Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU dan PPT

Penerapan Program APU dan PPT pada BPR/BPRS wajib mengacu pada Peraturan OJK no 12/POJK.01/2017 dan Surat Edaran no 32/POJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan

Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi adalah melakukan penyesuaian Kebijakan dan Sistem Prosedur terhadap POJK dan SEOJK tersebut.

Kebijakan dan Sistem Prosedur paling kurang mencakup:

  1. Identifikasi dan verifikasi Nasabah;
  2. Identifikasi dan verifikasi Beneficial Owner;
  3. Penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi;
  4. Pengelolaan risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang berkelanjutan terkait dengan Nasabah, negara, produk dan jasa serta jaringan distribusi (delivery channels);
  5. Pemeliharaan data yang akurat terkait dengan transaksi, penatausahaan proses CDD, dan penatausahaan kebijakan dan prosedur;
  6. Pengkinian dan pemantauan;
  7. Pelaporan kepada pejabat senior, Direksi dan Dewan Komisaris terkait pelaksanaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT; dan
  8. Pelaporan kepada PPATK.

Kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT wajib dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.

Terkait dengan pengembangan produk dan praktik usaha baru, termasuk mekanisme distribusi baru, dan penggunaan teknologi baru atau pengembangan teknologi untuk produk baru maupun produk yang telah ada, maka BPR wajib mengidentifikasi dan melakukan penilaian risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme. Sebelum produk, praktik usaha dan teknologi diluncurkan atau digunakan wajib melakukan penilaian risiko

Untuk mengelola dan memitigasi risiko, BPR wajib melakukan tindakan yang memadai.

Kebijakan Uji Tuntas

Uji Tuntas Nasabah (Customer Due Diligence) yang selanjutnya disingkat CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh BPR untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC.

Uji Tuntas Nasabah (CDD – Customer Due Diligence) dilakukan pada saat:

  • Melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah;
  • Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  • Terdapat indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait dengan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; atau
  • Terdapat keraguan kebenaran informasi yang diberikan oleh Calon Nasabah, Nasabah, penerima kuasa, dan/atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner).

Dalam hal Calon Nasabah, WIC, atau Nasabah tergolong berisiko tinggi, termasuk PEP (Politically Expossed Person) dan/atau dalam area berisiko tinggi, maka harus menerapkan Uji Tuntas Lanjut (EDD – Enhanced Due Diligence), yaitu tindakan CDD yang lebih mendalam.

Kebijakan Identifikasi dan Verifikasi

Dalam rangka melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah, maka Pejabat/petugas BPR wajib:

  1. melakukan identifikasi Calon Nasabah untuk mengetahui profil Calon Nasabah; dan
  2. melakukan verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung Calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
  3. melakukan verifikasi kebenaran identitas Calon Nasabah melalui pertemuan langsung (face to face) dengan Calon Nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas Calon Nasabah.
  4. Proses verifikasi melalui pertemuan langsung (face to face) dapat digantikan dengan verifikasi melalui sarana elektronik milik BPR, dengan ketentuan sebagai berikut:
  • verifikasi dilakukan melalui proses dan sarana elektronik milik BPR dan/atau milik Calon Nasabah; dan
  • verifikasi wajib memanfaatkan data kependudukan yang memenuhi 2 (dua) faktor otentikasi.

Dalam hal berdasarkan penilaian terdapat perubahan tingkat risiko Nasabah, maka dilakukan indentifikasi dan verifikasi ulang.

Identifikasi dan verifikasi ulang dilakukan sesuai dengan pendekatan risiko, yaitu dalam hal:

  • Terdapat peningkatan nilai transaksi yang signifikan.
  • Terdapat perubahan standar dokumentasi yang mendasar.
  • Terdapat perubahan profil Nasabah yang bersifat signifikan, antara lain perubahan pola transaksi yang signifikan atau substansial Informasi pada profil Nasabah yang tersedia dalam Customer Identification File (CIF) belum dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan.
  • Menggunakan rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif.

Proses verifikasi identitas harus diselesaikan sebelum membuka hubungan usaha dengan calon Nasabah atau sebelum melakukan transaksi dengan WIC.

Proses verifikasi identitas dapat diselesaikan kemudian dalam hal memenuhi kondisi antara lain kelengkapan dokumen tidak dapat dipenuhi pada saat hubungan usaha akan dilakukan, misalnya karena dokumen identitas masih dalam proses pengurusan atau anggaran dasar masih dalam proses pengesahan. Proses verifikasi harus segera diselesaikan setelah terjadi hubungan usaha.

Kebijakan tentang Pemilik Manfaat

  • Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC yang membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi, wajib dipastikan apakah bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner).
    • Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC bertindak untuk kepentingan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), maka wajib melakukan CDD terhadap Pemilik Manfaat (Beneficial Owner).
    • Dalam hal Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) tergolong sebagai PEP maka prosedur yang diterapkan adalah prosedur EDD.
    • Dalam hal terdapat perbedaan tingkat risiko antara Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC dengan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), penerapan CDD dilakukan mengikuti tingkat risiko yang lebih tinggi.
    • Kewajiban melakukan CDD terhadap Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) tidak berlaku bagi calon Nasabah, Nasabah atau WIC yang memiliki tingkat risiko rendah.

