Cara Praktis Hitung Suku Bunga Dasar Kredit

Sering mendapat pertanyaan tentang perhitungan suku bunga dasar kredit di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang tepat itu seperti apa? Seri pelatihan ini mudah-mudahan dapat memberikan pemahaman kepada insan BPR, baik yang baru bergabung ataupun yang telah lama berkecimpung di dunia BPR.

Pelatihan ini akan membahas bagaimana menghitung suku bunga dasar kredit secara tepat dengan pendekatan biaya dan risiko terhadap total dana kredit, baik yang telah disalurkan maupun sejumlah dana tersedia yang masih dapat disalurkan, termasuk mempertimbangkan kebutuhan likuiditas yang harus dijaga oleh Bank Perkreditan Rakyat dalam operasionalnya.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Selamat Hari BPR/BPRS Nasional 21 Mei 2020

Tanggal 21 Mei telah ditetapkan oleh Perbarindo (Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Seluruh Indonesia) sebagai hari BPR/BPRS. Sebagai insan BPR, maka setiap peringatan tanggal 21 Mei merupakan momentum untuk memperjuangkan eksistensi BPR/BPRS yang lebih baik. Semoga BPR/BPRS semakin maju dan semakin hebat. BPR/BPRS senantiasa melayani masyarakat dengan sepenuh hati, tetap profesional dan tetap prudent.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Online Training

RESTRUKTURISASI KREDIT UNTUK DEBITUR TERDAMPAK PANDEMI COVID-19

Sehubungan dengan adanya pandemi Covid-19 telah menyebabkan sebagian Debitur BPR terdampak langsung maupun tidak langsung, sehingga kemampuan pembayarannya menurun atau bahkan tidak mampu membayar untuk waktu yang belum dapat ditentukan. Mengacu pada POJK nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, BPR memiliki solusi untuk Debitur berupa restrukturisasi kredit atau bahkan diberikan penundaan pembayaran. Mengingat banyaknya keluhan dari BPR tentang simpang-siurnya kejelasan teknis perlakuan di BPR, maka dengan ini kami ingin mengadakan online training sbb:

Covid-19 batch 2

Topik pembahasan:

  1. Ketentuan
  2. Kebijakan Stimulus
  3. Alternatif Solusi untuk Debitur
  4. Perlakuan Akuntansi, contoh jurnal untuk berbagai solusi restrukturisasi kredit
  5. Antisipasi Pasca Pemberlakuan POJK no 11/POJK.03/2020 terhadap penurunan kinerja keuangan.
  6. Tiga risiko utama yang harus diantisipasi.

Penyelenggaraan Training:

  1. Sarana            :  Online dengan aplikasi Zoom
  2. Hari/tanggal     :
  •           Batch 1 ==>  Senin/ 11 Mei 2020 
  •           Batch 2 ==>  Rabu/ 13 Mei 2020
  •           Batch 3 ==> Kamis/ 14 Mei 2020
  •           Batch 4 ==> Selasa/ 19 Mei 2020
  •           Batch 5 ==> Rabu/ 20 Mei 2020 
  1. Waktu              :  13:00 – 16:00 wib
  2. Metode            :  Pemaparan dan tanya jawab

 Target peserta:  

  1. Direksi dan Komisaris
  2. Staff akunting/staff pelaporan
  3. PE Audit Intern/ PE Kepatuhan/ PE Operasional/ PE M.Risiko
  4. Staff IT dan Staff lainnya

Peserta training akan mendapatkan:

  1. Materi pembahasan
  2. Contoh kebijakan
  3. Contoh formulir permohonan restrukturisasi kredit khusus Covid-19
  4. Format laporan restrukturisasi kredit Covid-19

Teknis Pelaksanaan:

  1. Bagi yang telah mendaftar akan dimasukkan ke dalam Grup WA: Zpro Covid-19
  2. Peserta harus terlebih dahulu download aplikasi Zoom dan di-insall pada laptop.
  3. Kode meeting dan password akan di-share di Grup WA pada tanggal 11-05-2020 pagi.
  4. Jika pada tanggal 11-05-2020 ada kendala wifi, maka akan dilakukan pejadwalan ulang.
  5. Acara akan dilaksanakan apabila minimum peserta 20 orang.

Informasi lebih lanjut dan pendaftaran bisa via WA – 0811892866

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Manfaat Clover Honey dan Propoelix

Lupa sejak kapan saya mengalami tekanan darah tinggi, suatu saat saya mau treadmill test di rumah sakit, ternyata dokter mengatakan tidak bisa dilakukan, karena tensi  darah tinggi berkisar di angka 160-110 atau kadang 150-108 tidak turun-turun walaupun sudah diberikan obat penurunan tensi. Sejak itu berbagai macam obat, makanan dan suplemen dicoba, namun penurunan tensi tidak seberapa. Tiap hari minum obat penurun tensi, walau hanya turun sedikit.  Setiap hari ukur tensi darah, sampai bosan ukurnya, karena tensi tetap saja tinggi.

