Topik Pelatihan Februari 2018

2018 – Februari

Materi Pelatihan: Penerapan Fungsi Kepatuhan

  • Metode pelatihan:
    • Presentasi
    • Diskusi
    • Latihan
  • Tujuan pelatihan:

Diharapkan peserta mampu:

  1. memahami tugas dan tanggung jawab fungsi kepatuhan
  2. menyusun dan mengkinikan kebijakan dan prosedur kepatuhan
  3. melakukan self assessment tata kelola
  4. membuat laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas Dir Kepatuhan
  5. membuat laporan penerapan tata kelola
  • Hak & Kewajiban Peserta
    • Mendapatkan modul pelatihan (hardcopy)
    • Mendapatkan flashdisk berisi jobdesc, sisdur, aplikasi self assessment, laporan-laporan
    • Mendapatkan sertifikat pelatihan
    • Sebaiknya membawa laptop

Jadwal Pelatihan:

  1. Jakarta, hotel Luminor, tanggal 23/02/2018 (tentative)

Silahkan download sendiri:

Kepatuhan

 

 

 

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Pentingnya Memiliki Employability Skills

 Mungkin kita sering dengar orang berbicara soal “bekerja keras“, “bekerja cerdas“, dan “bekerja ikhlas“, ya memang ketiga hal tersebut diperlukan untuk mencapai kesuksesan dalam bekerja.

Bekerja keras dipahami sebagai bekerja dengan tekun dan tidak bermalas-malasan.

Bekerja cerdas dipahami sebagai bekerja dengan menggunakan keahlian, bukan asal-asalan.

Bekerja ikhlas dipahami sebagai bekerja dengan sepenuh hati dan tidak ada perasaan terpaksa.

Para motivator mengatakan bahwa kita harus punya alasan yang tepat mengapa kita bekerja? Ya itu juga benar, karena dengan adanya alasan yang tepat akan memberi motivasi kepada kita untuk bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja ikhlas. Untuk sukses berkarir, seseorang juga perlu memiliki employability skills. Tulisan berikut dikutip dari tulisan saya di majalah Media BPR edisi Agustus-September 2017.

Apa sih employability skills itu?

International Labour Organization (ILO) mendefinisikan employability skills sebagai keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi yang meningkatkan kemampuan seseorang untuk mendapatkan dan mempertahankan suatu pekerjaan, berkembang di tempat kerja dan bisa menghadapi perubahan, mendapatkan pekerjaan lain jika ia ingin berhenti atau diberhentikan dan bisa kembali ke dunia kerja dengan mudah di waktu yang berbeda di dalam siklus hidupnya (Cleary et al, 2006; Brewer, 2013).

Berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 161 tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pendidikan Golongan Pokok Jasa Pendidikan Bidang Standarisasi, Pelatihan dan Sertifikasi,  employability skills didefinisikan sebagai kemampuan dasar yang menunjang pelaksanaan pekerjaan, terdiri dari 8(delapan) aspek, yaitu: komunikasi, kerjasama tim, penyelesaian masalah, inisiatif dan usaha, perencanaan dan pengorganisasian, pengelolaan diri, kemampuan belajar, dan penggunaan teknologi.

8 Aspek Emloyability Skills

  1. Ketrampilan komunikasi (communication skills) yang berkontribusi dalam hubungan yang produktif dan harmonis antara kolega profesi dan pelanggannya;
  2. Ketrampilan kerjasama tim (team work skills) yang akan berkontribusi hubungan kerja dan keluaran (outcomes) yang produktif;
  3. Ketrampilan menyelesaikan masalah (problem-solving skills) yang berkontribusi dalam menghasilkan keluaran yang produktif;
  4. Ketrampilan berinisiasi dan kewirausahaan (initiative and enterprise skills) yang berkontribusi pada keluaran yang inovatif;
  5. Ketrampilan dalam perencanaan dan pengorganisasian (planning and organising skills) yang berkontribusi dalam perencanaan strategis jangka pendek dan jangka panjang;
  6. Ketrampilan dalam pengelolaan diri (self-management skills) yang berkontribusi dalam pertumbuhan dan kepuasan diri dari profesi;
  7. Ketrampilan untuk belajar (learning skills) yang berkontribusi dalam peningkatan/perbaikan berlanjut dan ekspansi keluaran (outcomes) dan ekspansi tenaga dan operasi organisasi; dan
  8. Ketrampilan menggunakan teknologi (technology skills) yang berkontribusi pada eksekusi tugas yang efektif dan efsien.

