Mencermati Transformasi Bisnis Online

Transformasi bisnis sudah terjadi dan sedang terjadi bahkan akan terus terjadi, seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi yang begitu pesat. Era bisnis tradisional bertransformasi ke era digital telah terjadi dan begitu dahsyat. Orang-orang kreatif akan terus berusaha untuk menemukan ide-ide praktis yang dapat membantu masyarakat dalam mengatasi masalah yang dihadapinya. Orang-orang yang melek teknologi akan lebih mudah menyesuaikan diri dan menikmati berbagai kemudahan dan bahkan keuntungan dari bisnis online.

Kita sudah melihat dan menikmati bagaimana taksi online merubah konsep layanan yang sebelumnya tidak terpikirkan, dan secara cepat merubah pola masyarakat dalam mendapatkan layanan transportasi. Kita juga melihat bagaimana masyarakat dengan mudah beli masakan tanpa harus datang ke restoran. Kita juga bisa beli berbagai barang tanpa harus datang ke toko.

Move on dari tradisional ke digital

Lalu berapa banyak masyarakat yang telah memanfaatkan konsep bisnis online? Belum bisa dijawab secara pasti. Yang jelas, akan semakin banyak orang yang beralih ke konsep bisnis online. Tentu, terutama masyarakat yang melek teknologi informasi dan melek teknologi komunikasi. Namun demikian, masih ada masyarakat yang belum bisa move on dari pola bisnis tradisional, yaitu inginnya melihat, memilih, mencoba, dan menawar harga, baru kemudian memutuskan untuk membeli. Hal ini dapat dimaklumi, karena masih dihantui ketakutan tertipu, misalnya barang tidak sesuai, barang tidak dikirim, dan sebagainya.

Aplikasi Startup Membentengi Bisnis yang Fair

Para pengelola aplikasi startup yang terkenal telah membangun sistem yang sangat mumpuni untuk menjawab keraguan seperti yang diuraikan di atas. Aplikasi Startup mengintegrasikan bisnisnya para pebisnis (pemilik toko online) dengan layanan pengiriman dan pembayaran, bahkan juga layanan perbankan), sehingga dapat melindungi pembeli dan pebisnis dari segi pengiriman dan pembayaran. Aplikasi Startup telah membentuk para pebisnis untuk berbisnis secara fair, melayani secara cepat, kirim barang sesuai dengan yang dijanjikan. Dengan adanya feature ulasan pembeli, penilaian oleh pembeli (Untitled) telah menggerakkan para pebisnis untuk memberikan yang terbaik, demi menjaga reputasi dan kredibelitasnya. Mereka akan sangat dirugikan apabila pembeli memberikan ulasan negatif.

Sebagai contoh, anda bisa masuk ke salah satu toko, misalnya toko GoodStuff. di tokopedia, silahkan klik link berikut:

https://www.tokopedia.com/goodstuffdot?utm_source=Android&utm_medium=Share&utm_campaign=Shop%20Share&utm_content=Copy&_branch_match_id=525841512922940290

Saya melihat langsung, bagaimana pemilik toko GoodStuff. ini begitu antusias melayani pembeli via online. Mulai dari memilih barang-barang berkualitas, menatanya dalam etalase online, memberikan konsultasi via chating, menyiapkan barang dengan rapi, segera melakukan pengiriman bila ada pesanan dan selalu meng-update persediaan di etalasenya. Dari pengamatan saya, pebisnis online secara tidak langsung akan dibentuk menjadi pebisnis yang cekatan, jujur dan bertanggung jawab.

Mengapa Harga Online Lebih Murah?

Hal ini sudah banyak diulas oleh para pakar, yang intinya adalah bahwa para pebisnis online tidak memerlukan space untuk menjajakan dagangannya, tidak membutuhkan layanan kontak langsung dengan pembeli, tidak membutuhkan tenaga pemasar.  Pebisnis online juga dimudahkan dengan adanya fasilitas iklan yang dapat menjangkau secara luas, sehingga pembeli bisa dari mana saja, tidak lagi terhambat dari unsur jangkauan.

Jika demikian adanya, maka bagi masyarakat yang beralih ke bisnis online akan mendapatkan berbagai keuntungan, baik bagi pebisnis maupun pembelinya. Keuntungan yang secara nyata dirasakan terutama dalam hal harga dan kecepatan delivery.

