Berlakunya Ketentuan Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR

Risiko

Manajemen Risiko bagi BPR

Tanggal 3 November 2015 Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan Peraturan nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang diundangkan pada tanggal 12 November 2015 oleh Menteri Hukum dan HAM RI. Dengan demikian ketentuan penerapan manajemen risiko telah resmi diberlakukan sejak tanggal 12 November 2015.

Penerapan manajemen risiko merupakan salah satu upaya memperkuat kelembagaan dan meningkatkan reputasi industri Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan arah kebijakan pengembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Persaingan bisnis yang semakin ketat dan meningkatnya aktivitas bisnis yang makin kompleks tentu saja tingkat potensi risiko yang dihadapi oleh perbankan, khususnya BPR juga semakin meningkat.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 13/POJK.03/2015 ini diharapkan dapat menciptakan sektor keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta memiliki daya saing yang tinggi.

OJK mewajibkan semua BPR menerapkan manajemen risiko paling sedikit meliputi:

  1. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris.
  2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit yaitu:
    1) kebijakan Manajemen Risiko;
    2) prosedur Manajemen Risiko; dan
    3) penetapan limit Risiko.
  3. Kecukupan proses dan sistem yaitu:
    1) proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko; dan
    2) sistem informasi Manajemen Risiko.
  4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Mengingat volume usaha BPR sangat bervariasi dan keterbatasan jumlah SDM, maka OJK membolehkan BPR menerapkan manajemen risiko yang disesuaikan dengan kecukupan modal dan volume usahanya.

  • BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp 50 miliar, wajib menerapkan menajemen risiko dengan cakupan:

a. Risiko kredit;
b. Risiko operasional;
c. Risiko kepatuhan;
d. Risiko likuiditas;
e. Risiko reputasi; dan
f. Risiko stratejik.

Apabila aset BPR kurang dari Rp 300 miliar dan memiliki kurang dari 10 kantor cabang dan tidak melalukan kegiatan sebagai penerbit kartu ATM atau kartu Debit, maka wajib paling sedikit menerapkan manajemen risiko dengan cakupan:

a. Risiko kredit;
b. Risiko operasional;
c. Risiko kepatuhan;
d. Risiko likuiditas.

  • BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp 15 miliar namun kurang dari Rp 50 miliar diwajibkan menerapkan manajemen risiko dengan cakupan:

a. Risiko kredit;
b. Risiko operasional;
c. Risiko kepatuhan;
d. Risiko likuiditas.

Apabila BPR memiliki aset paling sedikit Rp 300 miliar dan memenuhi kriteria

– memiliki paling sedikit 10 kantor cabang, dan.atau

– melakukan kegiatan sebagai penerbit kartu ATM atau kartu Debit

maka wajib paling sedikit menerapkan manajemen risiko berikut:

a. Risiko kredit;
b. Risiko operasional;
c. Risiko kepatuhan;
d. Risiko likuiditas;
e. Risiko reputasi; dan
f. Risiko stratejik.

  • BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp. 15 miliar diwajibkan menerapkan manajemen risiko dengan cakupuan:

a. Risiko kredit;
b. Risiko operasional;
c. Risiko kepatuhan.

Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris

Dalam penerapan manajemen risiko, maka BPR wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan manajemen risiko.

Kewenangan dan tanggung jawab Direksi  paling sedikit meliputi:

  1. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis;
  2. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
  3. mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;
  4. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;
  5. memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; dan
  6. bertanggung jawab atas:
    1) pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; dan
    2) eksposur Risiko yang diambil BPR secara keseluruhan.

Sedangkan Kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris paling sedikit meliputi:

  1. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;
  2. memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi;
  3. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; dan
  4. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

Kebijakan Manajemen Risiko

Kebijakan Manajemen Risiko paling sedikit meliputi:

a. Penetapan Risiko yang terkait dengan kegiatan usaha, produk, dan layanan BPR;
b. Penetapan sistem informasi Manajemen Risiko;
c. Penentuan limit dan penetapan toleransi Risiko;
d. Penetapan penilaian peringkat Risiko;
e. Penyusunan rencana darurat (contingency plan) dalam kondisi terburuk; dan
f. Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko.