Employability skills atau kecakapan bekerja perlu dimiliki oleh sumber daya manusia di semua jenjang karir di dunia kerja.  Dengan demikian, para pekerja selalu dapat bekerja dengan efektif dan efisien, sehingga memberikan dampak positif bagi kemajuan perusahaan. Berarti hanya perusahaan-perusahaan yang para pekerjanya memiliki kecakapan bekerja yang mumpunilah yang dapat berkembang dengan baik.

Perkembangan ekonomi global, teknologi informasi dan komunikasi menuntut tingkat kompetensi yang mampu secara cepat mengantisipasi setiap perubahan dan perkembangan, sehingga tuntutan kecakapan bekerja menjadi terus berkembang juga. Jadi kecakapan bekerjapun harus terus diasah seiring dengan perubahan dan perkembangan tersebut.

Mengasah Diri Kecakapan Bekerja:

1. Mengasah Ketrampilan komunikasi (communication skills)

  • Bicara jelas dan langsung, tidak berbelit-belit;
  • Mendengarkan dengan cermat terhadap instruksi dan informasi;
  • Membaca dan interpretasi instruksi kerja dengan cermat;
  • Membaca dan interpretasi rambu-rambu keamanan dan keselamatan.

2. Mengasah Ketrampilan bekerja dalam kelompok (team work skills)

  • Menerapkan kerja kelompok dalam situasi tertentu;
  • Berkontribusi positif dalam perencanaan dan eksekusi pelaksanaan;
  • Berpartisipasi dalam keputusan tim;
  • Bekerja kooperatif dengan orang lain.

3. Mengasah Ketrampilan mengatasi masalah (problem-solving skills)

  • Menganalisis dampak ataupun risiko pada setiap tindakan;
  • Menyesuaikan metode kerja dalam merespon perubahan situasi dan kondisi.

4. Mengasah Ketrampilan berinisiasi dan kewirausahaan (initiative and enterprise skills)

  • Mengidentifikasi potensi risiko;
  • Mandiri dalam adaptasi terhadap perubahan kondisi kerja atau perbedaan area kerja;
  • Mengidentifikasi potensi peningkatan efisiensi;
  • Mengidentifikasi potensi peningkatan dan pengembangan usaha.

5. Mengasah Ketrampilan perencanaan dan pengorganisasian (planning and organising skills).

  • Mengelola waktu dan prioritas untuk menyelesaikan pekerjaan;
  • Mengidentifikasi dan dapatkan peralatan yang tepat;
  • Mengidentifikasi potensi risiko dan mempersiapkan respon yang tepat;
  • Mengikuti prosedur dan teknik yang relevan dengan peralatan dan pekerjaan yang dilakukan

6. Mengasah Ketrampilan dalam managemen diri (self-management skills)

  • Bertanggung jawab atas perencanaan dan prioritas mengorganisir pekerjaan sendiri dan menyelesaikan tugas yang ditugaskan
  • Memantau kinerja sendiri untuk memastikan pekerjaan akan selesai dengan baik dan tepat waktu
  • Mengidentifkasi standar kerja yang diharapkan di tempat kerja.