Lalu bagaimana dengan masa depan bisnis tradisional?

Beberapa jenis bisnis tradisional tentu masih mampu bertahan dengan keunikannya ditengah-tengah gelombang digitalisasi. Beberapa kalangan masyarakat masih merindukan sentuhan-sentuhan langsung, dan/atau layanan langsung dari pedagang. Namun demikian, lambat-laun bisnis tradisional mau tidak mau harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, karena kecenderungan ke depan, masyarakat semakin tidak dapat dipisahkan dari penggunaan teknologi informasi dan teknologi komunikasi.

 

 

 

 

 

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Mencermati Ketentuan Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi BPR

computerTidak dapat dipungkiri bahwa layanan teknologi informasi membutuhkan komitmen, kompetensi dan integritas yang tinggi dari penyedia jasa layanan (vendor). Selain itu, keberlanjutan pelayanan juga merupakan faktor penting dalam memilih vendor.

Berikut ini adalah beberapa contoh kasus buruk tentang vendor:

  • Vendor tidak profesional, aplikasi inti perbankan yang sering mengalami masalah (terjadi error).
  • Vendor lari dari tanggung jawab kontrak.
  • Vendor tidak memberi layanan tepat waktu, sehingga aktivitas layanan perbankan jadi terganggu.
  • Vendor perorangan yang meninggal dunia, sehingga aplikasi inti perbankan tidak memperoleh layanan lagi.
  • Vendor tidak mampu menyesuaikan aplikasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Vendor tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi.

Sementara itu, kita menyadari bahwa perkembangan teknologi informasi bergerak dinamis mengikuti lingkungan bisnis atau bahkan justru bisnis yang bergerak mengikuti kemajuan teknologi informasi. Khusus untuk sektor perbankan, penggunaan teknologi informasi yang tepat menjadi tuntutan utama seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang mempengaruhi pola berinteraksi masyarakat. Pengembangan produk dan layanan perbankan berbasis digital menjadi kebutuhan bagi sebagian besar mayarakat tentu harus menjadi perhatian bagi manajemen bank. Penyelenggaraan teknologi informasi yang aman, efektif dan efisien merupakan tujuan utama sekaligus menjadi tanggung jawab bagi manajemen dan seluruh jajaran dalam organisasi di bank.

Sebagai wujud kewenangan dan sekaligus tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, khususnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), OJK telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 75/POJK.03/2015 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Syariah, yang diberlakukan sejak 28 Desember 2016; dan Surat Edaran nomor 15/SEOJK.03/2017.  Terbitnya peraturan ini dimaksudkan untuk mendorong BPR agar dapat menyelenggarakan teknologi informasi secara efektif dan efisien serta dapat menjaga kualitas layanan kepada para nasabahnya. Dengan diberlakukannya peraturan tersebut, maka penyelenggaraan teknologi informasi pada BPR wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK tersebut.

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Teknologi Informasi

BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp 50 miliar, wajib menyelenggarakan teknologi informasi paling kurang berupa:

  • Aplikasi Inti Perbankan (Core Banking System), dan
  • Pusat Data (Data Center)

Sedangkan BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp 50 miliar, wajib menyelenggarakan teknologi informasi paling kurang berupa:

  • Aplikasi Inti Perbankan (Core Banking System),
  • Pusat Data (Data Center), dan
  • Pusat Pemulihan Bencana (Disaster Recovery Center)

Pusat data dan pusat pemulihan bencana wajib berada di wilayah Indonesia. Pusat pemulihan bencana wajib ditempatkan di lokasi dengan karakteristik risiko yang berbeda dengan Pusat data.

Aplikasi Inti Perbankan

Aplikasi Inti Perbankan yang digunakan BPR/BPRS wajib mampu:

  • Menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Melakukan pembukuan transaksi antar jaringan kantor pada hari yang sama (bagi bpr/bprs yang tidak menyediakan layanan perbankan elektronik dan ATM, dan secara online dan realtime (bagi bpr/bprs yang menyediakan layanan perbankan elektronik dan/atau ATM).
  • Menghasilkan data/informasi yang digunakan dalam mendukung proses penyusunan laporan.
  • Mengonsolidasikan fungsi-fungsi dalam aplikasi untuk mendukung penyediaan data/informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh.
  • Mengimplementasikan profil nasabah secara terpadu (single customer identification file).