Sampai suatu saat, sekitar bulan Januari 2020 putri saya memberikan 1(satu) botol Clover Honey ukuran 1000 ml dan 1(kotak) propoelix isi 60 kapsul. Setiap pagi saya minum 1(satu)  sendok Clover Honey dan 1(satu) kapsul propoelix. Karena dalam penjelasannya ini dari madu alami,  jadi saya konsumsi saja setiap hari, konon katanya untuk meningkatkan imunitas tubuh.  Awal April 2020 saya teringat untuk ukur tensi lagi, seperti tidak percaya atau cenderung menyalahkan alat pengukur tensi, tetapi setelah diukur berulang-ulang, ternyata benar tensi darah saya sudah turun drastis ke sekitar 130-85 atau kadang 125-80. Setelah diingat-ingat, ternyata kondisi tubuh juga semakin enak dibandingkan yang lalu-lalu. Akhirnya coba saya ingat-ingat penyebab tensi darah bisa turun, dan satu-satunya dugaan mengarah ke Clover honey dan propoelix. Baru saya baca penjelasan pada brosur produk, memang khasiatnya seperti itu.

HD2

HDI3

HDI4

HDI5

Dan bulan Maret yang lalu,  ditanya oleh putri saya, apakah sudah ada transfer masuk ke rekening tabungan dari harmoni dinamik in… ternyata betul ada transfer dana masuk, katanya itu bonus. Ternyata lagi, saya didaftarkan oleh putri saya sebagai member, katanya supaya bisa beli dengan harga lebih murah, yaitu harga member.  Wah lumayan hitung-hitung bonus yang diperoleh cukup untuk konsumsi sendiri. Bulan April 2020 ternyata dapat transfer lagi yang nilainya lebih besar.

Kenapa tidak? Konsumsi produk untuk kesehatan sekaligus dapat income tambahan. Apalagi di saat-saat seperti sekarang ini, di tengah pandemi Covid-19 yang penyebarannya masih relatif tinggi, kita menjadi sangat khawatir kalau berpergian, ketemu orang, selain perlu jaga imunitas, kita juga butuh penghasilan. Di saat kita tidak bisa aktivitas seperti biasa, di saat kita bingung mau usaha apa yang bisa dijalankan dari rumah, saya pikir tidak ada salahnya kita menyampaikan pengalaman berharga ini kepada teman-teman. Sembari menjaga kesehatan, kita bisa menambah income walau hanya kerja dari rumah.

Bapak/ibu yang berminat mengalami penurunan tensi darah bisa mencoba produk ini atau perlu informasi lebih lanjut, saya ikhlas berbagi.

  • Bapak/ibu yang mau beli produk HDI juga bisa melalui saya.
  • Bapak/ibu yang mau jadi member, juga bisa melalui saya.

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | 1 Comment

BPR Perlu Memperkuat Permodalan dan Menjaga Likuiditas

Sejak masuknya Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) ke Indonesia awal tahun 2020, hampir semua aspek kehidupan masyarakat terkena dampaknya dalam waktu yang relatif singkat.  Terlebih saat ini, Pemerintah bersama-sama masyarakat tengah berupaya menghentikan penularan dengan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai daerah yang memang jumlah penduduk terinfeksi relatif tinggi. Masyarakat diharapkan dapat berperan untuk tetap diam di rumah, kurangi aktifitas sosial atau bahkan stop sementara aktifitas sosial, stop berhubungan fisik secara dekat, gunakan masker untuk mencegah terjadi penularan. Sebagai akibat dari upaya kita bersama untuk mencegah penyebaran Covid-19, tentu sektor ekonomi menjadi menurun, aktivitas bisnis dihentikan dan hanya sektor usaha tertentu yang diperbolehkan tetap jalan, antara lain usaha yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pokok, pelayanan kesehatan dan keuangan masyarakat. Sebagian masyarakat menjadi berkurang penghasilannya atau bahkan tidak berpenghasilan untuk sementara waktu, sementara itu pengeluaran berbagai biaya hidup tentu harus tetap terjadi. Kondisi seperti ini tentu akan berdampak pada usaha di sektor keuangan, khususnya perbankan.

Kondisi saat ini, sebagian nasabah peminjam (debitur) mikro dan kecil betul-betul terpuruk, sehingga tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran kreditnya. Di sisi lain, nasabah penyimpan (penabung dan deposan) juga memerlukan dana untuk menopang biaya hidup sehari-hari, sehingga sebagian akan mengambil dananya di bank, walaupun masih ada sebagian masyarakat yang tetap bisa menabung, karena bisa work from fome (WFH), misalnya yang bisa berusaha dengan memanfaatkan layanan digital. Menghadapi kondisi semacam ini, Perbankan, termasuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang memang selama ini banyak melayani masyarakat kecil (sebagian besar adalah pelaku umkm) tentu harus bertindak secara bijak dan mengedepankan sisi kemanusiaan.

