Untuk pertama kalinya BPR harus menyampaikan Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit Intern periode 31-12-2017

Pemenuhan Struktur Organisasi – Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan no 7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR mewajibkan BPR:

  • membentuk Satuan Kerja Audit Intern (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp 50 miliar) atau
  • menunjuk seorang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern (bagi BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp 50 miliar).

Pembentukan SKAI atau penunjukkan PE Audit Intern selambat-lambatnya 31-03-2017. Tugas dan tanggung jawab SKAI/PE Audit Intern adalah:

  • membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
  • membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen;
  • mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan
  • memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

Etika Auditor Intern – Auditor Intern harus memiliki Kode Etik Profesi yang antara lain mengacu pada Code of Ethics dari The Institute of Internal Auditors. Kode etik tersebut paling sedikit memuat keharusan untuk:

  • berperilaku jujur, santun, tidak tercela, objektif dan bertanggung jawab;
  • memiliki dedikasi tinggi;
  • tidak menerima dan tidak akan menerima apapun yang dapat mempengaruhi pendapat profesionalnya;
  • menjaga prinsip kerahasiaan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan; dan
  • terus meningkatkan kemampuan profesionalnya.

Sikap Mental Auditor Intern – Auditor Intern harus memiliki sikap mental yang baik yang tercermin dari:

  • Kejujuran,
  • Objektivitas,
  • Ketekunan, dan
  • Loyalitasnya kepada profesi.

Kewajiban Penyampaian Laporan – BPR wajib menyampaikan Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit Intern kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap tahunnya, dan untuk pertama kalinya adalah periode yang berakhir 31-12-2017.

  1. Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern paling sedikit memenuhi standar yaitu tertulis, diuraikan secara singkat dan mudah dipahami, objektif, konstruktif, dan sistematis.
  2. Laporan disusun oleh SKAI atau PE Audit Intern dan disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
  3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2), BPR menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern termasuk informasi hasil audit yang bersifat rahasia kepada Otoritas Jasa Keuangan.
  4. Laporan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama serta disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

Laporan hasil audit periode 31-12-2017 disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 31-01-2018.

Zpro Consulting Transparan

 

Zpro Consulting memberikan pelatihan  untuk menyiapkan tenaga audit intern BPR, yang mampu:

  • memahami sistem pengendalian intern (spin)
  • menguasai metode-metode pemeriksaan
  • memahami standar pelaksanaan audit intern
  • membuat program audit
  • membuat kertas kerja audit
  • membuat memo audit dan konfirmasi
  • melaksanakan penugasan audit
  • membuat laporan hasil audit dan tindak lanjut hasil audit
  • melakukan dokumentasi dan administrasi audit

Audit 23-11-2017

Surat penawaran dan formulir pendaftaran dapat download sendiri di:

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Pelatihan Menyusun RBB BPR

Zpro Consulting akan mengadakan training Menyusun Rencana Bisnis yang dilengkapi dengan penggunaan aplikasi excel untuk menghasilkan laporan proyeksi neraca dan laba/rugi sesuai format yang ditetapkan dalam lampiran SE OJK no 52/SEOJK.03/2017.

Spanduk RBB 2017

Agenda:

  1. Tempat Pelatihan: Hotel Luminor Jakarta, Jl Pecenongan no 35 Jakarta
  2. Tanggal: 13-14 Okt 2017
  • Jum’at, 13-10-2017 Jam 08:30 sd 17:00 Merencanakan target dan proyeksi dg aplikasi Zpro RBB
  • Sabtu, 14-10-2017 Jam 08:30 sd 12:00 Menyusun RBB sesuai format OJK, file kuantitatif dan kualitatif

Biaya Investasi:

  • Rp. 2.850.000,- tidak menginap
  • Rp. 3.500.000,- menginap 1 malam, sudah termasuk breakfast
  • Rp. 4.150.000,- menginap 2 malam, sudah termasuk breakfast
  • Rp. 4.800.000,- menginap 3 malam, sudah termasuk breakfast

Biaya tersebut sudah termasuk:

  • Flashdisk berisi program aplikasi Zpro RKAT versi 2017
  • Hak pakai aplikasi Zpro RKAT versi 2017
  • Modul pelatihan (jilid spiral) untuk tiap peserta
  • Sertifikat pelatihan untuk tiap peserta

Batas waktu pendaftaran: 11/10/2017 Jam 15:00 WIB

Surat penawaran dan formulir pendaftaran dapat di download disini:

Aplikasi Zpro RBB memiliki spesifikasi sbb:

  • Menggunakan Macro Microsoft Excel
  • Menerapkan konsep bottom up
  • Mengacu pada PA-BPR (SAK-ETAP)
  • Rencana Penyaluran Kredit dg metode Flat dan/atau Anuitas dengan jangka waktu sd 20 tahun
  • Mengatur keseimbangan penyaluran dana dengan penghimpunan dana
  • Neraca & Laba Rugi awal periode dapat menggunakan posisi Oktober kemudian diproyeksi ke Desember atau langsung input posisi bulan Desember.
  • Menghasilkan proyeksi neraca & Labarugi :
  • Bulanan, Triwulan, Smester
  • 1 Tahunan, 2 Tahunan, 3 Tahunan, 4 Tahunan, 5 Tahunan
  • Proyeksi Neraca dan Laba Rugi untuk BPR dg Modal Inti < Rp 50 miliar
  • Proyeksi Neraca dan Laba Rugi untuk BPR dg Modal Inti ≥ Rp 50 miliar
  • Menghasilkan perkiraan rasio-rasio keuangan atas proyeksi laporan keuangan
Posted in bank perkreditan rakyat, bpr, RBB, Rencana Bisnis, training, Uncategorized | Leave a comment

Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU dan PPT

Penerapan Program APU dan PPT pada BPR/BPRS wajib mengacu pada Peraturan OJK no 12/POJK.01/2017 dan Surat Edaran no 32/POJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan

Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi adalah melakukan penyesuaian Kebijakan dan Sistem Prosedur terhadap POJK dan SEOJK tersebut.

Kebijakan dan Sistem Prosedur paling kurang mencakup:

  1. Identifikasi dan verifikasi Nasabah;
  2. Identifikasi dan verifikasi Beneficial Owner;
  3. Penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi;
  4. Pengelolaan risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang berkelanjutan terkait dengan Nasabah, negara, produk dan jasa serta jaringan distribusi (delivery channels);
  5. Pemeliharaan data yang akurat terkait dengan transaksi, penatausahaan proses CDD, dan penatausahaan kebijakan dan prosedur;
  6. Pengkinian dan pemantauan;
  7. Pelaporan kepada pejabat senior, Direksi dan Dewan Komisaris terkait pelaksanaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT; dan
  8. Pelaporan kepada PPATK.

Kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT wajib dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.

Terkait dengan pengembangan produk dan praktik usaha baru, termasuk mekanisme distribusi baru, dan penggunaan teknologi baru atau pengembangan teknologi untuk produk baru maupun produk yang telah ada, maka BPR wajib mengidentifikasi dan melakukan penilaian risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme. Sebelum produk, praktik usaha dan teknologi diluncurkan atau digunakan wajib melakukan penilaian risiko

Untuk mengelola dan memitigasi risiko, BPR wajib melakukan tindakan yang memadai.

Kebijakan Uji Tuntas

Uji Tuntas Nasabah (Customer Due Diligence) yang selanjutnya disingkat CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh BPR untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC.

Uji Tuntas Nasabah (CDD – Customer Due Diligence) dilakukan pada saat:

  • Melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah;
  • Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  • Terdapat indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait dengan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; atau
  • Terdapat keraguan kebenaran informasi yang diberikan oleh Calon Nasabah, Nasabah, penerima kuasa, dan/atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner).

Dalam hal Calon Nasabah, WIC, atau Nasabah tergolong berisiko tinggi, termasuk PEP (Politically Expossed Person) dan/atau dalam area berisiko tinggi, maka harus menerapkan Uji Tuntas Lanjut (EDD – Enhanced Due Diligence), yaitu tindakan CDD yang lebih mendalam.

Kebijakan Identifikasi dan Verifikasi

Dalam rangka melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah, maka Pejabat/petugas BPR wajib:

  1. melakukan identifikasi Calon Nasabah untuk mengetahui profil Calon Nasabah; dan
  2. melakukan verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung Calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
  3. melakukan verifikasi kebenaran identitas Calon Nasabah melalui pertemuan langsung (face to face) dengan Calon Nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas Calon Nasabah.
  4. Proses verifikasi melalui pertemuan langsung (face to face) dapat digantikan dengan verifikasi melalui sarana elektronik milik BPR, dengan ketentuan sebagai berikut:
  • verifikasi dilakukan melalui proses dan sarana elektronik milik BPR dan/atau milik Calon Nasabah; dan
  • verifikasi wajib memanfaatkan data kependudukan yang memenuhi 2 (dua) faktor otentikasi.

Dalam hal berdasarkan penilaian terdapat perubahan tingkat risiko Nasabah, maka dilakukan indentifikasi dan verifikasi ulang.

Identifikasi dan verifikasi ulang dilakukan sesuai dengan pendekatan risiko, yaitu dalam hal:

  • Terdapat peningkatan nilai transaksi yang signifikan.
  • Terdapat perubahan standar dokumentasi yang mendasar.
  • Terdapat perubahan profil Nasabah yang bersifat signifikan, antara lain perubahan pola transaksi yang signifikan atau substansial Informasi pada profil Nasabah yang tersedia dalam Customer Identification File (CIF) belum dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan.
  • Menggunakan rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif.

Proses verifikasi identitas harus diselesaikan sebelum membuka hubungan usaha dengan calon Nasabah atau sebelum melakukan transaksi dengan WIC.

Proses verifikasi identitas dapat diselesaikan kemudian dalam hal memenuhi kondisi antara lain kelengkapan dokumen tidak dapat dipenuhi pada saat hubungan usaha akan dilakukan, misalnya karena dokumen identitas masih dalam proses pengurusan atau anggaran dasar masih dalam proses pengesahan. Proses verifikasi harus segera diselesaikan setelah terjadi hubungan usaha.

Kebijakan tentang Pemilik Manfaat

  • Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC yang membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi, wajib dipastikan apakah bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner).
    • Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC bertindak untuk kepentingan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), maka wajib melakukan CDD terhadap Pemilik Manfaat (Beneficial Owner).
    • Dalam hal Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) tergolong sebagai PEP maka prosedur yang diterapkan adalah prosedur EDD.
    • Dalam hal terdapat perbedaan tingkat risiko antara Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC dengan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), penerapan CDD dilakukan mengikuti tingkat risiko yang lebih tinggi.
    • Kewajiban melakukan CDD terhadap Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) tidak berlaku bagi calon Nasabah, Nasabah atau WIC yang memiliki tingkat risiko rendah.

Kebijakan tent Nasabah Risiko Tinggi

  • Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), atau WIC yang memenuhi kriteria berisiko tinggi dibuat dalam daftar tersendiri.
  • Sistem manajemen risiko diterapkan untuk menentukan apakah Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat atau WIC termasuk kriteria berisiko tinggi.
  • Kriteria berisiko tinggi dilihat dari:
    1. latar belakang atau profil Calon Nasabah, Nasabah Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), atau WIC termasuk Nasabah Berisiko Tinggi (High Risk Customers);
    2. produk sektor jasa keuangan yang berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme;
    3. transaksi dengan pihak yang berasal dari Negara Berisiko Tinggi (High Risk Countries);
    4. transaksi tidak sesuai dengan profil;
    5. termasuk dalam kategori PEP;
    6. bidang usaha Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), atau WIC termasuk usaha yang berisiko tinggi (High Risk Business);
    7. negara atau teritori asal, domisili, atau dilakukannya transaksi Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), atau WIC termasuk Negara Berisiko Tinggi (High Risk Countries);
    8. tercantumnya Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), atau WIC dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris; atau
    9. Transaksi yang dilakukan Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), atau WIC diduga terkait dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan, tindak pidana Pencucian Uang, dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme.

Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), atau WIC tergolong berisiko tinggi, termasuk PEP, maka dilakukan EDD.

PENGELOLAAN RISIKO PENCUCIAN UANG DAN/ATAU PENDANAAN TERORISME YANG BERKELANJUTAN TERKAIT DENGAN NASABAH, NEGARA, PRODUK DAN JASA SERTA JARINGAN DISTRIBUSI

Dalam melakukan penerapan program APU dan PPT berbasis risiko (risk-based approach), BPR melakukan kegiatan identifikasi risiko bawaan (inherent risk), penetapan toleransi risiko, penyusunan langkah-langkah mitigasi dan pengendalian risiko, evaluasi risiko residual (residual risk), penerapan pendekatan berbasis risiko, serta peninjauan dan evaluasi pendekatan berbasis risiko yang telah dimiliki.

Identifikasi Risiko Bawaan (Inherent Risk)

Mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.

  • Nasabah
  • Negara atau Area Geografis
  • Produk, Jasa, atau Transaksi
  • Jaringan Distribusi (Delivery Channels)

Mempertimbangkan faktor relevan lainnya yang dapat memberikan dampak pada risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme, antara lain:

  1. tren tipologi, metode, teknik dan skema Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme
  2. model bisnis Bank, termasuk skala usaha, jumlah kantor cabang, dan jumlah pegawai sebagai faktor risiko bawaan (inherent risk) dalam intern Bank.

Penilaian Risiko

  • Melakukan identifikasi terhadap masing-masing faktor diatas dengan mempertimbangkan kemungkinan dan dampak terjadinya risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.
  • Menentukan tingkat risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dengan mempertimbangkan hasil identifikasi terhadap masing-masing faktor. Tingkat risiko dimaksud dapat dibagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu rendah, menengah, dan tinggi.
  • Tingkat risiko dari setiap faktor dapat dinilai dengan menggunakan parameter likelihood (kemungkinan terjadinya risiko) dan impact (dampak kerugian yang dialami oleh Bank dalam hal risiko terjadi).

Skala Kemungkinan (Likelihood Scale)

Skala kemungkinan (likelihood scale) mengacu pada potensi risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang terjadi untuk setiap risiko tertentu yang dinilai.

Frekuensi Kemungkinan Risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme
Sering terjadi lebih dari 1 kali dalam 1 tahun
Cukup sering terjadi 1 kali dalam 1 tahun
Jarang tidak terjadi namun bukan berarti tidak mungkin terjadi

Skala Dampak (Impact Scale)

Skala dampak (impact scale) mengacu pada tingkat keparahan atau kerusakan yang dialami jika kemungkinan risiko terjadi. Dampak dari risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dapat dilihat dari beberapa sudut pandang antara lain terhadap dampak jumlah kerugian jika risiko terjadi terhadap usaha BPR seperti menderita kerugian keuangan baik dari tindak pidana atau melalui sanksi yang dikenakan oleh OJK.

Konseku ensi Dampak terhadap risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
Besar berdampak besar terhadap risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
Sedang berdampak sedang terhadap risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
Kecil berdampak kecil terhadap risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Matriks Risiko dan Nilai Risiko

Matriks risiko adalah matriks yang digunakan untuk menggabungkan kemungkinan risiko yang terjadi dan dampak risiko yang terjadi untuk mendapatkan nilai risiko. Selanjutnya, BPR menyusun tabel nilai risiko yang dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dan membantu dalam menentukan tindakan memitigasi risiko secara keseluruhan.

Apu-ppt

Apuppt

Penetapan Toleransi Risiko

Toleransi risiko merupakan komponen penting dari manajemen risiko yang efektif. Dalam menetapkan toleransi risiko, Bank perlu antara lain mempertimbangkan kemampuannya dalam menghadapi ancaman terkait Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme, seperti batasan jumlah nasabah berisiko tinggi dan/atau karakteristik yang melekat pada produk berisiko tinggi, yang dapat mempengaruhi risiko Bank secara keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank.

Penyusunan Langkah-Langkah Mitigasi dan Pengendalian Risiko

Mitigasi risiko adalah penerapan pengendalian risiko untuk membatasi risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang telah diidentifikasi dalam melakukan penilaian risiko. Mitigasi risiko akan membantu kegiatan usaha Bank tetap berada dalam toleransi risiko yang telah ditetapkan.

Bank harus mengembangkan strategi mitigasi risiko secara tertulis (berupa kebijakan dan prosedur untuk memitigasi risiko) dan menerapkannya pada area atau hubungan usaha sesuai dengan tingkat risiko sebagaimana hasil identifikasi.

Mitigasi dan pengendalian risiko didasarkan pada toleransi risiko dan tingkat risiko yang diambil (risk appetite). Mitigasi dan pengendalian risiko harus sepadan dengan risiko yang telah diidentifikasi oleh Bank.

Seluruh kegiatan usaha Bank harus memiliki langkah pengendalian risiko sebagai langkah mitigasi terhadap seluruh faktor risiko yang telah diidentifikasi dan sesuai dengan tingkat risiko pada area atau hubungan usaha, yang dilanjutkan dengan proses pemantauan dan dokumentasi secara memadai.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Menyusun Rencana Bisnis BPR 2018

Berdasarkan POJK no 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, BPR/BPRS wajib menyusun Rencana Bisnis secara realistis setiap tahun.

Rencana Bisnis mencakup rencana jangka pendek, jangka menengah dan/atau rencana strategis jangka panjang. Rencana Bisnis tahun  wajib disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 15 Desember sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai, sehingga untuk RBB 2018 wajib disampaikan selambat-lamatnya 15 Desember 2017.

RBB1

RBB1

RBB1

RBB1

RBB1

Modal Inti kurang dari Rp 50 M menyampaikan kinerja BPR:

  • posisi aktual akhir bulan Oktober tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR;
  • proyeksi akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR;
  • proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran

Modal Inti paling sedikit dari Rp 50 M menyampaikan kinerja BPR:

  • posisi aktual akhir bulan Oktober tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR;
  • proyeksi akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR;
  • proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran; dan
  • proyeksi akhir tahun kedua dan ketiga yang disajikan secara tahunan.

Rencana Bisnis BPR disusun oleh Direksi dan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Seluruh Anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri rapat untuk agenda penetapan Rencana Bisnis. Direksi juga diwajibkan mengkomunikasikan Rencana Bisnis yang disusun kepada Pemegang Saham dan seluruh jenjang organisasi yang ada.

Direksi wajib menyampaikan laporan Realisasi Rencana Bisnis setiap semester selambat-lambatnya 1 bulan setelah semester dimaksud berakhir, sementara itu Dewan Komisaris diwajibkan menyampaikan laporan Pengawasan Rencana Bisnis secara semesteran selambat-lambatnya 2 bulan setelah semester dimaksud berakhir.

Zpro Consulting mengadakan training Menyusun Rencana Bisnis yang dilengkapi dengan penggunaan aplikasi excel untuk menghasilkan laporan proyeksi neraca dan laba/rugi sesuai format yang ditetapkan dalam lampiran SE OJK no 52/SEOJK.03/2017.

 

RBB 2018 Menu

Jadwal Public Training

  • Venue : Hotel Luminor Jakarta
  • Hari/tgl :  Jum’at-Sabtu, 13-14 Okt 2017

Surat penawaran dan formulir pendaftaran bisa download disini:

 

Posted in Uncategorized | 3 Comments

Untuk pertama kalinya BPR harus menyampaikan Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit Intern periode 31-12-2017

Audit Intern

Silahkan download dengan klik link berikut:

Pemenuhan Struktur Organisasi – Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan no 7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR mewajibkan BPR:

  • membentuk Satuan Kerja Audit Intern (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp 50 miliar) atau
  • menunjuk seorang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern (bagi BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp 50 miliar).

Pembentukan SKAI atau penunjukkan PE Audit Intern selambat-lambatnya 31-03-2017. Tugas dan tanggung jawab SKAI/PE Audit Intern adalah:

  • membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
  • membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen;
  • mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan
  • memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

Etika Auditor Intern – Auditor Intern harus memiliki Kode Etik Profesi yang antara lain mengacu pada Code of Ethics dari The Institute of Internal Auditors. Kode etik tersebut paling sedikit memuat keharusan untuk:

  • berperilaku jujur, santun, tidak tercela, objektif dan bertanggung jawab;
  • memiliki dedikasi tinggi;
  • tidak menerima dan tidak akan menerima apapun yang dapat mempengaruhi pendapat profesionalnya;
  • menjaga prinsip kerahasiaan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan; dan
  • terus meningkatkan kemampuan profesionalnya.

Sikap Mental Auditor Intern – Auditor Intern harus memiliki sikap mental yang baik yang tercermin dari:

  • Kejujuran,
  • Objektivitas,
  • Ketekunan, dan
  • Loyalitasnya kepada profesi.

Kewajiban Penyampaian Laporan – BPR wajib menyampaikan Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit Intern kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap tahunnya, dan untuk pertama kalinya adalah periode yang berakhir 31-12-2017.

  1. Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern paling sedikit memenuhi standar yaitu tertulis, diuraikan secara singkat dan mudah dipahami, objektif, konstruktif, dan sistematis.
  2. Laporan disusun oleh SKAI atau PE Audit Intern dan disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
  3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2), BPR menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern termasuk informasi hasil audit yang bersifat rahasia kepada Otoritas Jasa Keuangan.
  4. Laporan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama serta disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

Laporan hasil audit periode 31-12-2017 disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 31-01-2018.

Zpro Consulting Transparan

 

Zpro Consulting memberikan pelatihan  untuk menyiapkan tenaga audit intern BPR, yang mampu:

  • memahami sistem pengendalian intern (spin)
  • menguasai metode-metode pemeriksaan
  • memahami standar pelaksanaan audit intern
  • membuat program audit
  • membuat kertas kerja audit
  • membuat memo audit dan konfirmasi
  • melaksanakan penugasan audit
  • membuat laporan hasil audit dan tindak lanjut hasil audit
  • melakukan dokumentasi dan administrasi audit

Angkatan 1 :  4-5 Agustus 2017 (sudah full)

Angkatan 2: 11-12 Agustus 2017 (open pendaftaran)

Audit 4-5 Agt 2017

Untuk permintaan pelatihan, silahkan kirim email ke zinsari@yahoo.co.id

Posted in Audit Intern, bank perkreditan rakyat, bpr, Kompetensi, Tata Kelola | 2 Comments

Pelatihan Penerapan Apu-Ppt bagi BPR/BPRS menjelang dilaksanakannya Mutual Evaluation Review 2017

Apuppt1Sesuai ketentuan keanggotaan Asia Pacific Group on Money Laundering (APG), negara yang bergabung dalam APG berkomitmen untuk melaksanakan sistem Mutual Evaluation Review guna menilai tingkat kepatuhan dengan Rekomendasi FATF sebagai standar internasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).

Sebagai komitmen terhadap pelaksanaan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, pada tahun 1999, Indonesia telah menjadi anggota APG.  Sebagai anggota APG, Indonesia telah melalui proses Mutual Evaluation pada tahun 2008 dan selanjutnya direncanakan akan dilaksanakan pada kuartal 4 tahun 2017. Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, sehingga diharapkan ada keseragaman di dalam pelaksanaannya bagi seluruh Pelaku Jasa Keuangan (PJK).

Bagi bank perkreditan rakyat sebagai pelaku jasa keuangan diharapkan dapat meningkatkan kemampuannya dalam hal penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, termasuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam POJK tersebut.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh BPR antara lain:

  1. Menyesuaikan kebijakan internal dan prosedur kerja guna menjamin optimalissi upaya anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Memastikan kompetensi sumber daya manusianya untuk dapat melakukan Customer Due Dilligence maupun Enhcance Due Dilligence dengan baik.
  3. Secara konsisten menyampaikan kepada PPATK, laporan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi tunai sesuai ketentuan nominal wajib lapor dan laporan lain yang diminta oleh PPATK.
  4. Menatausahakan seluruh dokumen transaksi dan dokumen pelaporan dengan baik.

POJK no 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan telah diberlakukan sejak 21 Maret 2017.  Penyedia Jasa Keuangan (PJK) wajib menyampaikan action plan untuk penerapan program apu dan ppt kepada OJK selambat-lambatnya pada akhir Mei 2017. Selain itu, PJK diberi waktu maksimal 6 bulan untuk menyesuaikan kebijakan dan prosedurnya sejak tanggal diberlakukannya peraturan tersebut.

Dalam rangka mendukung pencapaian kompetensi SDM BPR dan BPRS, maka Zpro Consulting akan mengadakan kelas pelatihan sbb:

  • 06 Mei 2017 – Jakarta
  • 13 Mei 2017 – Lampung
  • 20 Mei 2017 – Selat Panjang
  • 24 Mei 2017 – Hotel Menara Peninsula, Jakarta

Untuk informasi permintaan training dapat via email ke zinsari@yahoo.co.id

Posted in Anti Money Loundering, bank perkreditan rakyat, bpr, training, Uncategorized | 1 Comment

Seri Edukasi Perbankan

Ayo Menabung di Bank

Sebagian orang memaknai konsep menabung berdasarkan sisa uang dari penghasilannya, itu konsep lama, di era sekarang kita harus bijak dalam pengelolaan uang. Ketika uang ada di tangan, maka kita akan gampang sekali tergoda untuk belanja, seringkali barang/jasa yg dibelanjakan itu bukanlah kebutuhan kita. Jadi perlu ada usaha mendisplinkan diri untuk selalu bersikap bijak dalam hal penggunaan uang.

Salah satu cara untuk mendisiplinkan diri adalah selalu menyisihkan terlebih dahulu sebagian penghasilannya untuk ditabung di bank. Tentu akan lebih bijak lagi apabila uang yang belum akan digunakan juga ditabung di bank.

picture1

Mengapa menabung harus di bank?

Karena bank adalah lembaga resmi yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat (UU no 7/1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan UU no 10/1998). Bank, baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terdaftar dan diawasi pengelolaannya oleh Otoritas Jasa Keuangan (UU no 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan), sehingga dapat dipercaya akan mengelola dana masyarakat dengan tanggung jawab. Bank juga wajib menerapkan berbagai peraturan-peraturan secara ketat, sehingga pengelolaan mengacu pada ketentuan Good Corporate Governance (GCG) dan ketentuan manajemen risiko, serta menerapkan prinsip kehati-hatian.

Namun demikian, sebagai penabung kita perlu memastikan lembaga keuangan tersebut:

  • terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
  • mengikuti penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
  • suku bunga yang diberikan tidak melebihi ketentuan penjaminan yang berlaku

Cermat dalam memilih produk

  • Mintalah informasi yang sejelas-jelasnya tentang ketentuan saldo minimum, suku bunga, dan biaya administrasi bulanan.
  • Tanyakan berapa suku bunga yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan(LPS) agar tabungan Anda aman.

Cermat dalam bertransaksi:

  • Periksalah   selalu   saldo   tabungan   baik   saat menyetor maupun menarik tabungan.
  • Pastikan transaksi (setoran dan atau penarikan) telah tercetak dalam buku tabungan.

picture2

Manfaat menabung di Bank

  • uang kita aman
  • mendapatkan tambahan penghasilan
  • mendapatkan fasilitas untuk kemudahan berbagai transaksi (jika tersedia di bank tersebut)
  • membina hubungan, mungkin bermanfaat ketika suatu saat kita membutuhkan fasilitas pinjaman.
  • mendisiplinkan diri untuk tidak foya-foya

 

 

 

 

 

Posted in bank, bank perkreditan rakyat, bpr, Uncategorized | 1 Comment