Penyelenggaraan dan Pengadaan Aplikasi Inti Perbankan

BPR dapat menyelenggarakan teknologi informasi secara mandiri atau bekerjasama dengan penyedia jasa teknologi informasi (vendor).

Dalam hal aplikasi inti perbankan diperoleh dari vendor, maka vendor harus:

  1. berbadan hukum,
  2. memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi informasi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian, surat keterangan pengalaman, dan/atau ijazah pendidikan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan teknologi informasi,
  3. berkedudukan di wilayah Indonesia.

Selain berbadan hukum, juga penting untuk dicermati:

  • Apakah vendor memiliki jumlah SDM kompeten yang memadai untuk memberikan layanan kepada klien-kliennya?
  • Apakah vendor memahami proses bisnis dan peraturan perundang-undangan mengenai BPR/BPRS?
  • Apakah vendor berkomitmen untuk terus memberikan jasa layanannya di kemudian hari?
  • Sebagai pihak terafiliasi, apakah vendor berkomitmen untuk turut menjaga rahasia bank?

Wewenang dan Tanggung Jawab

Wewenang dan tanggung jawab Direksi terhadap penyelenggaraan teknologi informasi:

  1. menetapkan rencana pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi BPR atau BPRS;
  2. menetapkan kebijakan dan prosedur terkait penyelenggaraan Teknologi Informasi yang memadai dan mengomunikasikannya secara efektif, baik pada satuan kerja penyelenggara maupun pengguna Teknologi Informasi;
  3. memantau kecukupan kinerja penyelenggaraan Teknologi Informasi dan upaya peningkatannya; dan
  4. memastikan bahwa:
  • teknologi informasi yang digunakan mendukung perkembangan usaha, pencapaian tujuan bisnis dan kelangsungan pelayanan terhadap nasabah BPR atau BPRS;
  • terdapat kegiatan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan penyelenggaraan dan penggunaan Teknologi Informasi;
  • tersedianya sistem pengelolaan pengamanan informasi (information security management system) yang efektif dan dikomunikasikan kepada satuan kerja penyelenggara dan pengguna Teknologi Informasi; dan
  • kebijakan dan prosedur penyelenggaraan Teknologi Informasi diterapkan secara efektif.

Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris meliputi:

  1. mengarahkan dan memantau rencana pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi BPR atau BPRS yang bersifat mendasar; dan
  2. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi terkait penyelenggaraan Teknologi Informasi BPR atau BPRS.

Dalam rangka penyelenggaraan Teknologi Informasi secara efektif dan efisien, BPR dan BPRS wajib menunjuk satuan kerja atau pegawai yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Teknologi Informasi.

Wewenang dan tanggung jawab satuan kerja atau pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi paling sedikit:

  1. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan;
  2. mendukung pengembangan dan/atau pengadaan Teknologi Informasi;
  3. mendukung implementasi, operasional, dan pemeliharaan Teknologi Informasi; dan
  4. melakukan upaya penyelesaian permasalahan terkait operasional Teknologi Informasi, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna Teknologi Informasi.

Kebijakan dan Prosedur

Kebijakan dan prosedur penyelenggaraan Teknologi Informasi paling sedikit meliputi:

  1. wewenang dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Satuan Kerja atau pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi;
  2. pengembangan dan pengadaan;
  3. operasional Teknologi Informasi;
  4. jaringan komunikasi;
  5. pengamanan informasi;
  6. Rencana Pemulihan Bencana;
  7. audit intern Teknologi Informasi; dan
  8. kerjasama dengan penyedia jasa Teknologi Informasi.

Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bekerjasama dengan Penyedia Jasa 

Dalam hal penyelenggaraan teknologi informasi dilakukan dengan cara bekerjasama dengan Penyedia Jasa (vendor), maka vendor harus berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Indonesia.

BPR/BPRS bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi dan diwajibkan:

  1. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi BPR atau BPRS yang diselenggarakan oleh pihak penyedia jasa Teknologi Informasi;
  2. memantau reputasi pihak penyedia jasa Teknologi Informasi dan kelangsungan penyediaan layanan kepada BPR atau BPRS;
  3. memilih pihak penyedia jasa Teknologi Informasi berdasarkan analisis manfaat dan biaya dengan melibatkan satuan kerja atau pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi;
  4. memberikan akses kepada Otoritas Jasa Keuangan terhadap Pangkalan Data secara tepat waktu baik untuk data terkini maupun untuk data yang telah lalu; dan
  5. memastikan penyedia jasa Teknologi Informasi:
  • memiliki tenaga ahli yang didukung dengan sertifikat keahlian sesuai dengan keperluan penyelenggaraan Teknologi Informasi;
  • menerapkan prinsip pengendalian Teknologi Informasi secara memadai yang dibuktikan dengan hasil audit yang dilakukan pihak independen;
  • menyediakan akses bagi auditor intern BPR dan BPRS, auditor ekstern yang ditunjuk oleh BPR dan BPRS, dan Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan secara tepat waktu setiap kali dibutuhkan;
  • menyatakan tidak berkeberatan dalam hal Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pihak lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan penyediaan jasa yang diberikan;
  • sebagai pihak terafiliasi, menjaga keamanan seluruh informasi termasuk rahasia bank dan data pribadi nasabah;
  • melaporkan kepada BPR atau BPRS setiap kejadian kritis yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan dan/atau mengganggu kelangsungan operasional BPR atau BPRS;
  • menyediakan Rencana Pemulihan Bencana yang teruji dan memadai;
  • bersedia untuk menyepakati kemungkinan penghentian perjanjian kerja sama sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian (early termination) dalam hal perjanjian kerja sama tersebut menyebabkan atau diindikasikan akan menyebabkan kesulitan pelaksanaan tugas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan; dan
  • memenuhi tingkat layanan sesuai dengan perjanjian tingkat layanan (service level agreement) antara BPR atau BPRS dan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi.

Pengamanan Informasi

BPR dan BPRS wajib menerapkan upaya pengamanan yang diperlukan untuk mencegah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi yang berpotensi merugikan BPR, BPRS dan/atau nasabahnya. Oleh karena itu, BPR dan BPRS wajib menjaga kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity), ketersediaan (availability), dan dapat ditelusurinya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang terkait dengan nasabah dan seluruh aktivitas BPR atau BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPR dan BPRS wajib melakukan pengendalian otorisasi (authorization of control) dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi, yaitu dengan cara menetapkan limit wewenang bagi setiap pengguna aplikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai penyelenggara teknologi informasi, BPR harus dapat:

  1. menjamin perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pengungkapan data pribadi nasabah dilakukan berdasarkan persetujuan nasabah yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  2. menjamin penggunaan atau pengungkapan data pribadi nasabah dilakukan berdasarkan persetujuan nasabah yang bersangkutan dan sesuai dengan tujuan yang disampaikan kepada nasabah pada saat perolehan data.

Audit Intern Teknologi Informasi

Untuk menilai kepatuhan terhadap ketentuan, BPR wajib melakukan audit penyelenggaraan teknologi informasi sedikitnya 1(satu) kali dalam setahun. Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern, BPR dan BPRS wajib memastikan tersedianya jejak audit (audit trail) terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan Teknologi Informasi untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya.

 

Posted in Audit Intern, bank perkreditan rakyat, bpr, manajemen risiko, Uncategorized | Leave a comment

Mencermati Ketentuan Penggunaan Dana Pendidikan dan Pelatihan

UntitledSeperti kita ketahui bahwa perbankan adalah lembaga intermediasi di sektor jasa keuangan yang harus dikelola secara profesional dan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Pengelolaan secara profesional hanya dapat dilakukan jika sumber daya manusia dipersiapkan dengan baik dan terencana melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no 47/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang telah diberlakukan sejak 10 Juli 2017, mewajibkan BPR/BPRS menyediakan dana pendidikan paling kurang 5% (lima persen) dari realisasi biaya SDM tahun sebelumnya.

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang dibiayai dengan Dana Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dapat dilakukan dengan cara:

  • dilaksanakan oleh BPR atau BPRS sendiri;
  • ikut serta pada pendidikan yang dilakukan oleh BPR atau BPRS lain;
  • bersama-sama dengan BPR atau BPRS lain menyelenggarakan pendidikan;
  • mengirim SDM untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan perbankan; dan/atau
  • mengikutsertakan SDM pada program sertifikasi kompetensi kerja SDM BPR atau BPRS.