7. Mengasah Ketrampilan untuk belajar (learning skills)

  • Mempelajari cara-cara baru untuk bekerja
  • Mencari informasi untuk meningkatkan kinerja dari orang-orang dan dokumen kerja seperti peraturan, kebijakan, prosedur dll
  • Mengidentifikasi karakteristik peralatan, keterbatasan dan kemampuan teknis,
  • Mempelajari penyebab terjadinya risiko dan cara-cara untuk mengeliminir risiko.

8. Mengasah Ketrampilan teknologi (technology skills).

  • Menggunakan teknologi yang sesuai untuk proses kerja
  • Menggunakan teknologi yang sesuai untuk memantau dan melaporkan kemajuan kerja
  • Menggunakan teknologi komunikasi sesuai untuk mendukung kelancaran komunikasi dan pekerjaan

 

Bagaimana peran sertifikasi terhadap pengakuan kecakapan bekerja bidang BPR?

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 322 tahun 2016 tentang Penetapan Standar Komptensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Bank Perkreditan Rakyat, walaupun tidak secara eksplisit menyebutkan terkandung employability skills, tetapi pada penyusunannya Tim Perumus SKKNI telah memasukkan aspek-aspek employability skills yang tercermin pada bagian-bagian dari standar, terutama pada kriteria-kriteria unjuk kerja, batasan variabel dan panduan penilaian.

Kegiatan pelatihan yang berbasis kompetensi perlu diarahkan untuk mengantarkan para peserta pelatihan menguasai kecakapan bekerja yang didukung oleh materi dan strategi pembelajaran. Materi pembelajaran tentunya harus dapat menuntun peserta pelatihan mampu mencapai setiap kriteria unjuk kerja dan memenuhi batasan variabel, termasuk memiliki pengetahuan dan berbagai keterampilan yang memadai.

Pengakuan kompetensi yang dibuktikan dengan selembar sertifikat kompetensi tentu harus dapat menjamin kemampuan seorang pekerja memang mampu mencapai setiap kriteria unjuk kerja serta memiliki kecakapan bekerja. Untuk itu, pengembangan perangkat asesmen maupun rencana asesmen perlu dirancang sedemikian rupa dan menggunakan metode asesmen yang sesuai agar peserta asesmen dapat menunjukkan seluruh kemampuannya selama periode asesmen dilakukan.

*** Salam Kompeten ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Jadwal Pelatihan Terkini

2018 – Januari

Materi Pelatihan: Audit Intern

  • Metode pelatihan:
    • Presentasi
    • Diskusi
    • Latihan kelompok
  • Tujuan pelatihan: Diharapkan peserta mampu:
    • Memahami sistem pengendalian intern
    • Memahami Teknik-teknik pemeriksaan
    • Membuat Rencana Audit Tahunan sesuai SEOJK
    • Membuat Program Audit
    • Membuat Kertas Kerja Audit
    • Melaksanakan Audit
    • Merumuskan temuan audit dan rekomendasi audit
    • Membuat laporan hasil audit
    • Membuat laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit
  • Hak & Kewajiban Peserta
    • Mendapatkan modul pelatihan (hardcopy)
    • Mendapatkan flashdisk berisi contoh-contoh program audit, kertas kerja audit, memo audit, laporan hasil audit, laporan pelaksanaan & pokok-pokok hasil audit, serta surat penugasan audit.
    • Mendapatkan sertifikat pelatihan
    • Sebaiknya membawa laptop

Jadwal Pelatihan

  1. Yogyakarta:  Hotel Tara, Jl. Magelang no 129, Yogyakarta, 13 Jan 2018
  2. Semarang, Hotel Candi Indah, Semarang, 16-17 Jan 2018
  3. Padang: Hotel Rocky, Padang, 20-21 Jan 2018
Posted in Audit Intern, bank perkreditan rakyat, bpr, sumber daya manusia | Leave a comment

Penyiapan File Laporan RBB dan Pengiriman via Apolo

Penyampaian laporan RBB BPR untuk tahun rencana 2018 wajib disampaikan secara online ke OJK melalui aplikasi Apolo selambat-lambatnya 15 Des 2017. Proses penyiapan file kirim dilakukan melalui aplikasi RBB Client.