Prosedur Manajemen Risiko

BPR harus memiliki prosedur manajemen risiko paling sedikit meliputi:

  1. jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas;
  2. dokumentasi prosedur dan
  3. penetapan limit Risiko secara memadai, yang antara lain:

a. limit secara keseluruhan;
b. limit per jenis Risiko; dan
c. limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur Risiko.

PROSES MANAJEMEN RISIKO

Proses manajemen risiko meliputi:

  1. identifikasi
  2. pengukuran
  3. pemantauan
  4. pengendalian

Supaya proses manajemen risiko dapat berjalan dengan baik, maka wajib didukung oleh:

  • sistem informasi manajemen yang memadai; dan
  • laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan BPR, kinerja aktivitas fungsional dan eksposur Risiko BPR.

Identifikasi Risiko

Proses identifikasi risiko paling sedikit dilakukan dengan cara analisis terhadap:

a. karakteristik Risiko yang melekat pada BPR; dan
b. Risiko dari kegiatan usaha, produk, dan layanan BPR.

Pengukuran Risiko

Proses pengukuran risiko dilakukan dengan:

  1. evaluasi terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko; dan
  2. penyesuaian terhadap proses pengukuran Risiko apabila terdapat perubahan yang bersifat material pada kegiatan pelayanan BPR, produk, dan faktor Risiko.

Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko meliputi:

  1.  evaluasi terhadap eksposur Risiko; dan
  2. penyesuaian proses pelaporan apabila terdapat perubahan yang bersifat material pada kegiatan usaha BPR, produk, faktor Risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi Manajemen Risiko.

Pengendalian Risiko

Setelah dilakukan identifikasi, pengukuran dan pemantauan, maka pengendalian risiko merupakan langkah-langkah antisipasi terhadap terjadi risiko-risiko bagi BPR.

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO

Dalam rangka penerapan manajemen risiko, BPR harus memiliki sistem informasi yang paling sedikit dapat menghasilkan laporan dan informasi:

  1. eksposur Risiko;
  2. kepatuhan terhadap kebijakan Manajemen Risiko
  3. kepatuhan terhadap prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko; dan
  4. realisasi penerapan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

BPR wajib melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi BPR yang mampu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi, secara tepat waktu.

Sistem pengendalian menyeluruh yang dimaksudkan dalam POJK tersebut, paling sedikit mencakup:

  1. kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan usaha dan jenis layanan BPR;
  2. penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan Manajemen Risiko;
  3. penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko;
  4. penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas;
  5. struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha BPR;
  6. pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu;
  7. kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan BPR terhadap peraturan perundang-undangan;
  8. dokumentasi secara lengkap dan memadai; dan
  9. verifikasi dan reviu terhadap sistem pengendalian intern.

KELENGKAPAN ORGANISASI DAN FUNGSI MANAJEMEN RISIKO

Ketentuan kelengkapan organisasi berdasarkan POJK ini adalah:

1. BPR yang memiliki modal inti paling kurang Rp. 80 miliar, wajib memiliki:

  • Komite Manajemen Risiko, dan
  • Satuan Kerja Manajemen Risiko

2. BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp 50 miliar, namun kurang dari Rp 80 miliar, wajib memiliki:

  • Satuan Kerja Manajemen Risiko

dalam hal diperlukan, dapat saja membentuk Komite Manajemen Risiko.

3. BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp. 50 miliar, wajib menunjuk satu Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab penerapan fungsi manajemen risiko.

Pembentukan Komite Manajemen Risiko, Satuan Kerja Manajemen Risiko serta Pejabat Eksekutif wajib dibentuk paling lambat 31 Des 2017.

Komite Manajemen Risiko

Komite manajemen risiko paling sedikit terdiri dari:

  • Mayoritas Direksi
  • Pejabat Eksekutif terkait

Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama yang paling sedikit meliputi:

  • penyusunan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko;
  • perbaikan dan/atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko; dan
  • pertimbangan dan/atau penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan operasional yang menyimpang dari prosedur normal.

Satuan Kerja Manajemen Risiko / Pejabat Eksekutif

Sedangkan Satuan Kerja Manajemen Risiko serta Pejabat Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada Direksi yang membawahkan fungsi manajemen risiko.

Tugas dan tanggung jawabnya adalah:

  • pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi;
  • pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional;
  • pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru;
  • penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional dan Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki; dan
  • penyusunan dan penyampaian laporan profil Risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko.

PENGELOLAAN RISIKO PRODUK & AKTIVITAS BARU

Dalam rangka pengelolaan Risiko yang melekat pada penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru, BPR wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis.

Kriteria penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru BPR adalah penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas yang:

  • tidak pernah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh BPR; atau
  • telah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh BPR namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan seluruh Risiko atau Risiko tertentu BPR.

Kebijakan dan prosedur tersbut meliputi:

  1. penetapan Risiko produk dan aktivitas baru;
  2. identifikasi seluruh Risiko yang terkait dengan produk dan aktivitas baru;
  3. analisis aspek hukum untuk masing-masing produk dan aktivitas baru;
  4. sistem dan prosedur operasional serta kewenangan dalam pengelolaan produk dan aktivitas baru;
  5. sistem informasi akuntansi untuk produk dan aktivitas baru; dan
  6. masa uji coba metode pengukuran dan pemantauan Risiko terhadap produk dan aktivitas baru.

RENCANA TINDAK MANAJEMEN RISIKO – 30-06-2016

Untuk pelaksanaan pertama kalinya, BPR diwajibkan menyusun Rencana Tindak  (Action Plan) dan menyampaikannya kepada OJK selambat-lambatnya 30 Juni 2016. Di dalam penyusunan rencana tindak tentu harus memperhatikan batas waktu pembentukan Komite Manajemen Risiko, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Pejabat Eksekutif.

Batas waktu penyelesaian rencana tindak tersebut diatur sbb:

  • 30 Juni 2018 untuk BPR yg memiliki modal inti paling kurang Rp. 50 miliar
  • 30 Juni 2019 untuk BPR yg memiliki modal initi kurang dari Rp. 50 miliar

PELAPORAN

BPR diwajibkan menyampaikan laporan-laporan berikut kepada OJK dengan menggunakan format, petunjuk penyusunan, dan tata cara penyampaian laporan yang diatur berdasarkan Surat Edaran OJK:

  • Laporan Rencana Tindak paling lambat 30 Juni 2016.
  • Laporan Realisasi rencana tindak penerapan Manajemen Risiko setiap semester, yaitu 31 Juli (semester 1) dan 31 Januari (semester 2), untuk pertama kalinya adalah laporan semester 1 2017.
  • Laporan Profil Risiko setiap semester, yaitu 31 Juli (semester 1) dan 31 Januari (semester 2), yang untuk pertama kalinya

bagi BPR yg memiliki modal inti paling kurang Rp 50 miliar atau kurang dari Rp 50 miliar namun memiliki paling kurang 10 cabang atau melakukan kegiatan penerbitan kartu ATM atau kartu Debit, maka menyampaikan laporan profil risiko untuk:

  1. 2018 semester 2, risiko kredit, risiko operasional dan risiko kepatuhan
  2. 2020 semester 2, risiko kredit, risiko opeasional, risiko likuiditas, risiko kepatuhan, risiko reputasi dan risiko stratejik.

bagi BPR yang memiliki modal inti paling kurang Rp 15 miliar dan kurang dari Rp 50 miliar atau memiliki modal inti paling kurang Rp 50 miliar namun jumlah kantor cabang tidak melebihi 10, maka menyampaikan laporan profil risiko untuk:

  1. 2019 semester 2, risiko kredit dan risiko operasional
  2. 2021 semester 2, risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas dan risiko kepatuhan

bagi BPR yang memiliki modal inti kurang Rp 15 miliar, maka menyampaikan laporan profil risiko untuk:

  1. 2019 semester 2, risiko kredit
  2. 2021 semester 2, risiko kredit, risiko operasional, dan risiko kepatuhan
  • Laporan rencana penerbitan produk dan aktivitas baru paling lambat 30 hari sebelum pelaksanaan penerbitan.
  • Laporan realiasi penerbitan produk dan aktivitas baru paling lambat 10 hari setelah pelaksanaan penerbitan.
  • Laporan profil Risiko lain dalam hal terdapat kondisi yang berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan BPR.

Semoga bermanfaat…

Salam Kompeten

Posted in bank, bank perkreditan rakyat, manajemen risiko, Uncategorized | 1 Comment

Menuju Tata Kelola BPR yang Baik

Seperti kita ketahui bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan peraturan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkerditan Rakyat (BPR) pada tanggal 31 Maret 2015.  Peraturan OJK ini berlaku sejak diundangkan, yaitu pada tanggal 1 April 2015.

Dengan demikian sektor industri BPR harus segera mengimplementasikan peraturan tersebut dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. BPR perlu menyesuaikan struktur organisasinya dan menyiapkan perangkat-perangkatnya mengingat ada kewajiban penyampaian laporan pelaksanaan tata kelola setiap tahun yang harus disampaikan kepada OJK.
Penerapan tata kelola yang baik pada sektor perbankan, khususnya Bank Perkreditan Rakyat semakin dibutuhkan seiring dengan semakin meningkatnya volume usaha dan semakin meningkat pula risikonya. Oleh karena itu penerapan tata kelola dimaksudkan untuk:
  • Melindungi pemangku kepentingan (stake holders)
  • Meningkatkan kinerja bank
  • Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
Penerapan tata kelola juga mencakup nilai-nilai etika yang berlaku umum pada perbankan, sehingga diharapkan industri perbankan, khususnya BPR semakin dipercaya oleh masyarakat.

 Tata Kelola

Prinsip-Prinsip Tata Kelola

Tata Kelola yang dimaksud pada POJK nomor 4/POJK.03/2015 adalah tata kelola BPR yang menerapkan prinsip-prinsip:

  • Keterbukaan (transparency)
  • Akuntabilitas (accountability)
  • Pertanggungjawaban (responsibility)
  • Independensi (independency)
  • Kewajaran (fairness)

Penerapan Tata Kelola BPR

Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada POJK tersebut paling sedikit harus diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:

  1. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
  2. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
  3. kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
  4. penanganan benturan kepentingan;
  5. penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
  6. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
  7. batas maksimum pemberian kredit;
  8. rencana bisnis BPR;
  9. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
Secara garis besar, penerapan tata kelola pada BPR dibedakan berdasarkan besar kecilnya BPR yang diukur dengan modal inti, yaitu modal inti paling sedikit Rp. 50 miliar dan modal inti kurang dari Rp. 50 miliar. Pada BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp. 50 miliar wajib memiliki Direksi minimal 3(tiga) orang, dimana salah satunya adalah Direktur Kepatuhan, sementara BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp. 50 miliar boleh hanya memiliki 2(dua) Direksi, dengan syarat salah satu Direksinya wajib menjalankan fungsi kepatuhan.

Pada BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp. 50 miliar juga diwajibkan membentuk:

  • Satuan Kerja Audit Intern
  • Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko
  • Satuan Kerja Kepatuhan

sementara itu, BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50 miliar wajib menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:

  • Fungsi Audit Intern
  • Fungsi Manajemen Risiko
  • Fungsi Kepatuhan

Perangkat-perangkat yang wajib disiapkan adalah Pedoman dan tata tertib kerja yang paling sedikit harus memuat:

  • Etika kerja
  • Waktu kerja
  • Peraturan rapat

baik bagi Direksi, Dewan Komisaris maupun Komite-Komite yang dibentuk.

Penerapan Manajemen Risiko

BPR wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR, yang dalam hal ini adalah Peraturan nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat yang ditetapkan tanggal 3 November 2015 dan diundangkan tanggal 12 November 2015.

Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Dana

BPR wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR.

Rencana Bisnis

BPR wajib menyusun rencana bisnis yang mencakup rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan yang mengacu pada ketentuan yang mengatur prihal rencana bisnis.

Aspek Transparansi Kondisi BPR

BPR wajib melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai transparansi kondisi keuangan BPR.

Penanganan Benturan Kepentingan

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

Laporan dan Penilaian Penerapan Tata Kelola

Dalam rangka pelaksanaan tugas Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, BPR wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu:

  • Laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
  • Laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menurut pendapat anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain

Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern , BPR wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan:

  • Laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang disertai dengan pertimbangan dan alasan pengangkatan atau pemberhentian;
  • Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern termasuk informasi hasil audit yang bersifat rahasia; dan
  • Laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha BPR.
  • Laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern bagi  BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 miliar.

Laporan Penerapan Tata Kelola wajib disusun setiap akhir tahun yang paling sedikit harus memuat:

  1. pelaksanaan seluruh ruang lingkup Tata Kelola yang disebutkan di atas  dan hasil penilaian (self assesment) atas penerapan Tata Kelola BPR;
  2. kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR
  3. kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham BPR
  4. paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris
  5. rasio gaji tertinggi dan gaji terendah;
  6. frekuensi rapat Dewan Komisaris
  7. jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR;
  8. jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR;
  9. transaksi yang mengandung benturan kepentingan; dan
  10. pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerima dana.

Laporan Penerapan Tata Kelola disampaikan selambat-lambatnya 4(empat) bulan setelah 31 Desember tahun sebelumnya kepada:

  1. Otoritas Jasa Keuangan
  2. Asosiasi BPR (dalam hal ini adalah Perbarindo)
  3. Kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan
Posted in bank, bank perkreditan rakyat, Kompetensi, manajemen, microfinance, sumber daya manusia, training, Uncategorized | 2 Comments

Edukasi Literasi Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Surat Edaran nomor 1/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Feb 2014 tentang Pelaksanaan Edukasi dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan kepada Konsumen dan/atau Masyarakat yang mulai berlaku sejak 6 Agustus 2014.

Apakah Literasi Keuangan itu?

Literasi Keuangan adalah kemampuan untuk memahami pengetahuan serta keterampilan untuk mengelola sumber daya keuangan untuk mencapai kesejahteraan.

Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang dalam hal ini terdiri dari Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah wajib menyelenggarakan Edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat.

Pihak PUJK diwajibkan membuat rencana penyelenggaraan edukasi literasi tersebut dalam program tahunan dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Rencana edukasi literasi paling kurang mencakup:

  • penetapan program kerja Edukasi sesuai dengan sasaran, strategi dan kebijakan PUJK;
  • evaluasi pelaksanaan rencana Edukasi periode sebelumnya;
  • penetapan kebutuhan biaya dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan rencana Edukasi.

Pihak PUJK juga diwajibkan melakukan evaluasi atas pelaksanaan rencana edukasi tersebut, yang mencakup:

  • perbandingan rencana Edukasi sebelumnya dengan realisasi pada setiap tahun;
  • pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan hal-hal yang belum tercapai (jika ada) termasuk penjelasannya;
  • pelaksanaan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan; dan
  • kendala yang dihadapi dan upaya-upaya pemecahan masalah yang dilakukan.

Pelaksanaan Edukasi berdasarkan kepada prinsip-prinsip sebagai berikut :

  1. Inklusif
    Literasi Keuangan harus mencakup semua golongan masyarakat.
  2. Sistematis dan terukur
    Literasi Keuangan disampaikan secara terprogram, mudah dipahami, sederhana, dan pencapaiannya dapat diukur.
  3. Kemudahan akses
    Layanan dan informasi keuangan tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia dan mudah diakses.
  4. Kolaborasi
    Yang dimaksud dengan kolaborasi adalah melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara bersama-sama dalam mengimplementasikan Literasi Keuangan.

Perlu diketahui bahwa Pelaksanaan Edukasi kepada Konsumen dan/atau masyarakat disesuaikan dengan kemampuan dari PUJK. Pelaksanaan Edukasi tidak mencakup pemasaran produk dan/atau layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh PUJK. Edukasi dititikberatkan untuk menginformasikan fitur dasar produk dan/atau layanan jasa keuangan termasuk memberikan pengetahuan dan keterampilan terkait dengan manfaat, biaya dan risiko.

Kegiatan yang berupa pemberian bantuan sosial yang bersifat charity dapat merupakan pelaksanaan Edukasi apabila kegiatan tersebut dilakukan berkesinambungan dan dilaksanakan monitoring secara berkala.

Posted in bank, bank perkreditan rakyat, sumber daya manusia, Uncategorized | 1 Comment

Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Perlindungan KonsumenSebagaimana diketahui bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada tanggal 26 Juli 2013 dan diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2013. Peraturan tersebut mulai berlaku setelah 1(satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, artinya berlaku sejak tanggal 6 Agustus 2014 dan Surat Edaran nomor 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Feb 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang wajib mematuhi peraturan ini adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan secara konvensional maupun secara syariah.

Perlindungan Konsumen menerapkan prinsip-prinsip:

  1. transparansi
  2. perlakuan yang adil
  3. keandalan
  4. kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen
  5. penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

Pelaku Usaha Sektor Jasa Keuangan diwajibkan:

  1. membentuk unit kerja atau menunjuk pejabat untuk menangani fungsi pelayanan dan penyelesaian  pengaduan
  2. memiliki sistem pengendalian internal terkait dengan perlindungan Konsumen
  3. memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan Konsumen
  4. melakukan pelatihan untuk karyawan yang memenuhi kriteria berikut:
  • berhadapan langsung dengan Konsumen
  • melakukan pengawasan pelaksanaan pelayanan dan penyelesaian pengaduan Konsumen
  • terkait dengan penyusunan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan

Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang melanggar ketentuan dalam POJK tersebut dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa:

  1. peringatan tertulis
  2. denda
  3. pembatasan kegiatan usaha
  4. pembekuan kegiatan usaha
  5. pencabutan izin kegiatan usaha

 

Posted in bank, bank perkreditan rakyat, Uncategorized | Leave a comment

Software Aplikasi RKAT BPR versi 2.50 SAK-ETAP

Software aplikasi ini khusus untuk penyusunan proyeksi laporan keuangan rencana kerja BPR (Bank Perkreditan Rakyat)

RKAT 2015 Versi 2.50 merupakan penyempurnaan dari versi 2.20, dimana terdapat perubahan pada rencana penyaluran kredit yg sudah mencakup KPR hingga 15 tahun dan rencana hapus buku.  Selain itu, pada versi ini sudah dilengkapi dengan Summary dan Rasio-rasio keuangan.

Ikuti pelatihannya dan dapatkan softwarenya…. Silahkan baca juga di http://www.zinsari.blogspot.com/p/software-bpr.html

Setiap peserta pelatihan juga mendapatkan modul pelatihan Rkat

 

 

 

Harga software aplikasi RKAT BPR versi 2.50 SAK-ETAP Rp. 5.000.000,-

sudah termasuk petunjuk pemakaian.

RKAT Petunjuk

 

Posted in bank perkreditan rakyat, manajemen, Rencana Kerja / RKAT, Uncategorized | Leave a comment

Membangun SDM yang Sebenarnya

Image Salah satu rahasia dibalik suksesnya bank perkreditan rakyat (bpr) terbesar di Indonesia adalah keseriusannya dalam membangun sumber daya manusianya. PT. BPR Eka Bumi Artha atau yang lebih dikenal dengan Bank Eka yang kantor pusatnya berlokasi di Kota Metro Lampung yang beraset sekitar Rp. 4.5 triliun ini secara sungguh-sungguh melakukan pengembangan profesionalisme karyawannya secara terencana. Pihak manajemen meyakini bahwa profesionalisme hanya bisa dicapai jika para karyawannya memiliki pengetahuan yang memadai. Keterampilan bisa dicapai apabila melakukan pekerjaan secara sungguh-sungguh dan berbekal pengetahuan. Integritas dan tanggung jawab para karyawan juga merupakan hal terpenting dalam mewujudkan praktek perbankan yang sehat.

Dalam kesempatan ini saya tidak menulis tentang program pengembangannya, tetapi saya mencatat beberapa hal kecil yang menurut saya itu menunjukkan keseriusannya.

1. Penyelenggaraan Pelatihan

Walaupun kegiatan pelatihan di lakukan di kantor, tetapi penyelenggaraannya sangat profesional, layaknya dilakukan oleh sebuah event organizer.

2. Waktu Pelatihan

Jadwal pelatihan di lakukan pada hari-hari kerja, dimana semua peserta dibebaskan dari tugas kantor. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen menginginkan karyawannya dapat mengikuti pelatihan dengan baik tanpa harus memikirkan tugas rutin.

Durasi pelatihan pun selalu menjadi pertimbangan, pihak manajemen pun selalu ingin memastikan waktu yang disediakan cukup bagi karyawannya untuk menerima ilmu yg diberikan.

3. Perhatian Manajemen

Seluruh jajaran Direksi selalu hadir secara lengkap pada saat pembukaan pelatihan. Ini merupakan cara untuk memberi pesan kepada karyawannya betapa Direksi memberi perhatian pada setiap acara pelatihan. Sebagai trainer, saya juga termotivasi untuk memberikan yang terbaik pada pelatihannya.

 4. Evaluasi Pelatihan

Setiap pelatihan selalu dilakukan evaluasi untuk memastikan efektifitas dan hasil yang dicapai oleh karyawannya.

Setelah pelatihan akan dilakukan uji petik untuk menilai pencapaian pembelajaran. Hal ini dapat memberikan dorongan kepada karyawan untuk secara selalu sungguh-sungguh meningkatkan kemampuan diri.

5. Seleksi Peserta dan Penugasan

Untuk menjadi peserta pelatihan, karyawan harus melalui suatu proses seleksi untuk menentukan prioritas keikutsertaannya. Setiap peserta pelatihan menerima surat tugas untuk mengikuti pelatihan. Ini merupakan salah satu wujud keseriusan manajemen dan sekaligus menjadi cara untuk meminta karyawan untuk mengikuti pelatihan secara bertanggung jawab.

Posted in bank, bank perkreditan rakyat, Kompetensi, sumber daya manusia | Leave a comment

Penting u/Diketahui tentang Penerapan APU-PPT (Anti Money Loundering)

Tahukah anda?

Sebagai Pengurus atau Karyawan dari Pihak Pelapor, maka wajib mengetahui ketentuan-ketentuan tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Selain Peraturan Pelaksanaan pada sektor usaha masing-masing, sangat penting untuk memahami UU RI no 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 12 ayat 1, UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang:

Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.

Pasal 12 ayat 3, UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang:

Pejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas dan Pengatur dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung dengan cara apa pun kepada Pengguna Jasa atau pihak lain.

Pasal 12 ayat 5, UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang:

Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 23 ayat 1, UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang:

Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi:
a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau
c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.

Pasal 23 ayat 4, UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang:

Kewajiban pelaporan atas Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan terhadap:
a. Transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan dengan pemerintah dan bank sentral;
b. Transaksi untuk pembayaran gaji atau pensiun; dan
c. Transaksi lain yang ditetapkan oleh Kepala PPATK atau atas permintaan penyedia jasa keuangan yang disetujui oleh PPATK.

Pasal 25, UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang:

(1) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilakukan sesegera mungkin paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah penyedia jasa keuangan mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan.
(2) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan.
(3) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan.
(4) Penyedia jasa keuangan yang tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dikenai sanksi administratif.

Pasal 87 ayat 1, UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang:

Pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas laporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan.

Pasal 45, UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang:

Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan.

Posted in Anti Money Loundering, bank, bank perkreditan rakyat | Leave a comment