Ketentuan Penggunaan Dana

Supaya penggunaan dana pendidikan dan pelatihan tepat guna, maka pihak-pihak yang dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan terkait dengan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam POJK tersebut adalah pihak yang mempunyai kemampuan dan/atau pengetahuan di bidang perbankan baik yang berasal dari intern maupun ekstern BPR atau BPRS dengan tenaga pengajar yang telah berpengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan lainnya.

Dana pendidikan dan pelatihan juga dapat digunakan untuk sertifikasi kompetensi, namun harus dipastikan bahwa sertifikasi tersebut sesuai dengan kerangka kualifikasi pada sektor jasa keuangan, bidang BPR. Program sertifikasi kompetensi kerja bagi SDM BPR atau BPRS yang dimaksud  harus diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 44/POJK.03/2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BPR dan BPRS.

Lembaga Sertifikasi Profesi

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 44/POJK.03/2015, Lembaga Sertifikasi Profesi yang dapat menyelenggarakan sertifikasi kompetensi untuk SDM BPR/BPRS wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Sertifikasi Profesi juga wajib menggunakan SKKNI yang berlaku di sektor jasa keuangan bidang BPR/BPRS di dalam pengemasan skema sertifikasinya.

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Laporan Tahunan Mengacu pada Ketentuan Peraturan OJK nomor 48/POJK.03/2017 Tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat

Dalam rangka pemantauan keadaan usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) oleh publik, BPR diwajibkan untuk menyampaikan laporan dan/atau informasi sesuai dengan jenis, waktu, cakupan, dan bentuk yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jenis laporan dan/atau informasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi. Hal tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat yang telah diberlakukan sejak 12 Juli 2017 dan ketentuan pelaksanaannya Surat Edaran OJK no 39/SEOJK.03/2017 yang telah diberlakukan sejak 19 Juli 2017.

Laporan Tahunan

Laporan Tahunan disusun untuk memberikan gambaran lengkap mengenai kinerja BPR dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang antara lain berisi informasi umum dan Laporan Keuangan Tahunan.

Agar Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi dapat diperbandingkan, penyajian laporan tersebut wajib didasarkan pada standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR dan Pedoman Akuntansi bagi BPR (PA BPR).

Ketentuan Penyampaian Laporan Tahunan:

  • BPR wajib menyampaikan Laporan Tahunan  kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat akhir bulan April setelah Tahun Buku berakhir
    Laporan Tahunan  wajib ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi BPR dengan mencantumkan nama secara jelas.
  • Bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) Laporan Keuangan Tahunan yang disampaikan dalam Laporan Tahunan wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
  • Bagi BPR yang mempunyai total aset kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Laporan Keuangan Tahunan yang disampaikan dalam Laporan Tahunan yaitu Laporan Keuangan Tahunan yang telah dipertanggungjawabkan oleh Direksi dalam rapat umum pemegang saham.

Sanksi:

  • BPR yang terlambat menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan.
  • BPR yang tidak menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
  • BPR yang telah menyampaikan Laporan Tahunan, namun penyusunan dan penyajiannya tidak sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi kondisi keuangan BPR dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila setelah diberi surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu untuk setiap surat peringatan, BPR tidak memperbaiki dan tidak menyampaikan laporan dimaksud.

Apa yang harus dimuat dalam Laporan Tahunan?

Laporan Tahunan paling sedikit memuat hal-hal berikut:

LT1

LT2

LT3

LT4

 

 

 

 

 

Posted in bank perkreditan rakyat, bpr, Uncategorized | Leave a comment

Pentingnya Memiliki Employability Skills

 Mungkin kita sering dengar orang berbicara soal “bekerja keras“, “bekerja cerdas“, dan “bekerja ikhlas“, ya memang ketiga hal tersebut diperlukan untuk mencapai kesuksesan dalam bekerja.

Bekerja keras dipahami sebagai bekerja dengan tekun dan tidak bermalas-malasan.

Bekerja cerdas dipahami sebagai bekerja dengan menggunakan keahlian, bukan asal-asalan.

Bekerja ikhlas dipahami sebagai bekerja dengan sepenuh hati dan tidak ada perasaan terpaksa.

Para motivator mengatakan bahwa kita harus punya alasan yang tepat mengapa kita bekerja? Ya itu juga benar, karena dengan adanya alasan yang tepat akan memberi motivasi kepada kita untuk bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja ikhlas. Untuk sukses berkarir, seseorang juga perlu memiliki employability skills. Tulisan berikut dikutip dari tulisan saya di majalah Media BPR edisi Agustus-September 2017.