Di satu pihak, BPR harus bijak menangani debitur yang kesulitan dalam pembayaran angsuran, di pihak lain BPR tetap harus dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap nasbah penyimpannya. Hal ini tentu akan berdampak pada kondisi likuiditas dan permodalan BPR.

Mengacu pada Peraturan OJK nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, Perbankan, termasuk BPR  dimungkinkan memberikan keringanan kepada para debitur, termasuk dengan melakukan restrukturisasi kredit. Terhadap debitur yang direstrukturisasi karena terdampak pandemi Covid-19, maka kualitas kredit ditetapkan Lancar hingga 31/03/2021, sehingga secara akuntansi, perbankan, khususnya BPR akan mengakui adanya pendapatan bunga secara akrual, walaupun ada kemungkinan pendapatan bunga tersebut belum terealisasi. Sebagai akibat dari kebijakan yang harus diterapkan saat ini, perbankan, khususnya BPR akan berpotensi mengalami penurunan arus kas masuk.

Menghadapi Kondisi Buruk

Kita berharap penyebaran Covid-19 segera berakhir, karena kalau kondisi seperti ini berlangsung lama, tentu semakin mempersulit ekonomi masyarakat, yang pada gilirannya sektor keuangan akan terganggu juga. Mengingat kebijakan Stimulus tersebut berlaku sampai dengan 31/03/2021, maka perbankan, khususnya BPR harus memiliki strategi yang jitu untuk menghadapi pasca kebijakan stimulus berakhir. Jika porsi akrual pendapatan bunga terlalu besar, maka akan terjadi koreksi pendapatan bunga yang luar biasa di bulan April 2021. Kondisi terparah adalah jika perbankan, khususnya BPR terpaksa membukukan kerugian pada tahun buku tersebut. Terjadinya kerugian akan mengerus permodalan, yang juga akan menurunkan rasio permodalan (rasio kpmm). Perlu diketahui bahwa saat ini berlaku ketentuan bahwa BPR ditetapkan dalam status pengawasan intensif, jika memenuhi kriteria:

  1. Rasio modal terhadap aset tertimbang menurut risiko kurang dari 12%, namun sama atau lebih tinggi dari 8%.
  2. Cash ratio rata-rata 6 bulan terakhir kurang dari 5%, namun sama atau lebih tinggi dari 4%.
  3. Tingkat kesehatan dengan predikat tidak sehat atau selama 3 periode penilaian berturut-turut mendapat predikat kurang sehat.

Apabila Kondisi Lebih Buruk Terjadi

Dalam kondisi yang lebih buruk dari kriteria di atas, BPR dapat ditetapkan dalam pengawasan khusus selama 3 bulan atau bahkan bisa hanya 2 bulan. Apabila dalam masa pengawasan tersebut, BPR tidak berhaasil meningkatkan rasio permodalan dan cash ratio, maka dapat dinyatakan sebagai bank yang tidak dapat diselamatkan, maka langkah terakhir adalah pencabutan izin usaha. Semoga saja hal ini tidak terjadi. Amin.

Strategi yang Harus Diterapkan Oleh Perbankan

Untuk mengantisipasi terpuruknya perbankan, khususnya BPR, maka harus menerapkan strategi berikut:

  1. Menjaga likuiditas setiap saat, antara lain dengan mencari lebih banyak sumber pendanaan, termasuk fasilitas pinjaman likuiditas yang setiap saat dapat ditarik.
  2. Meningkatkan permodalan bilamana perlu.
  3. Mengelola risiko-risiko dengan baik, antara lain risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko kepatuhan, risiko reputasi dan risiko stratejik.
  4. Meningkatkan kompetensi kerja, sehingga pengelolaan bank lebih profesional, khususnya dalam menerapkan prinsip kehati-hatian.
  5. Menjaga kekompakan sesama bank dalam hal pendanaan antar bank maupun pertukaran informasi melalui jaringan komunikasi asosiasi, seperti Perbarindo (Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Seluruh Indonesia).

Manajemen bank perlu menyiapkan berbagai skrenario untuk menghadapi kemungkinan kondisi lebih buruk untuk beberapa bulan ke depan atau bahkan hingga tahun depan, minimal melakukan stress-test untuk menguji ketahanan BPR terhadap penurunan arus kas yang diakibatkan oleh menurunnya arus kas dari angsuran kredit dan arus kas keluar akibat penarikan dana oleh nasabah penyimpan atau bahkan perlu diperhitungkan penarikan dana antar bank. Dengan demikian dapat diketahui apakah para pemegang saham perlu melakukan aksi penyuntikan likuiditas atau penambahan modal sejumlah berapa dan kapan waktu diperlukannya.

Stimulus Lanjutan yang Diharapkan Datang dari Otoritas atau Penyamaan Persepsi Terhadap Peraturan OJK no 11/POJK.03/2020.