Sebelum masuk ke aplikasi RBB Client, harus terlebih dahulu disiapkan 2 jenis file, yaitu:

  • File PDF untuk lampiran kualitatif yang isinya berupa uraian-uraian
  • File TXT untuk lampiran kuantitatif yang isinya berupa angka-angka

Penamaan file harus mengikuti ketentuan, berikut adalah daftar lampiran dan contoh penamaan file, dimana 601025 adalah sandi BPR, jadi harap diganti sesuai sandi BPR masing-masing.

RBB1

RBB2

RBB3

RBB4

Jenis file PDF dapat dibuat dengan menggunakan Ms.Word untuk format lampiran sesuai Surat Edaran OJK no 52/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis BPR. Setelah itu disimpan dengan extension PDF, atau menggunakan aplikasi konversi dari Word ke PDF.

Sedangkan jenis file TXT dapat dibuat dengan menginput langsung (atau link dari aplikasi lain) ke dalam aplikasi excel (Template Rencana Bisnis BPR yang disediakan oleh OJK), dimana pada setiap sheet yang diisi sudah disediakan fasilitas berupa formula konversi isian excel ke format TXT. Hasil konversi TXT ini dicopy ke aplikasi Notepade++ dan disimpan dengan nama sesuai ketentuan penamaan file lampiran TXT.

Langkah selanjutnya proses file PDF dan file TXT melalui aplikasi RBB Client. Jika berhasil maka akan terbentuk file kirim, sehingga dapat dilanjutkan pengiriman ke OJK melalui aplikasi RBB Client atau aplikasi Apolo.

Mungkin ada yg terkendala desimal, berbeda antara di excel dengan di txt, jangan panik, coba periksa format pada setting region di komputernya…

Semoga lancar…

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Untuk pertama kalinya BPR harus menyampaikan Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit Intern periode 31-12-2017

Pemenuhan Struktur Organisasi – Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan no 7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR mewajibkan BPR:

  • membentuk Satuan Kerja Audit Intern (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp 50 miliar) atau
  • menunjuk seorang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern (bagi BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp 50 miliar).

Pembentukan SKAI atau penunjukkan PE Audit Intern selambat-lambatnya 31-03-2017. Tugas dan tanggung jawab SKAI/PE Audit Intern adalah:

  • membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
  • membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen;
  • mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan
  • memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

Etika Auditor Intern – Auditor Intern harus memiliki Kode Etik Profesi yang antara lain mengacu pada Code of Ethics dari The Institute of Internal Auditors. Kode etik tersebut paling sedikit memuat keharusan untuk:

  • berperilaku jujur, santun, tidak tercela, objektif dan bertanggung jawab;
  • memiliki dedikasi tinggi;
  • tidak menerima dan tidak akan menerima apapun yang dapat mempengaruhi pendapat profesionalnya;
  • menjaga prinsip kerahasiaan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan; dan
  • terus meningkatkan kemampuan profesionalnya.

Sikap Mental Auditor Intern – Auditor Intern harus memiliki sikap mental yang baik yang tercermin dari:

  • Kejujuran,
  • Objektivitas,
  • Ketekunan, dan
  • Loyalitasnya kepada profesi.

Kewajiban Penyampaian Laporan – BPR wajib menyampaikan Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit Intern kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap tahunnya, dan untuk pertama kalinya adalah periode yang berakhir 31-12-2017.

  1. Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern paling sedikit memenuhi standar yaitu tertulis, diuraikan secara singkat dan mudah dipahami, objektif, konstruktif, dan sistematis.
  2. Laporan disusun oleh SKAI atau PE Audit Intern dan disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
  3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2), BPR menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern termasuk informasi hasil audit yang bersifat rahasia kepada Otoritas Jasa Keuangan.
  4. Laporan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama serta disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

Laporan hasil audit periode 31-12-2017 disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 31-01-2018.

Zpro Consulting Transparan

 

Zpro Consulting memberikan pelatihan  untuk menyiapkan tenaga audit intern BPR, yang mampu:

  • memahami sistem pengendalian intern (spin)
  • menguasai metode-metode pemeriksaan
  • memahami standar pelaksanaan audit intern
  • membuat rencana kegiatan audit tahunan
  • membuat program audit
  • membuat kertas kerja audit
  • melaksanakan penugasan audit
  • membuat rumusan temuan audit
  • membuat laporan hasil audit dan tindak lanjut hasil audit
  • membuat laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit
  • melakukan dokumentasi dan administrasi audit

 

Lihat menu Jadwal Pelatihan

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Pelatihan Menyusun RBB BPR

Zpro Consulting akan mengadakan training Menyusun Rencana Bisnis yang dilengkapi dengan penggunaan aplikasi excel untuk menghasilkan laporan proyeksi neraca dan laba/rugi sesuai format yang ditetapkan dalam lampiran SE OJK no 52/SEOJK.03/2017.

Spanduk RBB 2017

Agenda:

  1. Tempat Pelatihan: Hotel Luminor Jakarta, Jl Pecenongan no 35 Jakarta
  2. Tanggal: 13-14 Okt 2017
  • Jum’at, 13-10-2017 Jam 08:30 sd 17:00 Merencanakan target dan proyeksi dg aplikasi Zpro RBB
  • Sabtu, 14-10-2017 Jam 08:30 sd 12:00 Menyusun RBB sesuai format OJK, file kuantitatif dan kualitatif

Biaya Investasi:

  • Rp. 2.850.000,- tidak menginap
  • Rp. 3.500.000,- menginap 1 malam, sudah termasuk breakfast
  • Rp. 4.150.000,- menginap 2 malam, sudah termasuk breakfast
  • Rp. 4.800.000,- menginap 3 malam, sudah termasuk breakfast

Biaya tersebut sudah termasuk:

  • Flashdisk berisi program aplikasi Zpro RKAT versi 2017
  • Hak pakai aplikasi Zpro RKAT versi 2017
  • Modul pelatihan (jilid spiral) untuk tiap peserta
  • Sertifikat pelatihan untuk tiap peserta

Batas waktu pendaftaran: 11/10/2017 Jam 15:00 WIB

Surat penawaran dan formulir pendaftaran dapat di download disini:

Aplikasi Zpro RBB memiliki spesifikasi sbb:

  • Menggunakan Macro Microsoft Excel
  • Menerapkan konsep bottom up
  • Mengacu pada PA-BPR (SAK-ETAP)
  • Rencana Penyaluran Kredit dg metode Flat dan/atau Anuitas dengan jangka waktu sd 20 tahun
  • Mengatur keseimbangan penyaluran dana dengan penghimpunan dana
  • Neraca & Laba Rugi awal periode dapat menggunakan posisi Oktober kemudian diproyeksi ke Desember atau langsung input posisi bulan Desember.
  • Menghasilkan proyeksi neraca & Labarugi :
  • Bulanan, Triwulan, Smester
  • 1 Tahunan, 2 Tahunan, 3 Tahunan, 4 Tahunan, 5 Tahunan
  • Proyeksi Neraca dan Laba Rugi untuk BPR dg Modal Inti < Rp 50 miliar
  • Proyeksi Neraca dan Laba Rugi untuk BPR dg Modal Inti ≥ Rp 50 miliar
  • Menghasilkan perkiraan rasio-rasio keuangan atas proyeksi laporan keuangan
Posted in bank perkreditan rakyat, bpr, RBB, Rencana Bisnis, training, Uncategorized | Leave a comment

Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU dan PPT

Penerapan Program APU dan PPT pada BPR/BPRS wajib mengacu pada Peraturan OJK no 12/POJK.01/2017 dan Surat Edaran no 32/POJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan

Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi adalah melakukan penyesuaian Kebijakan dan Sistem Prosedur terhadap POJK dan SEOJK tersebut.