Apa sih employability skills itu?

International Labour Organization (ILO) mendefinisikan employability skills sebagai keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi yang meningkatkan kemampuan seseorang untuk mendapatkan dan mempertahankan suatu pekerjaan, berkembang di tempat kerja dan bisa menghadapi perubahan, mendapatkan pekerjaan lain jika ia ingin berhenti atau diberhentikan dan bisa kembali ke dunia kerja dengan mudah di waktu yang berbeda di dalam siklus hidupnya (Cleary et al, 2006; Brewer, 2013).

Berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 161 tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pendidikan Golongan Pokok Jasa Pendidikan Bidang Standarisasi, Pelatihan dan Sertifikasi,  employability skills didefinisikan sebagai kemampuan dasar yang menunjang pelaksanaan pekerjaan, terdiri dari 8(delapan) aspek, yaitu: komunikasi, kerjasama tim, penyelesaian masalah, inisiatif dan usaha, perencanaan dan pengorganisasian, pengelolaan diri, kemampuan belajar, dan penggunaan teknologi.

8 Aspek Emloyability Skills

  1. Ketrampilan komunikasi (communication skills) yang berkontribusi dalam hubungan yang produktif dan harmonis antara kolega profesi dan pelanggannya;
  2. Ketrampilan kerjasama tim (team work skills) yang akan berkontribusi hubungan kerja dan keluaran (outcomes) yang produktif;
  3. Ketrampilan menyelesaikan masalah (problem-solving skills) yang berkontribusi dalam menghasilkan keluaran yang produktif;
  4. Ketrampilan berinisiasi dan kewirausahaan (initiative and enterprise skills) yang berkontribusi pada keluaran yang inovatif;
  5. Ketrampilan dalam perencanaan dan pengorganisasian (planning and organising skills) yang berkontribusi dalam perencanaan strategis jangka pendek dan jangka panjang;
  6. Ketrampilan dalam pengelolaan diri (self-management skills) yang berkontribusi dalam pertumbuhan dan kepuasan diri dari profesi;
  7. Ketrampilan untuk belajar (learning skills) yang berkontribusi dalam peningkatan/perbaikan berlanjut dan ekspansi keluaran (outcomes) dan ekspansi tenaga dan operasi organisasi; dan
  8. Ketrampilan menggunakan teknologi (technology skills) yang berkontribusi pada eksekusi tugas yang efektif dan efsien.

Employability skills atau kecakapan bekerja perlu dimiliki oleh sumber daya manusia di semua jenjang karir di dunia kerja.  Dengan demikian, para pekerja selalu dapat bekerja dengan efektif dan efisien, sehingga memberikan dampak positif bagi kemajuan perusahaan. Berarti hanya perusahaan-perusahaan yang para pekerjanya memiliki kecakapan bekerja yang mumpunilah yang dapat berkembang dengan baik.

Perkembangan ekonomi global, teknologi informasi dan komunikasi menuntut tingkat kompetensi yang mampu secara cepat mengantisipasi setiap perubahan dan perkembangan, sehingga tuntutan kecakapan bekerja menjadi terus berkembang juga. Jadi kecakapan bekerjapun harus terus diasah seiring dengan perubahan dan perkembangan tersebut.

Mengasah Diri Kecakapan Bekerja:

1. Mengasah Ketrampilan komunikasi (communication skills)

  • Bicara jelas dan langsung, tidak berbelit-belit;
  • Mendengarkan dengan cermat terhadap instruksi dan informasi;
  • Membaca dan interpretasi instruksi kerja dengan cermat;
  • Membaca dan interpretasi rambu-rambu keamanan dan keselamatan.

2. Mengasah Ketrampilan bekerja dalam kelompok (team work skills)

  • Menerapkan kerja kelompok dalam situasi tertentu;
  • Berkontribusi positif dalam perencanaan dan eksekusi pelaksanaan;
  • Berpartisipasi dalam keputusan tim;
  • Bekerja kooperatif dengan orang lain.

3. Mengasah Ketrampilan mengatasi masalah (problem-solving skills)

  • Menganalisis dampak ataupun risiko pada setiap tindakan;
  • Menyesuaikan metode kerja dalam merespon perubahan situasi dan kondisi.