Karena kondisi pandemi Covid-19 adalah bencana Nasional, perbankan, khususnya BPR harus mengedepankan sisi kemanusiaan dalam mengambil kebijakan yang lebih berpihak kepada debitur kecil yang terdampak Covid-19, di sisi lain akan menimbulkan risiko likuiditas bagi BPR dan juga akan berdampak pada penurunan pendapatan.

Ketika BPR memberikan solusi restrukturisasi terhadap debitur terdampak, namun  sebelumnya dalam penilaian kualitas masih pada posisi Lancar ataupun Dalam Perhatian Khusus, maka secara akuntansi telah diakui pendapatan bunga kontraktual secara akrual. Ketentuan dalam POJK nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019,  pasal 5, ayat 3 adalah sebagai berikut:

Kredit bagi BPR atau pembiayaan bagi BPRS yang direstrukturisasi dikecualikan dari penerapan perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit atau pembiayaan.

Dalam kondisi NORMAL, ketentuan akuntansi restrukturisasi kredit, perlakuan pengakuan bunga akrual tersebut harus dikoreksi dan dapat dikapitalisasi menjadi pinjaman baru pada pendapatan bunga yang ditangguhkan. Pendapatan bunga yang ditangguhkan tersebut diamortisasi saat kualitas kredit performing dan tidak diamortisasi apabila kondisinya non performing. Apabila perlakuan ini diterapkan pada BPR yang memberi solusi kepada debitur terdampak Covid-19, tentu harus menanggung penurunan pendapatan bunga yang tidak diprediksi sebelumnya akan terjadi. 

Dalam kondisi menghadapi debitur terdampak Covid-19 saat ini, sebagai wujud dari pengecualian yang diatur pada pasal 5, ayat 3 di atas, DIHARAPKAN pendapatan bunga yang telah dibukukan secara akrual tidak perlu dikoreksi saat dilakukan restrukturisasi.  Dengan perlakuan akuntansi seperti ini, akan lebih meringankan debitur dibandingkan jika tunggakan bunga dikapitalisasi.

 

Antisipasi Kondisi Memburuk untuk Skala Nasional

Pemerintah telah mengambil langkah antisipasi ancaman krisis ekonomi dan/atau stabilitas sistem keuangan, yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Dalam upaya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, Pasal 23 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, mengatur kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan Perintah Tertulis kepada lembaga jasa keuangan untuk melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan/atau konversi, maupun menerima Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan/atau konversi, yang bertujuan untuk:

  1. menjaga stabilitas sistem keuangan ditengah-tengah kondisi terjadinya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan/atau
  2. menghadapi ancaman krisis ekonomi dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Ketentuan mengenai Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan sebenarnya telah diatur melalui Peraturan OJK no 21/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan bagi BPR/BPRS, yang mana di dalamnya sudah mengatur bahwa Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan BPR dapat dilakukan atas:

  1. Inisiatif BPR atau BPRS
  2. Petintah OJK

Namun untuk menindaklanjuti Perpu no 1/2020, maka OJK menerbitkan Peraturan OJK nomor 18/POJK.03/2020 tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank. Jadi dengan adanya POJK no 18/POJK.03/2020 ini, Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan Perintah Tertulis kepada Bank untuk:

  1. melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi; dan/atau
  2. menerima Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi.

Pelaksanaan POJK nomor 18/POJK.03/2020 ini tentu tidak serta merta, melainkan harus mengacu pada kriteria:

  1. Bank yang berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan mengalami permasalahan keuangan yang dapat mengganggu kelangsungan usaha atau dinilai tidak mampu menghadapi tekanan yang sedang atau akan dihadapi; dan/atau
  2. Bank dengan pemegang saham pengendali yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan upaya penguatan Bank.

Peraturan ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan usaha perbankan, bilamana ada bank yang mengalami permasalahan yang berpotensi pada kegagalan, maka OJK berwenang untuk memberikan perintah kepada para pihak untuk melakukan penyelamatan, yang pada akhirnya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, agar kepentingan masyarakat dan kepentingan perekonomian nasional tetap terjaga.

don’t panic, everything has a way out

Zinsari adalah seorang master asesor, master trainer, penulis standar, penulis modul dan praktisi perbankan.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

BPR & Keuangan Berkelanjutan

Pembangunan Nasional Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan paradigma pembangunan masa depan yang diharapkan oleh bangsa-bangsa di dunia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan memuat 3 (tiga) isu utama, yaitu:

  1. Ekonomi hijau dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan.
  2. Pengembangan kerangka kelembagaan pembangunan berkelanjutan.
  3. Kerangka aksi dan instrumen pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Untuk itu Pemerintah melakukan penyelarasan tujuan dan target untuk pencapaian pelaksanaan Target Pembangunan Berkelanjutan (TPB) /Sustainable Development Goals (SDGs) dengan agenda pembangunan nasional, baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Sasaran pembangunan berkelanjutan untuk lima tahun ke depan (2020 – 2024) adalah menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya,

Dukungan Sistem Keuangan Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional yang Berkelanjutan

Dalam mencapai perekonomian nasional yang berkelanjutan tersebut diperlukan dukungan dari sistem keuangan yang dapat mencegah terjadinya praktik pendanaan atau investasi pada kegiatan usaha yang menggunakan sumber daya secara berlebihan, dapat meningkatkan kesenjangan sosial, dan mengakibatkan kerusakan Lingkungan Hidup.

