Komisaris BPR: Seputar Tugas dan Tanggung Jawabnya

Imagetulisan berikut dikutip dari UU Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 tenttang Perseroan Terbatas dan Peraturan-peraturan Bank Indonesia tentang Bank Perkreditan Rakyat)

Siapa Komisaris itu?

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan nasihat yang dimaksud dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang tercantum dalam anggaran dasar Perseroan.

Dewan Komisaris BPR minimal terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih. Berdasarkan UU No. 40 thn 2007 tentang Perseroan Terbatas, pasal 108, ayat 5:

Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2(dua) orang anggota Dewan Komisaris.

dan Peraturan Bank Indonesia nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat, pasal 26:

Anggota Dewan Komisaris paling sedikit berjumlah 2(dua) orang.

Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1(satu) orang merupakan majelis, sehingga setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

Siapa yang dapat diangkat jadi anggota Dewan Komisaris?

Menurut UU no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5(lima) tahun sebelum pengangkatan pernah:

  • dinyatakan pailit;
  • menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
  • dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Menurut PBI nomor 14/9/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) bagi Bank Perkreditan Rakyat, pasal 26, ayat 1, Untuk menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. Persetujuan tersebut diberikan berdasarkan penilaian terhadap persyaratan:

  • integritas;
  • kompetensi; dan
  • reputasi keuangan

Persyaratan Integritas:

  1. memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  2. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku;
  3. memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat;
  4. tidak tercantum dalam DTL (daftar tidak lulus);
  5. memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan
    keuangan

Persyaratan Kompetensi:

  1. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/atau
  2. pengalaman di bidang perbankan dan/atau keuangan.

Persyaratan Reputasi Keuangan:

  1. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
  2. tidak menjadi pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi, dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
  3. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Apa tanggung jawab Komisaris?

Menurut UU no. 40 tahun 207, pasal 117:

  • Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan.
  • Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan iktikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan PerseroanĀ  sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
  • Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Apa kewajiban Komisaris?

Menurut UU no. 40 pasal 116, Dewan Komisaris wajib:

  • membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
  • melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain; dan
  • memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

Menurut PBI nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat, Dewan Komisaris wajib:

  • Anggota Dewan Komisaris wajib melakukan rapat Dewan Komisaris secara berkala, paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun.
  • Dalam hal diperlukan oleh Bank Indonesia, anggota Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR.

Untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, maka seorang anggota Dewan Komisaris perlu:

  1. Memahami proses bisnis BPR dan risiko-risiko bisnis, termasuk risiko operasionalnya.
  2. Memahami peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Memahami laporan keuangan dan mampu melakukan analisa terhadap laporan keuangan BPR.
  4. Mendapat laporan hasil pemeriksaan dari audit internal.
  5. Mendapat laporan keuangan bulanan.
  6. Mendapat laporan kinerja bulanan (anggaran vs realisasi).
  7. Mendapat laporan-laporan lainnya yg diperlukan dalam rangka pengawasan.

Dalam melakukan tugasnya di BPR, Dewan Komisaris:

  • Menyetujui struktur organisasi;
  • Menyetujui kebijakan-kebijakan;
  • Melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan;
  • Memberikan pengarahan kepada Direksi.

Beberapa tugas dan tanggung jawab yang secara tegas diatur dalam Peraturan Bank Indonesia:

  • Terkait dengan Rencana Kerja BPR:
  1. Menyetujui rencana kerja BPR yang akan disampaikan kepada Bank Indonesia.
  2. Menyampaikan laporan pelaksanaan rencana kerja terhadap rencana kerja kepada Bank Indonesia.
  • Terkait dengan Perkreditan:
  1. Menyetujui kebijakan dan prosedur perkreditan.
  2. Melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan.
  • Terkait dengan Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme:
  1. Menyetujui kebijakan dan sistem prosedur penerapan APU & PPT; dan
  2. Mengawasi pelaksanaan Program APU & PPT oleh Direksi BPR.
Untitled
About these ads

About zinsari

Zinsari adalah seorang professional trainer di bidang keuangan mikro. Ia menciptakan materi-materi pelatihan yang praktis dan bermanfaat bagi perkembangan keuangan mikro. Zinsari juga seorang master asesor dalam bidang asesmen kompetensi kerja serta sebagai lead asesor yang bertugas melakukan asesmen terhadap calon asesor.
This entry was posted in bank perkreditan rakyat, manajemen, sumber daya manusia. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s