4. Mengasah Ketrampilan berinisiasi dan kewirausahaan (initiative and enterprise skills)

  • Mengidentifikasi potensi risiko;
  • Mandiri dalam adaptasi terhadap perubahan kondisi kerja atau perbedaan area kerja;
  • Mengidentifikasi potensi peningkatan efisiensi;
  • Mengidentifikasi potensi peningkatan dan pengembangan usaha.

5. Mengasah Ketrampilan perencanaan dan pengorganisasian (planning and organising skills).

  • Mengelola waktu dan prioritas untuk menyelesaikan pekerjaan;
  • Mengidentifikasi dan dapatkan peralatan yang tepat;
  • Mengidentifikasi potensi risiko dan mempersiapkan respon yang tepat;
  • Mengikuti prosedur dan teknik yang relevan dengan peralatan dan pekerjaan yang dilakukan

6. Mengasah Ketrampilan dalam managemen diri (self-management skills)

  • Bertanggung jawab atas perencanaan dan prioritas mengorganisir pekerjaan sendiri dan menyelesaikan tugas yang ditugaskan
  • Memantau kinerja sendiri untuk memastikan pekerjaan akan selesai dengan baik dan tepat waktu
  • Mengidentifkasi standar kerja yang diharapkan di tempat kerja.

7. Mengasah Ketrampilan untuk belajar (learning skills)

  • Mempelajari cara-cara baru untuk bekerja
  • Mencari informasi untuk meningkatkan kinerja dari orang-orang dan dokumen kerja seperti peraturan, kebijakan, prosedur dll
  • Mengidentifikasi karakteristik peralatan, keterbatasan dan kemampuan teknis,
  • Mempelajari penyebab terjadinya risiko dan cara-cara untuk mengeliminir risiko.

8. Mengasah Ketrampilan teknologi (technology skills).

  • Menggunakan teknologi yang sesuai untuk proses kerja
  • Menggunakan teknologi yang sesuai untuk memantau dan melaporkan kemajuan kerja
  • Menggunakan teknologi komunikasi sesuai untuk mendukung kelancaran komunikasi dan pekerjaan

 

Bagaimana peran sertifikasi terhadap pengakuan kecakapan bekerja bidang BPR?

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 322 tahun 2016 tentang Penetapan Standar Komptensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Bank Perkreditan Rakyat, walaupun tidak secara eksplisit menyebutkan terkandung employability skills, tetapi pada penyusunannya Tim Perumus SKKNI telah memasukkan aspek-aspek employability skills yang tercermin pada bagian-bagian dari standar, terutama pada kriteria-kriteria unjuk kerja, batasan variabel dan panduan penilaian.

Kegiatan pelatihan yang berbasis kompetensi perlu diarahkan untuk mengantarkan para peserta pelatihan menguasai kecakapan bekerja yang didukung oleh materi dan strategi pembelajaran. Materi pembelajaran tentunya harus dapat menuntun peserta pelatihan mampu mencapai setiap kriteria unjuk kerja dan memenuhi batasan variabel, termasuk memiliki pengetahuan dan berbagai keterampilan yang memadai.

Pengakuan kompetensi yang dibuktikan dengan selembar sertifikat kompetensi tentu harus dapat menjamin kemampuan seorang pekerja memang mampu mencapai setiap kriteria unjuk kerja serta memiliki kecakapan bekerja. Untuk itu, pengembangan perangkat asesmen maupun rencana asesmen perlu dirancang sedemikian rupa dan menggunakan metode asesmen yang sesuai agar peserta asesmen dapat menunjukkan seluruh kemampuannya selama periode asesmen dilakukan.

*** Salam Kompeten ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Penyiapan File Laporan RBB dan Pengiriman via Apolo

Penyampaian laporan RBB BPR untuk tahun rencana 2018 wajib disampaikan secara online ke OJK melalui aplikasi Apolo selambat-lambatnya 15 Des 2017. Proses penyiapan file kirim dilakukan melalui aplikasi RBB Client.