Kebijakan dan Sistem Prosedur paling kurang mencakup:

  1. Identifikasi dan verifikasi Nasabah;
  2. Identifikasi dan verifikasi Beneficial Owner;
  3. Penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi;
  4. Pengelolaan risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang berkelanjutan terkait dengan Nasabah, negara, produk dan jasa serta jaringan distribusi (delivery channels);
  5. Pemeliharaan data yang akurat terkait dengan transaksi, penatausahaan proses CDD, dan penatausahaan kebijakan dan prosedur;
  6. Pengkinian dan pemantauan;
  7. Pelaporan kepada pejabat senior, Direksi dan Dewan Komisaris terkait pelaksanaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT; dan
  8. Pelaporan kepada PPATK.

Kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT wajib dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.

Terkait dengan pengembangan produk dan praktik usaha baru, termasuk mekanisme distribusi baru, dan penggunaan teknologi baru atau pengembangan teknologi untuk produk baru maupun produk yang telah ada, maka BPR wajib mengidentifikasi dan melakukan penilaian risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme. Sebelum produk, praktik usaha dan teknologi diluncurkan atau digunakan wajib melakukan penilaian risiko

Untuk mengelola dan memitigasi risiko, BPR wajib melakukan tindakan yang memadai.

Kebijakan Uji Tuntas

Uji Tuntas Nasabah (Customer Due Diligence) yang selanjutnya disingkat CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh BPR untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC.

Uji Tuntas Nasabah (CDD – Customer Due Diligence) dilakukan pada saat:

  • Melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah;
  • Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  • Terdapat indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait dengan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; atau
  • Terdapat keraguan kebenaran informasi yang diberikan oleh Calon Nasabah, Nasabah, penerima kuasa, dan/atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner).

Dalam hal Calon Nasabah, WIC, atau Nasabah tergolong berisiko tinggi, termasuk PEP (Politically Expossed Person) dan/atau dalam area berisiko tinggi, maka harus menerapkan Uji Tuntas Lanjut (EDD – Enhanced Due Diligence), yaitu tindakan CDD yang lebih mendalam.

Kebijakan Identifikasi dan Verifikasi

Dalam rangka melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah, maka Pejabat/petugas BPR wajib:

  1. melakukan identifikasi Calon Nasabah untuk mengetahui profil Calon Nasabah; dan
  2. melakukan verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung Calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
  3. melakukan verifikasi kebenaran identitas Calon Nasabah melalui pertemuan langsung (face to face) dengan Calon Nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas Calon Nasabah.
  4. Proses verifikasi melalui pertemuan langsung (face to face) dapat digantikan dengan verifikasi melalui sarana elektronik milik BPR, dengan ketentuan sebagai berikut:
  • verifikasi dilakukan melalui proses dan sarana elektronik milik BPR dan/atau milik Calon Nasabah; dan
  • verifikasi wajib memanfaatkan data kependudukan yang memenuhi 2 (dua) faktor otentikasi.

Dalam hal berdasarkan penilaian terdapat perubahan tingkat risiko Nasabah, maka dilakukan indentifikasi dan verifikasi ulang.

Identifikasi dan verifikasi ulang dilakukan sesuai dengan pendekatan risiko, yaitu dalam hal:

  • Terdapat peningkatan nilai transaksi yang signifikan.
  • Terdapat perubahan standar dokumentasi yang mendasar.
  • Terdapat perubahan profil Nasabah yang bersifat signifikan, antara lain perubahan pola transaksi yang signifikan atau substansial Informasi pada profil Nasabah yang tersedia dalam Customer Identification File (CIF) belum dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan.
  • Menggunakan rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif.

Proses verifikasi identitas harus diselesaikan sebelum membuka hubungan usaha dengan calon Nasabah atau sebelum melakukan transaksi dengan WIC.

Proses verifikasi identitas dapat diselesaikan kemudian dalam hal memenuhi kondisi antara lain kelengkapan dokumen tidak dapat dipenuhi pada saat hubungan usaha akan dilakukan, misalnya karena dokumen identitas masih dalam proses pengurusan atau anggaran dasar masih dalam proses pengesahan. Proses verifikasi harus segera diselesaikan setelah terjadi hubungan usaha.

Kebijakan tentang Pemilik Manfaat

  • Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC yang membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi, wajib dipastikan apakah bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner).
    • Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC bertindak untuk kepentingan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), maka wajib melakukan CDD terhadap Pemilik Manfaat (Beneficial Owner).
    • Dalam hal Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) tergolong sebagai PEP maka prosedur yang diterapkan adalah prosedur EDD.
    • Dalam hal terdapat perbedaan tingkat risiko antara Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC dengan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), penerapan CDD dilakukan mengikuti tingkat risiko yang lebih tinggi.
    • Kewajiban melakukan CDD terhadap Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) tidak berlaku bagi calon Nasabah, Nasabah atau WIC yang memiliki tingkat risiko rendah.

Kebijakan tent Nasabah Risiko Tinggi

  • Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), atau WIC yang memenuhi kriteria berisiko tinggi dibuat dalam daftar tersendiri.
  • Sistem manajemen risiko diterapkan untuk menentukan apakah Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat atau WIC termasuk kriteria berisiko tinggi.
  • Kriteria berisiko tinggi dilihat dari:
    1. latar belakang atau profil Calon Nasabah, Nasabah Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), atau WIC termasuk Nasabah Berisiko Tinggi (High Risk Customers);
    2. produk sektor jasa keuangan yang berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme;
    3. transaksi dengan pihak yang berasal dari Negara Berisiko Tinggi (High Risk Countries);
    4. transaksi tidak sesuai dengan profil;
    5. termasuk dalam kategori PEP;
    6. bidang usaha Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), atau WIC termasuk usaha yang berisiko tinggi (High Risk Business);
    7. negara atau teritori asal, domisili, atau dilakukannya transaksi Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), atau WIC termasuk Negara Berisiko Tinggi (High Risk Countries);
    8. tercantumnya Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), atau WIC dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris; atau
    9. Transaksi yang dilakukan Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), atau WIC diduga terkait dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan, tindak pidana Pencucian Uang, dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme.

Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), atau WIC tergolong berisiko tinggi, termasuk PEP, maka dilakukan EDD.

PENGELOLAAN RISIKO PENCUCIAN UANG DAN/ATAU PENDANAAN TERORISME YANG BERKELANJUTAN TERKAIT DENGAN NASABAH, NEGARA, PRODUK DAN JASA SERTA JARINGAN DISTRIBUSI

Dalam melakukan penerapan program APU dan PPT berbasis risiko (risk-based approach), BPR melakukan kegiatan identifikasi risiko bawaan (inherent risk), penetapan toleransi risiko, penyusunan langkah-langkah mitigasi dan pengendalian risiko, evaluasi risiko residual (residual risk), penerapan pendekatan berbasis risiko, serta peninjauan dan evaluasi pendekatan berbasis risiko yang telah dimiliki.

Identifikasi Risiko Bawaan (Inherent Risk)

Mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.

  • Nasabah
  • Negara atau Area Geografis
  • Produk, Jasa, atau Transaksi
  • Jaringan Distribusi (Delivery Channels)

Mempertimbangkan faktor relevan lainnya yang dapat memberikan dampak pada risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme, antara lain:

  1. tren tipologi, metode, teknik dan skema Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme
  2. model bisnis Bank, termasuk skala usaha, jumlah kantor cabang, dan jumlah pegawai sebagai faktor risiko bawaan (inherent risk) dalam intern Bank.

Penilaian Risiko

  • Melakukan identifikasi terhadap masing-masing faktor diatas dengan mempertimbangkan kemungkinan dan dampak terjadinya risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.
  • Menentukan tingkat risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dengan mempertimbangkan hasil identifikasi terhadap masing-masing faktor. Tingkat risiko dimaksud dapat dibagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu rendah, menengah, dan tinggi.
  • Tingkat risiko dari setiap faktor dapat dinilai dengan menggunakan parameter likelihood (kemungkinan terjadinya risiko) dan impact (dampak kerugian yang dialami oleh Bank dalam hal risiko terjadi).

Skala Kemungkinan (Likelihood Scale)

Skala kemungkinan (likelihood scale) mengacu pada potensi risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang terjadi untuk setiap risiko tertentu yang dinilai.

Frekuensi Kemungkinan Risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme
Sering terjadi lebih dari 1 kali dalam 1 tahun
Cukup sering terjadi 1 kali dalam 1 tahun
Jarang tidak terjadi namun bukan berarti tidak mungkin terjadi

Skala Dampak (Impact Scale)

Skala dampak (impact scale) mengacu pada tingkat keparahan atau kerusakan yang dialami jika kemungkinan risiko terjadi. Dampak dari risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dapat dilihat dari beberapa sudut pandang antara lain terhadap dampak jumlah kerugian jika risiko terjadi terhadap usaha BPR seperti menderita kerugian keuangan baik dari tindak pidana atau melalui sanksi yang dikenakan oleh OJK.

Konseku ensi Dampak terhadap risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
Besar berdampak besar terhadap risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
Sedang berdampak sedang terhadap risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
Kecil berdampak kecil terhadap risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Matriks Risiko dan Nilai Risiko

Matriks risiko adalah matriks yang digunakan untuk menggabungkan kemungkinan risiko yang terjadi dan dampak risiko yang terjadi untuk mendapatkan nilai risiko. Selanjutnya, BPR menyusun tabel nilai risiko yang dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dan membantu dalam menentukan tindakan memitigasi risiko secara keseluruhan.

Apu-ppt

Apuppt

Penetapan Toleransi Risiko

Toleransi risiko merupakan komponen penting dari manajemen risiko yang efektif. Dalam menetapkan toleransi risiko, Bank perlu antara lain mempertimbangkan kemampuannya dalam menghadapi ancaman terkait Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme, seperti batasan jumlah nasabah berisiko tinggi dan/atau karakteristik yang melekat pada produk berisiko tinggi, yang dapat mempengaruhi risiko Bank secara keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank.

Penyusunan Langkah-Langkah Mitigasi dan Pengendalian Risiko

Mitigasi risiko adalah penerapan pengendalian risiko untuk membatasi risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang telah diidentifikasi dalam melakukan penilaian risiko. Mitigasi risiko akan membantu kegiatan usaha Bank tetap berada dalam toleransi risiko yang telah ditetapkan.

Bank harus mengembangkan strategi mitigasi risiko secara tertulis (berupa kebijakan dan prosedur untuk memitigasi risiko) dan menerapkannya pada area atau hubungan usaha sesuai dengan tingkat risiko sebagaimana hasil identifikasi.

Mitigasi dan pengendalian risiko didasarkan pada toleransi risiko dan tingkat risiko yang diambil (risk appetite). Mitigasi dan pengendalian risiko harus sepadan dengan risiko yang telah diidentifikasi oleh Bank.

Seluruh kegiatan usaha Bank harus memiliki langkah pengendalian risiko sebagai langkah mitigasi terhadap seluruh faktor risiko yang telah diidentifikasi dan sesuai dengan tingkat risiko pada area atau hubungan usaha, yang dilanjutkan dengan proses pemantauan dan dokumentasi secara memadai.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment