NIM – Net Interest Margin bagi Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang penghasilan utamanya berasal dari pengelolaan aktiva produktif, oleh karena itu kemampuan pengelolaan aktiva produktif merupakan indikator kualitas manajemennya. Rasio NIM (Net Interest Margin) dapat dijadikan indikator untuk penilaian tersebut.

Rasio NIM dihitung dengan formula:

NIM

  • Pendapatan bunga bersih adalah seluruh pendapatan bunga dikurangi seluruh beban bunga (disetahunkan)
  • Rata-rata Total Aktiva Produktif dalam tahun berjalan
  • Aktiva produktif terdiri dari kredit dan penempatan pada bank lain yang memberikan pendapatan bunga

Semakin tinggi rasio NIM menunjukkan semakin baik kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya.

Berapa Rasio NIM yang Ideal?

Jika rasio NIM sama dengan rasio Overhead Cost terhadap Rata-rata Total Aktiva Produktif, maka dapat diartikan mencapai break-even point. Untuk memperoleh keuntungan, maka rasio NIM haruslah diatas rasio Overhead Cost. Sering kali muncul pertanyaan, berapa rasio NIM yang ideal?

Idealnya,

Rasio NIM – Rasio Overhead Cost = Margin Laba yang diinginkan

Jika rasio overhead cost adalah 6% dan margin laba yang diinginkan adalah 5%, maka Rasio NIM minimal 11%.

Dengan demikian, masing-masing manajemen dapat menetapkan angka acuan rasio yang diinginkan. Rasio ini perlu diamati secara berkala, sehingga manajemen dapat mengambil langkah-langkah yang tepat. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa, ketika rasio NIM turun dari angka acuan, maka manajemen harus menempuh langkah-langkah untuk mencari dana yang lebih murah atau melakukan berbagai langkah efisiensi untuk menekan rasio overhead cost, sebaliknya ketika rasio NIM semakin melebar, maka manajemen dapat menempuh langkah-langkah yang lebih kompetitif dalam penyaluran dananya dari aspek suku bunga pemberian kredit.

 

Advertisements
Aside | Posted on by | Leave a comment

Menjadi Komisaris di Bank Perkreditan Rakyat

KETENTUAN MENJADI ANGGOTA KOMISARIS BPR

Untuk menjadi anggota Dewan Komisaris BPR harus mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Dalam memberikan persetujuannya, Otoritas Jasa Keuangan melakukan uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Dewan Komisaris yang telah memenuhi persyaratan pencalonan.

Anggota Dewan Komisaris harus memiliki:

  • Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya
  • Pengalaman di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan
  • Sertifikat kompetensi sebagai Komisaris Bank Perkreditan Rakyat

Seluruh anggora Dewan Komisaris BPR harus berkedudukan di Indonesia dan paling sedikit 1(satu) orang bertempat tinggal di provinsi yang sama atau kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR.

Sertifikat Kompetensi Komisaris BPR

Sertifikat kompetensi Komisaris BPR, diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Untuk mendapatkan sertifikat tersebut, seorang peserta harus mengikuti asesmen dengan menggunakan skema sertifikasi kompetensi komisaris BPR konvensional (KKNI level 6) yang mencakup unit-unit kompetensi berikut:

  1. K.64BPR00.019.1 – Menerapkan Tata Kelola Perusahaan
  2. K.64BPR00.020.2 – Menerapkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku
  3. K.64BPR00.021.1 – Melakukan Pengawasan dan Pengarahan Kepada Direksi
  4. K.64BPR00.022.1 – Menerapkan Manajemen Risiko Kredit, Operasional, Likuiditas, dan Kepatuhan
  5. K.64BPR00.023.1 – Menerapkan Manajemen Risiko Reputasi dan Risiko Stratejik
  6. K.64BPR00.024.1 – Menerapkan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
  7. K.64BPR00.029.1 – Menerapkan Manajemen Kepemimpinan
  8. K.64BPR00.034.1 – Melakukan Analisis Keuangan dan Non Keuangan

Unit-unit kompetensi tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 322 tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Keuangan Bidang Bank Perkreditan Rakyat.

Kewajiban Dewan Komisaris BPR

  • Melakukan rapat secara berkala paling sedikit 1(satu) kali dalam 3(tiga) bulan.
  • Mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR, apabila diminta Otoritas Jasa Keuangan.
  • Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
  • Melaksanakan pedoman dan tata-tertib kerja anggota Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.  Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib:

  • Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sesuai ketentuan yang berlaku.
  • Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
  • Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
  • Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10(sepuluh) hari sejak ditemukannya:
  1. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan atau
  2. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR

Rapat Dewan Komisaris BPR

Rapat Dewan Komisaris wajib dilaksanakan paling sedikit 1(satu) kali dalam 3(tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

Agenda rapat Dewan Komisaris, antara lain:

  • Rencana bisnis BPR
  • Isu-isu strategis BPR
  • Evaluasi/penetapan kebijakan strategis
  • Evaluasi realisasi rencana bisnis BPR

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai antara lain, permasalahan, kinerja dan kebijakan operasional BPR.

Larangan bagi Anggota Dewan Komisaris

  • Dilarang menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
  • Dilarang mengambil mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.
  • Dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

 

MENJADI SEORANG KOMISARIS BPR YANG HANDAL

Memiliki sertifikat kompetensi dan lulus fit & proper test di Otoritas Jasa Keuangan adalah pemenuhan legalitas sebagai Komisaris BPR. Namun seorang Komisaris perlu senantiasa memelihara kompetensi yang telah dimilikinya, menjaga integritas dan independensinya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, menjadi Komisaris yang handal tentu memerlukan komitmen dan perhatian yang penuh terhadap BPR dimana ybs bertugas. Berikut ini beberapa aspek kritis kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang Komisaris handal:

  1. Mampu menerapkan prinsip kehati-hatian pada bisnis perbankan.
  2. Mampu melaksanakan pengawasan dan pengarahan kepada Direksi.
  3. Mampu menerapkan praktek perbankan yang sehat.
  4. Mampu mengetahui keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.
  5. Mampu mengidentifikasi tipologi penyimpangan ketentuan perbankan.

Untuk itu, seorang Komisaris BPR harus membekali dirinya dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan, antara lain:

  • Ketentuan prinsip kehati-hatian, penerapan tata kelola, penerapan manajemen risiko, penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
  • Teknik-teknik dalam melakukan pengawasan operasional BPR, baik pada bidang penyaluran dana, penghimpunan dana, maupun pembukuan dan pelaporannya.
  • Teknik-teknik analisis keuangan, termasuk analisis rasio-rasio keuangan untuk dapat mengetahui kondisi keuangan dan kinerja BPR, juga untuk mengetahui apakah BPR dalam kondisi kuat atau rentan terhadap risiko.

 

Peran Dewan Komisaris pada Rencana Bisnis BPR

Setiap akhir tahun, Direksi BPR berkewajiban menyusun Rencana Bisnis (RBB) yang akan digunakan sebagai pedoman kerja tahun buku berikutnya. Dewan Komisaris berkewajiban memastikan bahwa RBB yang disusun secara realistis, sesuai dengan visi-misi BPR, serta telah mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, termasuk mempertimbangkan asumsi pertumbuhan ekonomi, prinsip kehati-hatian dan praktek perbankan yang sehat.

Setiap semester, Dewan Komisaris berkewajiban menyampaikan hasil pengawasannya terhadap pelaksanaan RBB kepada Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi:

  1. Pelaksanaan RBB baik secara kuantitatif maupun kualitatif
  2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja
  3. Penerapan tata kelola dan manajemen risiko
  4. Upaya memperbaiki kinerja

Pengawasan Rutin oleh Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara aktif dan pasif terhadap pelaksanaan kepenggurusan oleh Direksi.

Pengawasan pasif dilakukan melalui penelaahan laporan-laporan internal BPR, laporan keuangan, laporan perkembangan rasio-rasio keuangan, termasuk laporan realisasi rencana kerja.

Pengawasan aktif dilakukan melalui pemantauan atau pemeriksaan transaksi secara langsung, termasuk memantau hasil temuan audit dan tindak lanjut terhadap komitmen temuan audit.

Bila perlu, anggota Dewan Komisaris dapat mengikuti seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan mengenai:

  • Sistem Pengendalian Intern, termasuk audit intern dan pengawasan BPR
  • Review Kelayakan Renana Bisnis
  • Tipologi Penyimpangan Praktek Perbankan
  • Analisis Keuangan dan Non Keuangan
  • Tata Kelola, termasuk penerapan fungsi kepatuhan
  • Manajemen risiko
  • Peraturan-peraturan terkait

 

Review RBB2

 

 

 

 

Posted in bank perkreditan rakyat, bpr, Good Corporate Governance, Kompetensi, Tata Kelola, Uncategorized | Leave a comment

4 Langkah Praktis Pengembangan Strategi Marketing

Bisnis yang terus berkembang ditandai dengan optimalnya penjualan. Untuk mengoptimalkan penjualan dibutuhkan perencanaan strategi pemasaran yang kuat. Bagaimana membuat suatu Strategi Marketing? Perencanaan strategi pemasaran yang efektif tidaklahsulit atau memakan waktuJika Anda memiliki ide yang baik tentang target pelanggan anda dan apa pemecahan masalah produk atau jasa andamaka dengan mudah anda bisa mengembangkan strategi anda. Jika tidak, Anda harus mulai dengan evaluasi diri (produk, jasa dan apa yang telah dilakukan) serta mengembangkan rencana riset pemasaran.
Jika anda termasuk orang yang suka praktis, maka ada 4 langkah dalam pengembangan strategi marketing:
  • Evaluasi  

Evaluasilah apa yang telah dilakukan selama ini dan apa hasil yang telah dicapai. Langkah ini penting untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada.

  • Riset pemasaran

Langkah ini akan membantu anda untuk mendapatkan gambaran rinci tentang target pelanggan andamemahami lingkungan pasar anda, dan menilai pesaing andaIni akanmembantu memastikan orientasi pasar yang kuat untuk bisnis anda.

  • Tulis sebuah daftar strategi marketing

Setelah melakukan evaluasi dan riset pemasaran, maka anda punya bekal untuk menyusun sebuah daftar strategi pemasaran yang potensial.

Pikirkan semua kemungkinan strategi untuk rancangan daftar Anda  kemudian mempersempit ke 3-5 strategi pemasaran kunci yang terbaik selaras dengan tujuan bisnis anda.

  • Buat prioritas taktik marketing 

Tentukan taktik-taktik prioritas yang akan dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

Strategi marketing yang lebih komprehensif dapat dibuat melalui upaya-upaya berikut:
  • Melakukan evaluasi bisnis yang sudah berjalan;
  • Memerlukan tindakan marketing intelligence untuk mengetahui potensi dan persaingan yang ada;
  • Mengembangkan keunggulan kompetitif;
  • Membuat produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan dan calon pelanggan;
  • Menetapkan target pasar;
  • Membangun team marketing yang handal;
  • Menyusun strategi promosi yang efektif;
  • Manajemen pelanggan yang baik.
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Pelatihan Menyusun RBB 2019

Sebentar lagi, Direksi BPR mulai menyusun rencana bisnis tahun 2019. Sebagai data awal, BPR menggunakan laporan keuangan Oktober 2018, lalu diproyeksikan ke Desember 2018 terlebih dahulu. Cakupan rencana bisnis dikaitkan dengan jangka waktu penetapan target, kebijakan dan rencana kerja disesuaikan dengan besar-kecilnya modal inti BPR.

Zpro Consulting segera menyelenggarakan kegiatan pelatihan yang pada prinsipnya berupa pembekalan penyusunan rencana bisnis termasuk menyiapkan proyeksi laporan keuangan dan rasio-rasio keuangan.  Untuk memberikan kemudahan bagi BPR untuk membuat proyeksi laporan keuangan dan rasio-rasio keuangan, Zpro Consulting memberikan tools yg dikenal dengan nama Zpro RBB-2019.R1 yang secara otomatis link dengan Template_Rencana_Bisnis_BPRK yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Menu RBBRBB

Pelatihan tersebut akan diselenggarakan sbb:

  • Lokasi : Hotel Grand Cempaka, Jakarta
  • Hari/Tgl:  Kamis-Jum’at, 15-16 November 2018

Surat penawaran dan formulir pendaftaran dapat di download sendiri dengan klik link berikut ini:

Form pendaftaran yang telah diisi dan bukti pembayaran di-email ke zinsari@yahoo.co.id

 

 

Posted in bank perkreditan rakyat, bpr, RBB, Rencana Bisnis, Uncategorized | 6 Comments

Audit Penyelenggaraan Teknologi Informasi di Bank Perkreditan Rakyat

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 75/POJK.03/2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) / Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), di dalam melaksanakan kegiatan usahanya BPR/BPRS diwajibkan menyelenggarakan teknologi informasi, minimal meliputi Aplikasi Inti Perbankan (Core Banking Aplication) dan memiliki Pusat Data (Data Center), serta memiliki Pusat Pemulihan Bencana (Disaster Rrcovery Center).

Penggunaan sarana Teknologi Informasi disamping meningkatkan kemampuan BPR dalam melaksanakan kegiatan operasional, juga mengandung risiko yang dapat mengakibatkan kerugian, baik yang bersifat finansial maupun non-finansial. Oleh karena itu, sistem pengendalian intern perlu diterapkan sebagai salah satu upaya meminimalkan kerugian dimaksud. Dalam rangka melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi secara independen dan objektif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, pengendalian intern, dan tata kelola yang baik, maka  BPR  perlu melaksanakan fungsi audit intern terhadap penyelenggaraan teknologi informasi.

Bagi BPR, pelaksanaan fungsi audit intern terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi dilakukan:

  • sebagai bagian dari audit intern BPR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR; atau
  • secara terpisah dari pelaksanaan audit intern BPR dalam hal audit penyelenggaraan Teknologi Informasi dilakukan oleh auditor ekstern.

Pelaksanaan fungsi audit intern dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif  (PE) yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.

BPR wajib memiliki Pedoman Audit Intern terhadap Penyelenggaran Teknologi Informasi yang meliputi:

  1. Kebijakan Umum Audit
  2. Perencanaan Audit
  3. Pelaksanaan Audit
  4. Pelaporan Hasil Audit
  5. Tindak Lanjut Audit
  6. Pengembangan dan Pengujian Sistem Elektronik

Dalam hal terdapat keterbatasan kemampuan fungsi audit intern terhadap Teknologi Informasi BPR atau BPRS, pelaksanaan fungsi audit intern dapat dilakukan oleh auditor ekstern seperti Kantor Akuntan Publik atau Lembaga Audit Teknologi Informasi Independen.

Dalam hal BPR menggunakan penyedia jasa teknologi informasi sebagai penyelenggara aktivitas BPR, maka Pihak yang melaksanakan fungsi audit intern BPR dan BPRS harus memastikan pengendalian yang dioperasikan oleh penyedia jasa Teknologi Informasi dan melakukan pengujian atas efektivitas pengendalian tersebut. BPR dan BPRS harus memastikan bahwa perjanjian dengan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi mencakup klausul penyediaan hak akses baik secara logic maupun fisik bagi:
1. auditor intern BPR dan BPRS;
2. auditor ekstern yang ditunjuk oleh BPR dan BPRS; dan
3. Otoritas Jasa Keuangan,
untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan secara tepat waktu setiap kali dibutuhkan, serta menyatakan tidak berkeberatan dalam hal Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pihak lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan penyediaan jasa yang diberikan.

Ruang Lingkup Audit

Ruang lingkup audit intern terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi paling sedikit mencakup aspek:

  1. Aplikasi Inti Perbankan, untuk memastikan Aplikasi Inti Perbankan telah memenuhi standar minimal sebagaimana dimaksud dalam POJK Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi (SPTI); dan
  2. Wewenang dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, serta satuan kerja atau pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi, untuk memastikan pelaksanaan wewenang serta tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan satuan kerja atau pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK SPTI.

Kewajiban Penyampaian Laporan Audit

BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan yang disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Januari untuk audit yang dilaksanakan atas periode akhir tahun sebelumnya.

BPR dan BPRS yang telah memperoleh izin usaha pada saat POJK ini diundangkan (28 Des 2016) wajib memenuhi ketentuan penyampaian laporan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, jadi paling lambat 3 tahun sejak tanggal 28/12/2016, yaitu 28/12/2019.

Sedangkan BPR dan BPRS yang memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan setelah 28 Des 2016 wajib memenuhi seluruh ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan pada saat pelaksanaan kegiatan operasional.

Dalam rangka membantu BPR terkait dengan penyiapan tenaga audit intern, maka telah direncanakan agenda pelatihan sbb:

  • Topik: Penyiapan Tenaga Audit Intern

  • Tempat: Hotel Grand Cempaka, Cempaka Putih, Jakarta Pusat

  • Hari/Tgl: Jum’at-Sabtu, 14-15 Sep 2018

Silahkan download sendiri:

Audit Merahputih

Posted in Audit Intern, bank perkreditan rakyat, bpr, Uncategorized | Leave a comment

Laporan Pengawasan Rencana Bisnis

Sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan nomor 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Binis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, bahwa Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis.

Laporan Pengawasan Rencana Bisnis adalah laporan yang disusun oleh Dewan Komisaris BPR atau BPRS mengenai hasil pengawasan yang bersangkutan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu. Berikut adalah beberapa ketentuan tentang laporan pengawasan rencana bisnis:

  1. Dalam menyusun laporan pengawasan rencana bisnis yang optimal dan efektif, Dewan Komisaris menggunakan laporan rencana binis sebagai salah satu acuan.
  2. Laporan pengawasan rencana bisnis disusun oleh Dewan Komisaris secara semesteran.
  3. Laporan pengawasan rencana bisnis wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir, yaitu 31 Agustus untuk laporan semester I dan 28/29 Februari untuk laporan semester II.
  4. Laporan tersebut paling sedikit meliputi penilaian Dewan Komisaris mengenai:
  • pelaksanaan Rencana Bisnis baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
  • faktor-faktor yang memengaruhi kinerja BPR atau BPRS;
  • penerapan tata kelola dan manajemen risiko BPR atau BPRS; dan
  • upaya memperbaiki kinerja BPR atau BPRS.

Format laporan pengawasan rencana bisnis adalah sebagai berikut:

Format Laporan Pengawasan RBB

Format laporan dapat diunduh disini [Read/Download]

 

Posted in bank perkreditan rakyat, bpr, RBB, Rencana Bisnis, Uncategorized | Leave a comment

Laporan Realisasi Rencana Bisnis BPR – 2018 semester I, wajib dikirim ke OJK selambat-lambatnya 31/07/2018

Menunjuk POJK Nomor 37/POJK.03/2016 tanggal 25 November 2016 tentang Rencana Bisnis BPR dan SEOJK Nomor 52/SEOJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Rencana Bisnis BPR yang mewajibkan BPR untuk menyampaikan laporan Realisasi Rencana Bisnis secara semesteran kepada OJK dan disampaikan secara online paling lambat tanggal 31 Juli 2018 untuk periode Semester I – 2018.

Penyampaian laporan dilakukan secara online melalui aplikasi APOLO, meliputi:

  1. Uraian realisasi rencana bisnis
  2. Realisasi Neraca
  3. Realisasi Laba Rugi
  4. Laporan Realisasi Rasio-rasio dan Pos-pos Keuangan
  5. Informasi lainnya

Laporan yang dikirim harus mengikuti format dan struktur data yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jenis file yang dikirim terdiri dari:

Real2

Verifikasi file dan penyiapan file kirim dilakukan melalui aplikasi RBBClient versi 1.1.2 dan menggunakan metadata versi 1.0.2.

Versi metadata

Setelah terbentuk file kirim, maka selanjutnya dapat dikirim ke web OJK melalui aplikasi APOLO (Aplikasi Pelaporan Online OJK)

Real2

Setelah pengiriman, pastikan mendapat tanda bukti kirimnya…

 

Posted in bank, bank perkreditan rakyat, bpr, Rencana Bisnis, Rencana Kerja / RKAT, training, Uncategorized | 3 Comments