Pelatihan Penerapan Apu-Ppt bagi BPR/BPRS menjelang dilaksanakannya Mutual Evaluation Review 2017

Apuppt1Sesuai ketentuan keanggotaan Asia Pacific Group on Money Laundering (APG), negara yang bergabung dalam APG berkomitmen untuk melaksanakan sistem Mutual Evaluation Review guna menilai tingkat kepatuhan dengan Rekomendasi FATF sebagai standar internasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).

Sebagai komitmen terhadap pelaksanaan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, pada tahun 1999, Indonesia telah menjadi anggota APG.  Sebagai anggota APG, Indonesia telah melalui proses Mutual Evaluation pada tahun 2008 dan selanjutnya direncanakan akan dilaksanakan pada kuartal 4 tahun 2017. Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, sehingga diharapkan ada keseragaman di dalam pelaksanaannya bagi seluruh Pelaku Jasa Keuangan (PJK).

Bagi bank perkreditan rakyat sebagai pelaku jasa keuangan diharapkan dapat meningkatkan kemampuannya dalam hal penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, termasuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam POJK tersebut.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh BPR antara lain:

  1. Menyesuaikan kebijakan internal dan prosedur kerja guna menjamin optimalissi upaya anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Memastikan kompetensi sumber daya manusianya untuk dapat melakukan Customer Due Dilligence maupun Enhcance Due Dilligence dengan baik.
  3. Secara konsisten menyampaikan kepada PPATK, laporan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi tunai sesuai ketentuan nominal wajib lapor dan laporan lain yang diminta oleh PPATK.
  4. Menatausahakan seluruh dokumen transaksi dan dokumen pelaporan dengan baik.

POJK no 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan telah diberlakukan sejak 21 Maret 2017.  Penyedia Jasa Keuangan (PJK) wajib menyampaikan action plan untuk penerapan program apu dan ppt kepada OJK selambat-lambatnya pada akhir Mei 2017. Selain itu, PJK diberi waktu maksimal 6 bulan untuk menyesuaikan kebijakan dan prosedurnya sejak tanggal diberlakukannya peraturan tersebut.

Dalam rangka mendukung pencapaian kompetensi SDM BPR dan BPRS, maka Zpro Consulting akan mengadakan kelas pelatihan sbb:

  • 06 Mei 2017 – Jakarta
  • 13 Mei 2017 – Lampung
  • 20 Mei 2017 – Selat Panjang
  • 24 Mei 2017 – Hotel Menara Peninsula, Jakarta

Untuk informasi permintaan training dapat via email ke zinsari@yahoo.co.id

Advertisements

About zinsari

Zinsari adalah seorang professional trainer di bidang keuangan mikro. Ia menciptakan materi-materi pelatihan yang praktis dan bermanfaat bagi perkembangan keuangan mikro. Zinsari juga seorang master asesor dalam bidang asesmen kompetensi kerja serta sebagai lead asesor yang bertugas melakukan asesmen terhadap calon asesor.
This entry was posted in Anti Money Loundering, bank perkreditan rakyat, bpr, training, Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to Pelatihan Penerapan Apu-Ppt bagi BPR/BPRS menjelang dilaksanakannya Mutual Evaluation Review 2017

  1. Pingback: Pelatihan Penerapan Apu-Ppt bagi BPR/BPRS menjelang dilaksanakannya Mutual Evaluation Review 2017 | Pegawai Negeri

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s