajak.

Posted in bank, bank perkreditan rakyat | 5 Comments

Kunci Membangun Keuangan Mikro

Selama ini lembaga keuangan maupun pihak otoritas cenderung menganggap orang miskin hanya membutuhkan pinjaman. Padahal selain membutuhkan pinjaman, orang-orang yang berpenghasilan rendah juga membutuhkan fasilitas transfer uang, tempat yang cocok untuk menabung dan mungkin sangat membutuhkan jasa asuransi yang sesuai.

Ironis sekali, banyak institusi formal maupun non formal bermunculan dengan embel-embel ingin memberdayakan masyarakat miskin, tetapi sebenarnya yang terjadi justru mengaruk keuntungan sebesar-besarnya dari orang-orang miskin tersebut. Orang-orang miskin justru dijadikan objek bisnis.

Fakta 1: Masyarakat miskin umumnya membayar biaya lebih besar untuk mendapatkan dana pinjaman. Mereka akan masuk kategori nasabah berisiko tinggi, sehingga harus diimbangi dengan suku bunga tinggi.

Fakta 2: Ketika mereka menabung, banyak institusi keuangan menganggap penyimpan/penabung kecil hanya merepotkan dan membebani biaya administrasi, sehingga bunga yang diberikan pun relatif kecil atau bahkan nol.

Fakta 3: Masyarakat kecil dianggap berkarakteristik lebih primitif, sehingga akses ke sistem keuangan modern tidak dibutuhkan, hal ini kalau kita lihat bahwa hanya lembaga keuangan bank besar saja yang diberi fasilitas pelayanan modern.

Bagaimana seharusnya?

Jika kita semua sepakat dan sungguh-sungguh mengimplementasikan UU no 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan UU no 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU no. 10 tahun 1998, maka seharusnya semangat untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah diwujudkan dalam kebijakan yang lebih nyata dan pelaksanaan yang lebih fokus untuk mereka.

Pasal 1, UU no 1 tahun 2013 tentang LKM:

Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Pasal 3, UU no 1 tahun 2013 tentang LKM:

LKM bertujuan untuk:
a. meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat;
b. membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan
c. membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

Pasal 4, UU no 7 tahun 1992 tentang Perbankan:

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam
rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Untuk mewujudkan pasal-pasal yang bagus tersebut, maka seyogyanya kita lakukan hal-hal berikut:

  1. Beri akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat miskin terhadap jasa keuangan berkelanjutan agar memungkinkan masyarakat miskin meningkatkan pendapatan, meningkatkan aset, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap goncangan eksternal.
  2. Lembaga keuangan mikro harusnya menjadi bagian yang utuh dalam sektor keuangan, artinya ada keberpihakan kepada lembaga keuangan mikro termasuk bank perkreditan rakyat (bpr), sehingga lebih leluasa untuk menjalankan usahanya secara positif.
  3. Bangunlah lembaga keuangan mikro yang berkelanjutan agar dapat berperan nyata di dalam mewujudkan tujuan mulia di atas. Membangun lembaga keuangan berkelanjutan bukanlah tujuan akhir, melainkan sebagai tujuan antara.

Pemahaman membangun lembaga keuangan mikro termasuk BPR yang berkelanjutan adalah sbb:

Berkelanjutan dalam arti  kemampuan penyedia keuangan mikro untuk menutupi seluruh biaya yang diperlukan. Jadi, lembaga keuangan tetap harus menguntungkan, sehingga  memungkinkan keberlanjutan operasional penyedia keuangan mikro dan penyediaan jasa keuangan yang terus menerus bagi masyarakat miskin.

Semangat membangun LKM dan BPR keberlanjutan nantinya akan berdampak pada  pengurangan biaya-biaya transaksi, terciptanya produk dan jasa lebih baik yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dan menemukan cara-cara baru untuk menjangkau masyarakat miskin yang belum mendapatkan pelayanan dari bank umum.

?????????Kunci Keberhasilan

  • LKM dan BPR harus secara terprogram dan berkesinambungan dalam pengembangan sumber daya manusianya.  Kompetensi kerja adalah kunci utama, mengingat pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat berpenghasilan rendah membutuhkan keahlian tersendiri.
  • Adanya peran Pemerintah maupun pihak Otoritas Keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk meningkatkan peran LKM dan BPR dalam kancah peningkatan pelayanan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
  • LKM dan BPR secara sungguh-sungguh memberikan pelayanan keuangan mikro dengan tujuan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Posted in bank, bank perkreditan rakyat, Kompetensi, microfinance, sumber daya manusia | Leave a comment