Sebelum masuk ke aplikasi RBB Client, harus terlebih dahulu disiapkan 2 jenis file, yaitu:

  • File PDF untuk lampiran kualitatif yang isinya berupa uraian-uraian
  • File TXT untuk lampiran kuantitatif yang isinya berupa angka-angka

Penamaan file harus mengikuti ketentuan, berikut adalah daftar lampiran dan contoh penamaan file, dimana 601025 adalah sandi BPR, jadi harap diganti sesuai sandi BPR masing-masing.

RBB1

RBB2

RBB3

RBB4

Jenis file PDF dapat dibuat dengan menggunakan Ms.Word untuk format lampiran sesuai Surat Edaran OJK no 52/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis BPR. Setelah itu disimpan dengan extension PDF, atau menggunakan aplikasi konversi dari Word ke PDF.

Sedangkan jenis file TXT dapat dibuat dengan menginput langsung (atau link dari aplikasi lain) ke dalam aplikasi excel (Template Rencana Bisnis BPR yang disediakan oleh OJK), dimana pada setiap sheet yang diisi sudah disediakan fasilitas berupa formula konversi isian excel ke format TXT. Hasil konversi TXT ini dicopy ke aplikasi Notepade++ dan disimpan dengan nama sesuai ketentuan penamaan file lampiran TXT.

Langkah selanjutnya proses file PDF dan file TXT melalui aplikasi RBB Client. Jika berhasil maka akan terbentuk file kirim, sehingga dapat dilanjutkan pengiriman ke OJK melalui aplikasi RBB Client atau aplikasi Apolo.

Mungkin ada yg terkendala desimal, berbeda antara di excel dengan di txt, jangan panik, coba periksa format pada setting region di komputernya…

Semoga lancar…

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Untuk pertama kalinya BPR harus menyampaikan Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit Intern periode 31-12-2017

Pemenuhan Struktur Organisasi – Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan no 7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR mewajibkan BPR:

  • membentuk Satuan Kerja Audit Intern (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp 50 miliar) atau
  • menunjuk seorang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern (bagi BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp 50 miliar).

Pembentukan SKAI atau penunjukkan PE Audit Intern selambat-lambatnya 31-03-2017. Tugas dan tanggung jawab SKAI/PE Audit Intern adalah:

  • membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
  • membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen;
  • mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan
  • memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

Etika Auditor Intern – Auditor Intern harus memiliki Kode Etik Profesi yang antara lain mengacu pada Code of Ethics dari The Institute of Internal Auditors. Kode etik tersebut paling sedikit memuat keharusan untuk:

  • berperilaku jujur, santun, tidak tercela, objektif dan bertanggung jawab;
  • memiliki dedikasi tinggi;
  • tidak menerima dan tidak akan menerima apapun yang dapat mempengaruhi pendapat profesionalnya;
  • menjaga prinsip kerahasiaan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan; dan
  • terus meningkatkan kemampuan profesionalnya.

Sikap Mental Auditor Intern – Auditor Intern harus memiliki sikap mental yang baik yang tercermin dari:

  • Kejujuran,
  • Objektivitas,
  • Ketekunan, dan
  • Loyalitasnya kepada profesi.

Kewajiban Penyampaian Laporan – BPR wajib menyampaikan Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit Intern kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap tahunnya, dan untuk pertama kalinya adalah periode yang berakhir 31-12-2017.

  1. Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern paling sedikit memenuhi standar yaitu tertulis, diuraikan secara singkat dan mudah dipahami, objektif, konstruktif, dan sistematis.
  2. Laporan disusun oleh SKAI atau PE Audit Intern dan disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
  3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2), BPR menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern termasuk informasi hasil audit yang bersifat rahasia kepada Otoritas Jasa Keuangan.
  4. Laporan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama serta disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

Laporan hasil audit periode 31-12-2017 disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 31-01-2018.

Zpro Consulting Transparan

 

Zpro Consulting memberikan pelatihan  untuk menyiapkan tenaga audit intern BPR, yang mampu:

  • memahami sistem pengendalian intern (spin)
  • menguasai metode-metode pemeriksaan
  • memahami standar pelaksanaan audit intern
  • membuat rencana kegiatan audit tahunan
  • membuat program audit
  • membuat kertas kerja audit
  • melaksanakan penugasan audit
  • membuat rumusan temuan audit
  • membuat laporan hasil audit dan tindak lanjut hasil audit
  • membuat laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit
  • melakukan dokumentasi dan administrasi audit

 

Lihat menu Jadwal Pelatihan

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment