Kunci Membangun Keuangan Mikro

Selama ini lembaga keuangan cenderung menganggap orang miskin hanya membutuhkan pinjaman. Padahal selain membutuhkan pinjaman, orang-orang yang berpenghasilan rendah juga membutuhkan fasilitas transfer uang, tempat yang cocok untuk menabung dan mungkin sangat membutuhkan jasa asuransi yang sesuai.

Ironis sekali, banyak institusi formal maupun non formal bermunculan dengan embel-embel ingin memberdayakan masyarakat miskin, tetapi sebenarnya yang terjadi justru mengaruk keuntungan sebesar-besarnya dari orang-orang miskin tersebut. Orang-orang miskin justru dijadikan objek bisnis.

Fakta 1: Masyarakat miskin umumnya membayar biaya lebih besar untuk mendapatkan dana pinjaman. Mereka akan masuk kategori nasabah berisiko tinggi, sehingga harus diimbangi dengan suku bunga tinggi.

Fakta 2: Ketika mereka menabung, banyak institusi keuangan menganggap penyimpan/penabung kecil hanya merepotkan dan membebani biaya administrasi, sehingga bunga yang diberikan pun relatif kecil atau bahkan nol.

Fakta 3: Masyarakat kecil dianggap berkarakteristik lebih primitif, sehingga akses ke sistem keuangan modern tidak dibutuhkan, hal ini kalau kita lihat bahwa hanya lembaga keuangan bank besar saja yang diberi fasilitas pelayanan modern.

Bagaimana seharusnya?

Jika kita semua sepakat dan sungguh-sungguh mengimplementasikan UU no 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan UU no 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU no. 10 tahun 1998, maka seharusnya semangat untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah diwujudkan dalam kebijakan yang lebih nyata dan pelaksanaan yang lebih fokus untuk mereka.

Pasal 1, UU no 1 tahun 2013 tentang LKM:

Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Pasal 3, UU no 1 tahun 2013 tentang LKM:

LKM bertujuan untuk:
a. meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat;
b. membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan
c. membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

Pasal 4, UU no 7 tahun 1992 tentang Perbankan:

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam
rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Untuk mewujudkan pasal-pasal yang bagus tersebut, maka seyogyanya kita lakukan hal-hal berikut:

  1. Beri akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat miskin terhadap jasa keuangan berkelanjutan agar memungkinkan masyarakat miskin meningkatkan pendapatan, meningkatkan aset, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap goncangan eksternal.
  2. Lembaga keuangan mikro harusnya menjadi bagian yang utuh dalam sektor keuangan, artinya ada keberpihakan kepada lembaga keuangan mikro termasuk bank perkreditan rakyat (bpr), sehingga lebih leluasa untuk menjalankan usahanya secara positif.
  3. Bangunlah lembaga keuangan mikro yang berkelanjutan agar dapat berperan nyata di dalam mewujudkan tujuan mulia di atas. Membangun lembaga keuangan berkelanjutan bukanlah tujuan akhir, melainkan sebagai tujuan antara.

Pemahaman membangun lembaga keuangan mikro termasuk BPR yang berkelanjutan adalah sbb:

Berkelanjutan dalam arti  kemampuan penyedia keuangan mikro untuk menutupi seluruh biaya yang diperlukan. Jadi, lembaga keuangan tetap harus menguntungkan, sehingga  memungkinkan keberlanjutan operasional penyedia keuangan mikro dan penyediaan jasa keuangan yang terus menerus bagi masyarakat miskin.

Semangat membangun LKM dan BPR keberlanjutan nantinya akan berdampak pada  pengurangan biaya-biaya transaksi, terciptanya produk dan jasa lebih baik yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dan menemukan cara-cara baru untuk menjangkau masyarakat miskin yang belum mendapatkan pelayanan dari bank umum.

?????????Kunci Keberhasilan

  • LKM dan BPR harus secara terprogram dan berkesinambungan dalam pengembangan sumber daya manusianya.  Kompetensi kerja adalah kunci utama, mengingat pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat berpenghasilan rendah membutuhkan keahlian tersendiri.
  • Adanya peran Pemerintah maupun pihak Otoritas Keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk meningkatkan peran LKM dan BPR dalam kancah peningkatan pelayanan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
  • LKM dan BPR secara sungguh-sungguh memberikan pelayanan keuangan mikro dengan tujuan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

About zinsari

Zinsari adalah seorang professional trainer di bidang keuangan mikro. Ia menciptakan materi-materi pelatihan yang praktis dan bermanfaat bagi perkembangan keuangan mikro. Zinsari juga seorang master asesor dalam bidang asesmen kompetensi kerja serta sebagai lead asesor yang bertugas melakukan asesmen terhadap calon asesor.
This entry was posted in bank, bank perkreditan rakyat, Kompetensi, microfinance, sumber daya manusia. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s