AGENDA PELATIHAN

Topik:

tOPIK.png

Modul MR

Pelaksanaan:

  1. Hari/tanggal : Kamis – Jum’at / 27-28 Juni 2019
  2. Tempat : Hotel Grand Cempaka Business – Jakarta
  3. Waktu   : 08:30 sd 16:30

 

 

Target peserta,  bankir BPR, antara lain:

  • Direksi
  • Anggota Dewan Komisaris
  • Anggota Komite Pemantau Risiko
  • Pejabat Eksekutif / Satuan Kerja Manajemen Risiko
  • Pejabat Eksekutif / Satuan Kerja Kepatuhan
  • Pejabat Eksekutif / Satuan Kerja Audit Intern
  • Pejabat / staff lainnya

Mekanisme pendaftaran:

1. Download surat penawaran dan form pendaftaran

2. Konfirmasi ketersediaan kursi via WA ke 0811892866

3. Isi form pendaftaran dan lakukan pembayaran, lalu kirim via email atau WA.

Hak peserta, mendapatkan:

  1. Modul pelatihan
  2. Sertifikat pelatihan
  3. Flashdisk 16GB yang berisi:
  • POJK dan SEOJK Manajemen Risiko
  • Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko
  • Kebijakan & Prosedur MR – Kredit
  • Kebijakan & Prosedur MR – Operasional
  • Kebijakan & Prosedur MR – Kepatuhan
  • Kebijakan & Prosedur MR – Likuiditas
  • Kebijakan & Prosedur MR – Reputasi
  • Kebijakan & Prosedur MR – Stratejik
  • Kebijakan Limit Risiko (limit keseluruhan dan per jenis risiko)
  • Zpro-Aplikasi Penilaian Risiko – 6 Risiko
  • Form Laporan Profil Risiko
  • Contoh Laporan Profil Risiko
  • Form Laporan Profil Risiko Lain
  • Form Laporan Realisasi Rencana Tindak
  • Parameter Risiko Inheren semua Jenis Risiko
  • Parameter KPMR semua Jenis Risiko
  • Matriks Penetapan Risiko Inheren semua Jenis Risiko
  • Matriks Penetapan KPMR semua Jenis Risiko
  • Matriks Penetapan Tingkat Risiko

Modul Pelatihan:

  • Tebal 110 halaman
  • Jilid spiral
  • Terstruktur, Sistematis dan rapih

Aplikasi Penilaian Profi Risiko:

  • Penilaian risiko inheren
  • Penilaian KPMR
  • Penetapan tingkat risiko
  • Mencakup semua jenis risiko, yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko likuiditas, risiko reputasi dan risiko stratejik
  • Mampu menyimpan riwayat profil risiko hingga 10 tahun

MRtools

 

 

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Era Baru Pengelolaan Aset Produktif BPR

Seperti diketahui bahwa Otoritas Jasa Keuangan di penghujung tahun 2018 telah menerbitkan Peraturan nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPR yang akan diberlakukan secara efektif tanggal 1 Desember 2019, meskipun ada kewajiban melakukan penyesuaian kebijakan perkreditan paling lambat 30 November 2019. Dengan demikian pada saat berlakunya POJK ini, Peraturan Bank Indonesia nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif BPR dan nomor 13/26/PBI/2011 tentang Perubahan atas PBI no 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif BPR dicabut dan titak berlaku.

Disebutkan bahwa sehubungan dengan perkembangan industri bank perkreditan rakyat yang dinamis dan penuh tantangan dalam menghadapi risiko pengelolaan aset produktif, diperlukan penyelarasan ketentuan mengenai penetapan kualitas aset produktif dan pembentukan PPAP, untuk menciptakan industri bank perkreditan rakyat yang produktif, sehat dan mampu berdaya saing.

Berikut adalah beberapa catatan penting tentang Peraturan tersebut:

A.  Penyesuaian Kebijakan Perkreditan

  • BPR wajib memiliki kebijakan dan prosedur perkreditan yang mengacu pada Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR sebagaimana diatur dalam POJK nomor 33/POJK.03/2018.
  • Kebijakan Perkreditan wajib disetujui oleh Dewan Komisaris dan disampaikan kepada OJK paling lambat 30 Nov 2019. Selanjutnya setiap perubahan kebijakan perkreditan wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal perubahan.

B.  Pengawasan Efektif Dewan  Komisaris

Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan efektif terhadap pelaksanaan

kebijakan perkreditan yang meliputi:

  • Menelaah dan menyetujui kebijakan perkreditan yang diusulkan Direksi.
  • Mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan kebijakan dan prosedur perkreditan.
  • Melaporkan hasil pengawasannya kepada OJK dalam laporan pengawasan rencana bisnis.

C.  Penetapan Kualitas Aset Produktif

  1. Kualitas aset produktif dalam bentuk kredit kepada 1 debitur atau 1 proyek usaha dengan jumlah paling banyak Rp 5 miliar dinilai berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga.
  2. Kualitas aset produktif dalam bentuk kredit kepada 1 debitur atau 1 proyek usaha dengan jumlah lebih dari Rp 5 miliar dinilai berdasarkan: prospek usaha, kinerja debitur dan kemampuan membayar.
  3. Kualitas aset produktif dalam bentuk kredit terdiri atas Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.
  4. Kualitas aset produktif dalam bentuk SBI ditetapkan Lancar.
  5. Kualitas aset produktif dalam bentuk penempatan pada bank lain terdiri atas Lancar, Kurang Lancar dan Macet.

D.  Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP)

  1. PPAP umum paling sedikit 0.5% untuk aset produktif lancar.
  2. PPAP khusus paling sedikit 3% dari aset produktif dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan, 10% dari aset produktif kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan, 50% dari aset produktif diragukan setelah dikurangi nilai agunan, dan 100% dari aset produktif macet setelah dikurangi nilai agunan.
  3. Penerapan PPAP khusus untuk aset produktif kualitas dalam perhatian khusus dilakukan secara bertahap, yaitu 0.5% (01/12/2019 sd 30/11/2010), 1% (01/12/2020 sd 30/11/2021) dan 3% sejak 01/12/2021
  4. Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang harus memenuhi ketentuan dalam POJK tersebut.
  5. Bagian dari penempatan pada bank lain yg memenuhi persyaratan kriteria penjaminan LPS dapat dijadikan pengurang dalam pembentukan PPAP umum dan PPAP khusus.

E.  Relaksasi Ketentuan Agunan Yang Diambil Alih

Selama ini AYDA dapat menjadi solusi penyelesaian kredit macet, namun menjadi risiko bagi BPR ketika AYDA tidak dapat diselesaikan dalam waktu 12 bulan, karena wajib diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan KPMM sebesar 100% dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 1 tahun.

Pada Peraturan 33/POJK.03/2018 diatur bahwa AYDA berupa tanah/bangunan dengan hak milik, hak guna bangunan ataupun sewa, yang tidak dapat diselesaikan wajib diperhitungkan sebagai pengurang modal inti dalam perhitungan KPMM sebesar:

  • 50% dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun.
  • 75% dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun.
  • 100% dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 5 tahun.

AYDA berupa hipotek atau fidusia berupa kendaraan bermotor, kapal, perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah, yang tidak dapat diselesaikan wajib diperhitungkan sebagai pengurang modal inti dalam perhitungan KPMM sebesar:

  • 50% dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun.
  • 100% dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 2 tahun.

Relaksasi mengenai AYDA yang tidak terselsesaikan dalam 1 tahun hingga 5 tahun, maka perlu diikuti dengan sinkronisasi ketentuan perhitungan ATMR dan perhitungan Modal Inti yang saat ini berdasarkan Surat Edaran OJK nomor 8/SEOJK.03/2016  mengenai KPMM hanya mengatur AYDA berdasarkan jangka waktu 12 bulan saja.

Segera dijadwalkan

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat

via Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat

Quote | Posted on by | Leave a comment

Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat

Kita ketahui bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan peraturan nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang telah diundangkan tanggal 12 November 2015 yang mewajibkan BPR menerapkan manajemen risiko sesuai dengan kriteria sbb:

MR.png

Sebagai tahapan penerapan, BPR diwajibkan membuat action plan penerapan manajemen risiko kepada OJK selambat-lambatnya 30 Juni 2016.  Batas waktu realisasi action plan diatur sebagai berikut:

  • Paling lambat 30 Juni 2018 bagi BPR yang memiliki modal inti paling kurang Rp 50 miliar;
  • Paling lambat 30 Juni 2019 bagi BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp 50 miliar.

Laporan realiasi action plan wajib disampaikan kepada OJK setiap semester sampai seluruh action plan terealisasi. Laporan realisasi action plan disampaikan paling lambat 31 Juli untuk laporan semester I dan 31 Januari tahun berikutnya untuk laporan semester II.

Pada tanggal 21 Januari 2019, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Surat Edaran nomor 1/SEOJK.03/2019 untuk memberikan standar penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat sebagai acuan minimum dalam penerapan Manajemen Risiko termasuk penyusunan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko bagi BPR dengan tetap mengacu pada POJK no 13/POJK.03/2015.

Penerapan Manajemen Risiko secara umum mencakup paling sedikit 4 (empat) pilar sebagai berikut:

  • Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris
  • Kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit
  • Kecukupan proses dan sistem
  • Sistem pengendalian intern yang menyeluruh

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif, BPR harus melakukan langkah-langkah persiapan, pengembangan, dan/atau penyempurnaan yang paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:

  1. Melakukan diagnosis dan analisis mengenai organisasi, kebijakan, prosedur, limit, dan pedoman serta pengembangan sistem yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko.
  2. Menyusun rencana penyempurnaan sesuai dengan acuan dalam standar penerapan Manajemen Risiko bagi BPR dalam hal masih terdapat ketidaksesuaian antara pedoman intern BPR dengan standar penerapan Manajemen Risiko bagi BPR.
  3. Melakukan sosialisasi pedoman penerapan Manajemen Risiko kepada pegawai agar memahami praktik Manajemen Risiko, dan mengembangkan budaya Risiko (risk culture) kepada seluruh pegawai pada setiap tingkatan organisasi BPR.
  4. Memastikan bahwa Satuan Kerja Audit Intern atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern  ikut serta memantau dalam proses penyusunan pedoman penerapan Manajemen Risiko dan penerapan Manajemen Risiko tersebut.

BPR wajib melakukan penilaian penerapan Manajemen Risiko secara berkala di dalam proses manajemen risiko yang dikelolanya. Penilaian penerapan Manajemen Risiko berupa penilaian profil Risiko yang meliputi penilaian terhadap Risiko inheren dan penilaian terhadap kualitas penerapan Manajemen Risiko yang mencerminkan sistem pengendalian Risiko.

Laporan profil Risiko memuat penilaian penerapan Manajemen Risiko untuk jenis Risiko sebagaimana dimaksud dalam tabel di atas, yang terdiri dari:

  • Penilaian Risiko Inheren
    1. Yang dimaksud dengan Risiko inheren adalah Risiko yang melekat pada kegiatan bisnis BPR, baik yang dapat dikuantifikasi maupun yang tidak dapat dikuantifikasi, yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan BPR.
    2. Risiko inheren ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang dapat memengaruhi Risiko inheren di antaranya kompetensi sumber daya manusia dan kecukupan teknologi informasi yang digunakan. Sementara faktor eksternal yang dapat memengaruhi Risiko inheren di antaranya regulasi pemerintah dan kondisi alam.
    3. Penilaian atas Risiko inheren dilakukan dengan memerhatikan baik parameter yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Parameter kuantitatif terdiri dari rasio, seperti rasio Non Performing Loan atau perbandingan antara total kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan dan rasio Loan to Deposit atau perbandingan antara total kredit yang diberikanterhadap total dana pihak ketiga bukan bank.  Parameter kualitatif di antaranya keberagaman produk/jasa BPR dan kredibilitas pihak yang berasosiasi dengan BPR. Parameter atau indikator dimaksud dapat diberikan peringkat indikatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran   dari  Surat  Edaran Otoritas Jasa Keuangan, untuk membantu menetapkan tingkat Risiko inheren.
    4. Dalam melakukan penilaian Risiko inheren, penilaian dilakukan terhadap Risiko yang melekat pada suatu aktivitas, tanpa mempertimbangkan fungsi pengendalian yang ditetapkan BPR untuk setiap jenis Risiko.
    5. Penetapan tingkat Risiko inheren untuk masing- masing jenis Risiko dilakukan berdasarkan analisis komprehensif terhadap seluruh parameter dan pilar, termasuk mempertimbangkan signifikansi keterkaitan antar parameter dan antar pilar.
    6. Penetapan tingkat Risiko inheren untuk masing- masing jenis Risiko dikategorikan ke dalam:
      • peringkat 1 (sangat rendah)
      • peringkat 2 (rendah)
      • peringkat 3 (sedang)
      • peringkat 4 (tinggi)
      • peringkat 5 (sangat tinggi)
  • Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
    1. Yang dimaksud dengan Kualitas Penerapan  Manajemen Risiko (KPMR) adalah kecukupan sistem pengendalian Risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan Manajemen Risiko.
    2. Penerapan Manajemen Risiko BPR sangat bervariasi sesuai dengan karakteristik, kompleksitas, dan tingkat Risiko yang akan diambil serta yang dapat ditoleransi oleh BPR.
    3. Penilaian atas KPMR dilakukan dengan memerhatikan parameter atau indikator yang bersifat kualitatif. Beberapa contoh parameter atau indikator KPMR pada BPR adalah persetujuan Dewan Komisaris terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit yang telah disusun oleh Direksi dan evaluasi terhadap  kebijakan dimaksud secara berkala.
    4. Penetapan peringkat parameter dilakukan melalui analisis parameter penilaian secara komprehensif dengan memerhatikan keterkaitan antara satu parameter penilaian dengan parameter lain.
    5. Penetapan tingkat KPMR untuk masing-masing jenis Risiko dikategorikan ke dalam:
      • peringkat 1 (sangat memadai)
      • peringkat 2 (memadai)
      • peringkat 3 (cukup memadai)
      • peringkat 4 (kurang memadai)
      • peringkat 5 (tidak memadai)
  • Penetapan Tingkat Risiko untuk Setiap Jenis Risiko Berdasarkan penilaian terhadap Risiko inheren dan KPMR untuk masing-masing jenis Risiko, selanjutnya ditentukan tingkat Risiko. Tingkat Risiko adalah Risiko yang melekat pada aktivitas BPR  setelah memperhitungkan Tingkat    Risiko    dapat  ditentukanberdasarkan matriks penetapan tingkat Risiko mengacu pada Lampiran  dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.
  • Penetapan Peringkat Risiko
    1. Berdasarkan penetapan tingkat Risiko untuk setiap jenis Risiko, ditetapkan peringkat Risiko dengan memerhatikan signifikansi dan materialitas masing- masing jenis Risiko terhadap profil Risiko secara keseluruhan.
    2. Penetapan peringkat Risiko terdiri dari 5 (lima) peringkat yaitu:
      • Peringkat 1 (sangat rendah)
      • Peringkat 2 (rendah)
      • Peringkat 3 (sedang)
      • Peringkat 4 (tinggi)
      • Peringkat 5 (sangat tinggi)

Penetapan peringkat Risiko mengacu pada pedoman sebagaimana Lampiran  yang merupakan  bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Laporan profil Risiko yang disampaikan oleh BPR memuat materi yang sama dengan laporan profil Risiko  yang  disampaikan oleh satuan kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif yang ditunjuk bertanggung jawab menerapkan Manajemen Risiko kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan kepada Komite Manajemen Risiko apabila ada.

Kewajiban penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut:

MR6.png

Zpro Consulting menyelenggarakan pelatihan manajemen risiko dengan materi pelatihan mencakup:

  • Pedoman penerapan Manajemen Risiko
  • Penilaian profil risiko
  • Menggunakan aplikasi untuk memudahkan penilaian risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dan sekaligus penilaian peringkat risiko per jenis risiko.

MRtools

 

MR7

Peserta pelatihan akan mendapatkan modul pelatihan yang disusun secara sistematis, rapih dan menarik. Peserta juga akan mendapatkan flashdisk yang berisi:

  • Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko
  • Kebijakan & Prosedur MR – Kredit
  • Kebijakan & Prosedur MR – Operasional
  • Kebijakan & Prosedur MR – Kepatuhan
  • Kebijakan & Prosedur MR – Likuiditas
  • Kebijakan & Prosedur MR – Reputasi
  • Kebijakan & Prosedur MR – Stratejik
  • Kebijakan Limit Risiko Kredit
  • Kebijakan Limit Risiko Operasional
  • Kebijakan Limit Risiko Kepatuhan
  • Zpro-Aplikasi Penilaian Risiko
  • Form Laporan Profil Risiko
  • Contoh Laporan Profil Risiko
  • Form Laporan Profil Risiko Lain
  • Form Laporan Realisasi Rencana Tindak
  • Parameter Risiko Inheren tiap Risiko
  • Parameter KPMR tiap Risiko
  • Matriks Penetapan Risiko Inheren tiap Risiko
  • Matriks Penetapan KPMR tiap Risiko
  • Matriks Penetapan Tingkat Risiko

 

Posted in Uncategorized | 3 Comments

Tahun 2019, BPR wajib melaksanakan audit penyelenggaraan teknologi informasi

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 75/POJK.03/2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Syariah, pasal 2, BPR dan BPRS wajib menyelenggarakan teknologi informasi yang paling sedikit sebagai berikut:

Audit ti1

BPR/BPRS wajib memastikan Aplikasi Inti Perbankan yang digunakan mampu:

  • Menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi BPR.
  • Mengimplementasikan profil nasabah secara terpadu (Single Customer Identification File).
  • Melakukan pembukuan transaksi antar jaringan kantor:
  1. pada hari yang sama bagi BPR yang tidak menyediakan layanan perbankan elektronik (electronic banking) dan tidak melakukan kegiatan sebagai penerbit kartu Automated Teller Machine (ATM);
  2. secara online dan real time bagi BPR yang menyediakan layanan perbankan elektronik dan/atau melakukan kegiatan sebagai penerbit kartu Automated Teller Machine (ATM).
  • Menghasilkan data dan informasi yang digunakan dalam mendukung proses penyusunan laporan untuk kebutuhan intern dan ekstern.
  • Mengonsolidasikan fungsi-fungsi yang terdapat dalam Aplikasi Inti Perbankan untuk mendukung penyediaan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.

 

Untuk itu, BPR wajib melaksanakan fungsi audit intern terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi audit intern wajib dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1(satu) kali dalam 1(satu) tahun sebagai bagian dari pelaksanaan audit intern atau dilaksanakan terpisah dari audit intern. Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern, BPR wajib memastikan tersedianya jejak audit (audit trail) terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan Teknologi Informasi untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya.

Ketentuan kewajiban melaksanakan fungsi audit intern dilaksanakan selambat-lambatnya 3 tahun sejak POJK nomor 75/POJK.03/2016 diberlakukan. POJK tersebut diberlakukan sejak tanggal diundangkan, yaitu 28 Des 2016.

Pelaksanaan audit intern dilakukan terhadap aspek terkait Teknologi Informasi paling sedikit mencakup aspek sebagai berikut:

  • Aplikasi Inti Perbankan
  • Wewenang dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan satuan kerja atau pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi, untuk memastikan pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan satuan kerja atau pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan teknologi informasi.

Sudah siapkah SK/PE Audit Intern BPR/BPRS melaksanakan audit penyelenggaraan teknologi informasi?

Zpro Consulting akan melaksanakan kelas pelatihan terkait dengan audit intern di bulan Maret 2019.

Audit

 

Posted in Uncategorized | 6 Comments

NIM – Net Interest Margin bagi Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang penghasilan utamanya berasal dari pengelolaan aktiva produktif, oleh karena itu kemampuan pengelolaan aktiva produktif merupakan indikator kualitas manajemennya. Rasio NIM (Net Interest Margin) dapat dijadikan indikator untuk penilaian tersebut.

Rasio NIM dihitung dengan formula:

NIM

  • Pendapatan bunga bersih adalah seluruh pendapatan bunga dikurangi seluruh beban bunga (disetahunkan)
  • Rata-rata Total Aktiva Produktif dalam tahun berjalan
  • Aktiva produktif terdiri dari kredit dan penempatan pada bank lain yang memberikan pendapatan bunga

Semakin tinggi rasio NIM menunjukkan semakin baik kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya.

Berapa Rasio NIM yang Ideal?

Jika rasio NIM sama dengan rasio Overhead Cost terhadap Rata-rata Total Aktiva Produktif, maka dapat diartikan mencapai break-even point. Untuk memperoleh keuntungan, maka rasio NIM haruslah diatas rasio Overhead Cost. Sering kali muncul pertanyaan, berapa rasio NIM yang ideal?

Idealnya,

Rasio NIM – Rasio Overhead Cost = Margin Laba yang diinginkan

Jika rasio overhead cost adalah 6% dan margin laba yang diinginkan adalah 5%, maka Rasio NIM minimal 11%.

Dengan demikian, masing-masing manajemen dapat menetapkan angka acuan rasio yang diinginkan. Rasio ini perlu diamati secara berkala, sehingga manajemen dapat mengambil langkah-langkah yang tepat. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa, ketika rasio NIM turun dari angka acuan, maka manajemen harus menempuh langkah-langkah untuk mencari dana yang lebih murah atau melakukan berbagai langkah efisiensi untuk menekan rasio overhead cost, sebaliknya ketika rasio NIM semakin melebar, maka manajemen dapat menempuh langkah-langkah yang lebih kompetitif dalam penyaluran dananya dari aspek suku bunga pemberian kredit.

 

Aside | Posted on by | Leave a comment

Menjadi Komisaris di Bank Perkreditan Rakyat

KETENTUAN MENJADI ANGGOTA KOMISARIS BPR

Untuk menjadi anggota Dewan Komisaris BPR harus mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Dalam memberikan persetujuannya, Otoritas Jasa Keuangan melakukan uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Dewan Komisaris yang telah memenuhi persyaratan pencalonan.

Anggota Dewan Komisaris harus memiliki:

  • Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya
  • Pengalaman di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan
  • Sertifikat kompetensi sebagai Komisaris Bank Perkreditan Rakyat

Seluruh anggora Dewan Komisaris BPR harus berkedudukan di Indonesia dan paling sedikit 1(satu) orang bertempat tinggal di provinsi yang sama atau kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR.

Sertifikat Kompetensi Komisaris BPR

Sertifikat kompetensi Komisaris BPR, diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Untuk mendapatkan sertifikat tersebut, seorang peserta harus mengikuti asesmen dengan menggunakan skema sertifikasi kompetensi komisaris BPR konvensional (KKNI level 6) yang mencakup unit-unit kompetensi berikut:

  1. K.64BPR00.019.1 – Menerapkan Tata Kelola Perusahaan
  2. K.64BPR00.020.2 – Menerapkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku
  3. K.64BPR00.021.1 – Melakukan Pengawasan dan Pengarahan Kepada Direksi
  4. K.64BPR00.022.1 – Menerapkan Manajemen Risiko Kredit, Operasional, Likuiditas, dan Kepatuhan
  5. K.64BPR00.023.1 – Menerapkan Manajemen Risiko Reputasi dan Risiko Stratejik
  6. K.64BPR00.024.1 – Menerapkan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
  7. K.64BPR00.029.1 – Menerapkan Manajemen Kepemimpinan
  8. K.64BPR00.034.1 – Melakukan Analisis Keuangan dan Non Keuangan

Unit-unit kompetensi tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 322 tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Keuangan Bidang Bank Perkreditan Rakyat.

Kewajiban Dewan Komisaris BPR

  • Melakukan rapat secara berkala paling sedikit 1(satu) kali dalam 3(tiga) bulan.
  • Mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR, apabila diminta Otoritas Jasa Keuangan.
  • Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
  • Melaksanakan pedoman dan tata-tertib kerja anggota Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.  Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib:

  • Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sesuai ketentuan yang berlaku.
  • Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
  • Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
  • Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10(sepuluh) hari sejak ditemukannya:
  1. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan atau
  2. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR

Rapat Dewan Komisaris BPR

Rapat Dewan Komisaris wajib dilaksanakan paling sedikit 1(satu) kali dalam 3(tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

Agenda rapat Dewan Komisaris, antara lain:

  • Rencana bisnis BPR
  • Isu-isu strategis BPR
  • Evaluasi/penetapan kebijakan strategis
  • Evaluasi realisasi rencana bisnis BPR

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai antara lain, permasalahan, kinerja dan kebijakan operasional BPR.

Larangan bagi Anggota Dewan Komisaris

  • Dilarang menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
  • Dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.
  • Dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

 

MENJADI SEORANG KOMISARIS BPR YANG HANDAL

Memiliki sertifikat kompetensi dan lulus fit & proper test di Otoritas Jasa Keuangan adalah pemenuhan legalitas sebagai Komisaris BPR. Namun seorang Komisaris perlu senantiasa memelihara kompetensi yang telah dimilikinya, menjaga integritas dan independensinya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, menjadi Komisaris yang handal tentu memerlukan komitmen dan perhatian yang penuh terhadap BPR dimana ybs bertugas. Berikut ini beberapa aspek kritis kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang Komisaris handal:

  1. Mampu menerapkan prinsip kehati-hatian pada bisnis perbankan.
  2. Mampu melaksanakan pengawasan dan pengarahan kepada Direksi.
  3. Mampu menerapkan praktek perbankan yang sehat.
  4. Mampu mengetahui keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.
  5. Mampu mengidentifikasi tipologi penyimpangan ketentuan perbankan.

Untuk itu, seorang Komisaris BPR harus membekali dirinya dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan, antara lain:

  • Ketentuan prinsip kehati-hatian, penerapan tata kelola, penerapan manajemen risiko, penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
  • Teknik-teknik dalam melakukan pengawasan operasional BPR, baik pada bidang penyaluran dana, penghimpunan dana, maupun pembukuan dan pelaporannya.
  • Teknik-teknik analisis keuangan, termasuk analisis rasio-rasio keuangan untuk dapat mengetahui kondisi keuangan dan kinerja BPR, juga untuk mengetahui apakah BPR dalam kondisi kuat atau rentan terhadap risiko.

 

Peran Dewan Komisaris pada Rencana Bisnis BPR

Setiap akhir tahun, Direksi BPR berkewajiban menyusun Rencana Bisnis (RBB) yang akan digunakan sebagai pedoman kerja tahun buku berikutnya. Dewan Komisaris berkewajiban memastikan bahwa RBB yang disusun secara realistis, sesuai dengan visi-misi BPR, serta telah mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, termasuk mempertimbangkan asumsi pertumbuhan ekonomi, prinsip kehati-hatian dan praktek perbankan yang sehat.

Setiap semester, Dewan Komisaris berkewajiban menyampaikan hasil pengawasannya terhadap pelaksanaan RBB kepada Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi:

  1. Pelaksanaan RBB baik secara kuantitatif maupun kualitatif
  2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja
  3. Penerapan tata kelola dan manajemen risiko
  4. Upaya memperbaiki kinerja

Pengawasan Rutin oleh Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara aktif dan pasif terhadap pelaksanaan kepenggurusan oleh Direksi.

Pengawasan pasif dilakukan melalui penelaahan laporan-laporan internal BPR, laporan keuangan, laporan perkembangan rasio-rasio keuangan, termasuk laporan realisasi rencana kerja.

Pengawasan aktif dilakukan melalui pemantauan atau pemeriksaan transaksi secara langsung, termasuk memantau hasil temuan audit dan tindak lanjut terhadap komitmen temuan audit.

Bila perlu, anggota Dewan Komisaris dapat mengikuti seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan mengenai:

  • Sistem Pengendalian Intern, termasuk audit intern dan pengawasan BPR
  • Review Kelayakan Renana Bisnis
  • Tipologi Penyimpangan Praktek Perbankan
  • Analisis Keuangan dan Non Keuangan
  • Tata Kelola, termasuk penerapan fungsi kepatuhan
  • Manajemen risiko
  • Peraturan-peraturan terkait

 

Review RBB2

 

 

 

 

Posted in bank perkreditan rakyat, bpr, Good Corporate Governance, Kompetensi, Tata Kelola, Uncategorized | Leave a comment