Sistem keuangan tersebut harus menerapkan prinsip berkelanjutan yang mampu menciptakan nilai ekonomi, sosial, dan ekologis di dalam model, proses, dan praktik pada tingkatan pengambilan kebijakan maupun keputusan bisnis menuju stabilitas sistem keuangan dan sukses bisnis dalam jangka panjang dengan tetap berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai salah satu lembaga jasa keuangan berkewajiban untuk mendukung program Pemerintah tersebut yang dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan sebagai bentuk  komitmen nyata dengan menyediakan sumber pendanaan untuk melakukan mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim.

Tujuan Program Keuangan Berkelanjutan

Bagi BPR, tujuan program keuangan berkelanjutan adalah untuk meningkatkan daya tahan dan daya saing BPR sehingga mampu tumbuh dan menyediakan sumber pendanaan yang dibutuhkan masyarakat, serta pada saat yang bersamaan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Hal ini  sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik yang diberlakukan sejak 27 Juli 2017.

Tujuan penerapan Keuangan Berkelanjutan:

  1. Menyediakan sumber pendanaan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan pendanaan terkait perubahan iklim dalam jumlah yang memadai.
  2. Meningkatkan daya tahan dan daya saing BPR melalui pengelolaan risiko sosial dan Lingkungan Hidup yang lebih baik dengan cara mengembangkan produk dan/atau jasa keuangan yang menerapkan prinsip Keuangan Berkelanjutan sehingga mampu berkontribusi positif pada stabilitas sistem keuangan.
  3. Mengurangi kesenjangan sosial, mengurangi dan mencegah kerusakan Lingkungan Hidup, menjaga keanekaragaman hayati, dan mendorong efisiensi pemanfaatan energi dan sumber daya alam.
  4. Mengembangkan produk dan/atau jasa keuangan yang menerapkan prinsip Keuangan Berkelanjutan.

Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Penerapan Keuangan Berkelanjutan  dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip berikut:

  1. prinsip investasi bertanggung jawab;
  2. prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan;
  3. prinsip pengelolaan risiko sosial dan Lingkungan Hidup;
  4. prinsip tata kelola;
  5. prinsip komunikasi yang informatif;
  6. prinsip inklusif;
  7. prinsip pengembangan sektor unggulan prioritas; dan
  8. prinsip koordinasi dan kolaborasi.

Action Plan Keuangan Berkelanjutan

OJK mewajibkan BPR menyusun Action Plan Keuangan Berkelanjutan setiap tahunnya dan menyampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Rencana Bisnis atau terpisah. Action Plan disusun berdasarkan prioritas masing-masing BPR paling sedikit antara poin no 1 sd 3 berikut ini:

  1. Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan termasuk peningkatan portofolio pemberian kredit yang sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan;
  2. Pengembangan kapasitas intern BPR; atau
  3. Penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola, dan/atau standar prosedur operasional (standard operating procedure) BPR yang sesuai dengan prinsip penerapan Keuangan Berkelanjutan.

Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mendukung sektor unggulan prioritas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai rencana pembangunan jangka menengah nasional.

Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan paling sedikit memuat:

  • Ringkasan eksekutif
  • Proses penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan
  • Faktor penentu Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan
  • Prioritas dan uraian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan
  • Tindak lanjut Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Pemberian Insentif 

Bagi BPR yang dapat menerapkan keuangan berkelanjutan secara efektif dijanjikan diberikan insentif oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang dapat berupa:

  • Mengikutsertakan BPR dalam program pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
  • Penganugerahan Sustainable Finance Award; dan/atau
  • Insentif lain.

Bagaimana kriteria penilaian penerapan efektif?

BPR dinilai telah melaksanakan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan secara efektif, apabila antara realisasi dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan memenuhi kriteria berikut:

  1. tidak terdapat deviasi;
  2. terdapat deviasi namun tidak material; atau
  3. terdapat deviasi material, namun BPR telah melakukan upaya maksimal untuk memenuhi disertai dengan penjelasan yang memadai dan dapat diterima (reasonable) oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Laporan Keberlanjutan

BPR wajib menyusun Laporan Berkelanjutan dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap tahun. Laporan Berkelanjutan dapat disusun secara terpisah dari laporan tahunan atau sebagai bagian yang tidak terpisah dari laporan tahunan.

Laporan Berkelanjutan pertama kalinya wajib disampaikan untuk periode laporan:

  • tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 untuk BPRKU 3
  • tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 untuk BPRKU 1 dan BPRKU 2
Zinsari adalah seorang master asesor, master trainer, penulis standar, penulis modul dan praktisi perbankan.
Sumber Kutipan:
  1. Peraturan Presiden nomor 18/2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
  2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Menyoal Kebijakan Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercylical Dampak Penyebaran Covid-19

Kita semua mengetahui bahwa penyebaran coronavirus disease 2019 (Covid-19) telah meluas hingga ke berbagai penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Selain mengakibatkan terganggunya kesehatan bahkan nyawa manusia, wabah virus ini juga berdampak luar biasa terhadap sendi-sendi perekonomian. Khusus di bidang sektor jasa keuangan akan terkena dampak dari debitur yang terkena virus maupun debitur yang kegiatan ekonominya terpuruk oleh adanya wabah virus ini, yaitu dampak kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran bunga ataupun angsuran kredit.

Dampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur akan meningkatkan risiko kredit yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan. Atas dasar pertimbangan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 11/POJK.03/2020  tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.  Peraturan ini ditujukan untuk bank umum konvensional termasuk unit usaha syariah, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat, bank pembiayaan rakyat syariah, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Ketentuan ini berlaku sejak 16 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2021.

Berdasarkan POJK no 11/POJK.03/2020, Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi yang meliputi:

a. Kebijakan penetapan kualitas aset; dan
b. Kebijakan restrukturisasi kredit.

Bank harus membuat pedoman penetapan debitur yang terkena dampak penyebaran  COVID-19, termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah, paling sedikit memuat:

  1. Kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak  COVID-19
  2. Sektor yang terkena dampak COVID-19

Khusus pada BPR:

  1. Bagi debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah dengan plafon paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga.
  2. Penetapan kualitas aset tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset, yang dalam hal ini adalah Peraturan OJK nomor 33/POJK.03/2018.

Pada umumnya kredit di BPR tidak melebihi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sehingga secara otomatis penetapan kualitas memang hanya berdasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga saja. Jadi untuk menerapkan kebijakan stimulus perekonomian tersebut, hal yang paling mungkin dilakukan oleh BPR adalah melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 tersebut.

Ketentuan Restrukturisasi

Tata Cara Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi kredit dilakukan sesuai peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara:

  • penurunan suku bunga;
  • perpanjangan jangka waktu;
  • pengurangan tunggakan pokok;
  • pengurangan tunggakan bunga; dan/atau
  • penambahan fasilitas kredit

Kualitas Kredit

  • Kualitas kredit yang direstrukturisasi ditetapkan Lancar sejak dilakukan restrukturisasi (tanpa menunggu 3 (tiga) kali pembayaran berturut-turut untuk restrukturisasi terhadap kredit yang sebelumnya memiliki kualitas Kurang Lancar-Diragukan-Macet). Jadi, seandainya seorang Debitur diberikan restrukturiasi kredit pada bulan Maret 2020 menjadi kualitas Lancar, maka dalam laporan bulanan bank posisi akhir bulan Maret 2020 dilaporkan Lancar.
  • Penetapan kualitas kredit setelah tanggal 31 Maret 2021 mengacu pada Peraturan OJK nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif.

Akuntansi Restrukturisasi Kredit

Pelaksanaan restruktrurisasi oleh BPR dikecualikan dari penerapan perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit, di antaranya:

  • tidak diwajibkan melakukan pengakuan kerugian yang timbul akibat restrukturisasi kredit.
  • pemulihan PPAP karena perbaikan kualitas kredit dapat dilakukan secara langsung (tanpa menunggu 3 (tiga) kali pembayaran berturut-turut untuk restrukturisasi terhadap kredit yang sebelumnya memiliki kualitas Kurang Lancar-Diragukan-Macet).

Manfaat Apa yang Diperoleh BPR dan Debitur?

Dengan adanya kebijakan ini, berarti manfaat bagi BPR berupa:

  • Non Performing Loan (NPL) menjadi lebih terjaga
  • Beban PPAP diharapkan lebih rendah
  • Beban Kerugian restrukturisasi tidak diberlakukan

Sehingga diharapkan kinerja keuangan BPR menjadi lebih terjaga.

Bagi debitur, dengan dilakukannya restrukturisasi kredit tentu akan memiliki kesempatan untuk mengatur arus kas yang lebih sesuai dengan kondisi ekonomi yang dihadapi. Dengan tetap memenuhi kewajibannya yaitu angsuran kredit kepada Bank, maka debitur telah menunjukkan komitmennya yang baik, sehingga akan menjadi catatan penilaian yang baik dari aspek karakter, sehingga debitur tentu akan memperoleh prioritas untuk menerima fasilitas kredit berikutnya.

Apa Pengaruhnya terhadap Profil Risiko BPR?

Pengaruh terhadap risiko bagi BPR yang terkena dampak dari penyebaran Covid-19 tentu bervariasi. Semakin besar dampak yang ditimbulkan, tentu risiko yang dihadapi semakin tinggi. Risiko yang sangat relevan dengan kondisi seperti ini adalah risiko kredit dan risiko likuiditas. Kita berharap, Pemerintah selain memberikan stimulus kebijakan perekonomian untuk masyarakat, hendaknya juga memikirkan dampak yang dihadapi oleh BPR sebagai akibat dari kebijakan Pemerintah tersebut.

BPR perlu lebih meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko, khususnya risiko kredit dan risiko likuiditas.

Khusus untuk risiko kredit, kemungkinan akan terjadi kenaikan risiko inhern, terutama pada pilar risiko berikut:

  • Pilar Kualitas aset
  • Pilar Faktor eksternal

Dalam pilar kualitas aset, penilaian risiko inheren mengacu pada parameter berikut:

  1. Aset produktif bermasalah terhadap total aset produkti
  2. Rasio kredit bermasalah neto terhadap todal kredit yang diberikan
  3. Rasio kredit kualitas rendah (KKR) terhadap total kredit yang diberikan

Dengan meningkatnya restrukturisasi kredit tentu berdampak pada penilaian pilar kualitas aset, karena jumlah kredit kualitas rendah akan meningkat. Risiko kredit akan semakin tinggi, jika porsi restrukturisasi semakin signifikan terhadap total kredit.

Dalam pilar dan parameter faktor eksternal,  perubahan kondisi ekonomi regional, dan siklus usaha debitur,  dapat memengaruhi kemampuan debitur untuk membayar kembali  pinjaman,  sehingga dapat memengaruhi Risiko termasuk menimbulkan kerugian bagi BPR. Semakin tinggi dampak faktor eksternal thd kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjaman, semakin tinggi Risiko bagi BPR.

Risiko kredit yang meningkat dapat mengakibatkan meningkatnya risiko likuiditas bagi BPR, baik disebabkan oleh terjadinya penundaan pembayaran dari debitur, mungkin juga akibat ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian, maka BPR perlu memberikan perhatian yang lebih dalam pengendalian pemenuhan likuiditasnya.

Dalam kondisi mewabahnya Coronavirus Disease 2019 ini, hampir semua sektor kegiatan terdampak, maka langkah yang harus ditempuh oleh BPR adalah menjalin komunikasi yang baik dengan para nasabah untuk dapat mencari solusi yang saling menguntungkan. Jadi kata kunci yang penting disini adalah Empati dan Komunikasi yang baik.

Semoga semua masalah ini cepat teratasi, amin.

Zinsari adalah seorang master asesor, master trainer, penulis standar, penulis modul dan praktisi perbankan.

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | 4 Comments

AGENDA PELATIHAN

PELATIHAN PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS

Dekom1

Materi pembahasan meliputi:

  1. Memahami tugas & tanggung jawab Dewan Komisaris
  2. Memahami prinsip kehati-hatian
  3. Memahami laporan keuangan BPR
  4. Menganalisis rasio-rasio keuangan
  5. Melakukan pengawasan aktif dan pasif
  6. Mengevaluasi/menetapkan rencana bisnis
  7. Mengevaluasi pelaksanaan rencana bisnis
  8. Mengevaluasi berbagai kebijakan strategis
  9. Membuat laporan pengawasan

Target Peserta:

  • Komisaris
  • Pemegang saham
  • Koordinator Grup BPR
  • Direksi Holding Grup

Kelas 1:

  • Kota        :  Yogyakarta
  • Lokasi    :  Hotel Pesonna Tugu
  • Hari/Tgl :  Sabtu, 7 Maret 2020
  • Waktu    :  08:00 – 17:00

Kelas 2:

  • Kota        :  Batam
  • Lokasi    :  Hotel Travelodge 
  • Hari/Tgl :  Sabtu, 14 Maret 2020
  • Waktu    :  08:00 – 17:00

Kelas 3:

  • Kota        :  Jakarta
  • Lokasi    :  Hotel Milenium
  • Hari/Tgl :  Selasa, 31 Maret 2020 – ditunda, patuhi himbauan tidak berkumpul utk sementara waktu
  • Waktu    :  08:00 – 17:00

Kelas 4:

  • Kota        : Yogyakarta
  • Lokasi    :  
  • Hari/Tgl : Sabtu, 11 April 2020
  • Waktu    : 08:00 – 17:00
Posted in Uncategorized | 1 Comment

Era Baru Pengelolaan Aset Produktif BPR

Seperti diketahui bahwa Otoritas Jasa Keuangan di penghujung tahun 2018 telah menerbitkan Peraturan nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPR yang akan diberlakukan secara efektif tanggal 1 Desember 2019, meskipun ada kewajiban melakukan penyesuaian kebijakan perkreditan paling lambat 30 November 2019. Dengan demikian pada saat berlakunya POJK ini, Peraturan Bank Indonesia nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif BPR dan nomor 13/26/PBI/2011 tentang Perubahan atas PBI no 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif BPR dicabut dan titak berlaku.

Disebutkan bahwa sehubungan dengan perkembangan industri bank perkreditan rakyat yang dinamis dan penuh tantangan dalam menghadapi risiko pengelolaan aset produktif, diperlukan penyelarasan ketentuan mengenai penetapan kualitas aset produktif dan pembentukan PPAP, untuk menciptakan industri bank perkreditan rakyat yang produktif, sehat dan mampu berdaya saing.

Berikut adalah beberapa catatan penting tentang Peraturan tersebut:

A.  Penyesuaian Kebijakan Perkreditan

  • BPR wajib memiliki kebijakan dan prosedur perkreditan yang mengacu pada Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR sebagaimana diatur dalam POJK nomor 33/POJK.03/2018.
  • Kebijakan Perkreditan wajib disetujui oleh Dewan Komisaris dan disampaikan kepada OJK paling lambat 30 Nov 2019. Selanjutnya setiap perubahan kebijakan perkreditan wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal perubahan.

B.  Pengawasan Efektif Dewan  Komisaris

Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan efektif terhadap pelaksanaan

kebijakan perkreditan yang meliputi:

  • Menelaah dan menyetujui kebijakan perkreditan yang diusulkan Direksi.
  • Mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan kebijakan dan prosedur perkreditan.
  • Melaporkan hasil pengawasannya kepada OJK dalam laporan pengawasan rencana bisnis.

C.  Penetapan Kualitas Aset Produktif

  1. Kualitas aset produktif dalam bentuk kredit kepada 1 debitur atau 1 proyek usaha dengan jumlah paling banyak Rp 5 miliar dinilai berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga.
  2. Kualitas aset produktif dalam bentuk kredit kepada 1 debitur atau 1 proyek usaha dengan jumlah lebih dari Rp 5 miliar dinilai berdasarkan: prospek usaha, kinerja debitur dan kemampuan membayar.
  3. Kualitas aset produktif dalam bentuk kredit terdiri atas Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.
  4. Kualitas aset produktif dalam bentuk SBI ditetapkan Lancar.
  5. Kualitas aset produktif dalam bentuk penempatan pada bank lain terdiri atas Lancar, Kurang Lancar dan Macet.

D.  Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP)

  1. PPAP umum paling sedikit 0.5% untuk aset produktif lancar.
  2. PPAP khusus paling sedikit 3% dari aset produktif dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan, 10% dari aset produktif kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan, 50% dari aset produktif diragukan setelah dikurangi nilai agunan, dan 100% dari aset produktif macet setelah dikurangi nilai agunan.
  3. Penerapan PPAP khusus untuk aset produktif kualitas dalam perhatian khusus dilakukan secara bertahap, yaitu 0.5% (01/12/2019 sd 30/11/2010), 1% (01/12/2020 sd 30/11/2021) dan 3% sejak 01/12/2021
  4. Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang harus memenuhi ketentuan dalam POJK tersebut.
  5. Bagian dari penempatan pada bank lain yg memenuhi persyaratan kriteria penjaminan LPS dapat dijadikan pengurang dalam pembentukan PPAP umum dan PPAP khusus.

E.  Relaksasi Ketentuan Agunan Yang Diambil Alih

Selama ini AYDA dapat menjadi solusi penyelesaian kredit macet, namun menjadi risiko bagi BPR ketika AYDA tidak dapat diselesaikan dalam waktu 12 bulan, karena wajib diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan KPMM sebesar 100% dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 1 tahun.

Pada Peraturan 33/POJK.03/2018 diatur bahwa AYDA berupa tanah/bangunan dengan hak milik, hak guna bangunan ataupun sewa, yang tidak dapat diselesaikan wajib diperhitungkan sebagai pengurang modal inti dalam perhitungan KPMM sebesar:

  • 50% dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun.
  • 75% dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun.
  • 100% dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 5 tahun.

AYDA berupa hipotek atau fidusia berupa kendaraan bermotor, kapal, perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah, yang tidak dapat diselesaikan wajib diperhitungkan sebagai pengurang modal inti dalam perhitungan KPMM sebesar:

  • 50% dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun.
  • 100% dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 2 tahun.

Relaksasi mengenai AYDA yang tidak terselsesaikan dalam 1 tahun hingga 5 tahun, maka perlu diikuti dengan sinkronisasi ketentuan perhitungan ATMR dan perhitungan Modal Inti yang saat ini berdasarkan Surat Edaran OJK nomor 8/SEOJK.03/2016  mengenai KPMM hanya mengatur AYDA berdasarkan jangka waktu 12 bulan saja.

Segera dijadwalkan

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat

via Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat

Quote | Posted on by | Leave a comment