Kebijakan tent Nasabah Risiko Tinggi

  • Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), atau WIC yang memenuhi kriteria berisiko tinggi dibuat dalam daftar tersendiri.
  • Sistem manajemen risiko diterapkan untuk menentukan apakah Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat atau WIC termasuk kriteria berisiko tinggi.
  • Kriteria berisiko tinggi dilihat dari:
    1. latar belakang atau profil Calon Nasabah, Nasabah Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), atau WIC termasuk Nasabah Berisiko Tinggi (High Risk Customers);
    2. produk sektor jasa keuangan yang berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme;
    3. transaksi dengan pihak yang berasal dari Negara Berisiko Tinggi (High Risk Countries);
    4. transaksi tidak sesuai dengan profil;
    5. termasuk dalam kategori PEP;
    6. bidang usaha Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), atau WIC termasuk usaha yang berisiko tinggi (High Risk Business);
    7. negara atau teritori asal, domisili, atau dilakukannya transaksi Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), atau WIC termasuk Negara Berisiko Tinggi (High Risk Countries);
    8. tercantumnya Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), atau WIC dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris; atau
    9. Transaksi yang dilakukan Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), atau WIC diduga terkait dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan, tindak pidana Pencucian Uang, dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme.

Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), atau WIC tergolong berisiko tinggi, termasuk PEP, maka dilakukan EDD.

PENGELOLAAN RISIKO PENCUCIAN UANG DAN/ATAU PENDANAAN TERORISME YANG BERKELANJUTAN TERKAIT DENGAN NASABAH, NEGARA, PRODUK DAN JASA SERTA JARINGAN DISTRIBUSI

Dalam melakukan penerapan program APU dan PPT berbasis risiko (risk-based approach), BPR melakukan kegiatan identifikasi risiko bawaan (inherent risk), penetapan toleransi risiko, penyusunan langkah-langkah mitigasi dan pengendalian risiko, evaluasi risiko residual (residual risk), penerapan pendekatan berbasis risiko, serta peninjauan dan evaluasi pendekatan berbasis risiko yang telah dimiliki.

Identifikasi Risiko Bawaan (Inherent Risk)

Mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.

  • Nasabah
  • Negara atau Area Geografis
  • Produk, Jasa, atau Transaksi
  • Jaringan Distribusi (Delivery Channels)

Mempertimbangkan faktor relevan lainnya yang dapat memberikan dampak pada risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme, antara lain:

  1. tren tipologi, metode, teknik dan skema Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme
  2. model bisnis Bank, termasuk skala usaha, jumlah kantor cabang, dan jumlah pegawai sebagai faktor risiko bawaan (inherent risk) dalam intern Bank.

Penilaian Risiko

  • Melakukan identifikasi terhadap masing-masing faktor diatas dengan mempertimbangkan kemungkinan dan dampak terjadinya risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.
  • Menentukan tingkat risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dengan mempertimbangkan hasil identifikasi terhadap masing-masing faktor. Tingkat risiko dimaksud dapat dibagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu rendah, menengah, dan tinggi.
  • Tingkat risiko dari setiap faktor dapat dinilai dengan menggunakan parameter likelihood (kemungkinan terjadinya risiko) dan impact (dampak kerugian yang dialami oleh Bank dalam hal risiko terjadi).

Skala Kemungkinan (Likelihood Scale)

Skala kemungkinan (likelihood scale) mengacu pada potensi risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang terjadi untuk setiap risiko tertentu yang dinilai.

Frekuensi Kemungkinan Risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme
Sering terjadi lebih dari 1 kali dalam 1 tahun
Cukup sering terjadi 1 kali dalam 1 tahun
Jarang tidak terjadi namun bukan berarti tidak mungkin terjadi

Skala Dampak (Impact Scale)

Skala dampak (impact scale) mengacu pada tingkat keparahan atau kerusakan yang dialami jika kemungkinan risiko terjadi. Dampak dari risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dapat dilihat dari beberapa sudut pandang antara lain terhadap dampak jumlah kerugian jika risiko terjadi terhadap usaha BPR seperti menderita kerugian keuangan baik dari tindak pidana atau melalui sanksi yang dikenakan oleh OJK.

Konseku ensi Dampak terhadap risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
Besar berdampak besar terhadap risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
Sedang berdampak sedang terhadap risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
Kecil berdampak kecil terhadap risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Matriks Risiko dan Nilai Risiko

Matriks risiko adalah matriks yang digunakan untuk menggabungkan kemungkinan risiko yang terjadi dan dampak risiko yang terjadi untuk mendapatkan nilai risiko. Selanjutnya, BPR menyusun tabel nilai risiko yang dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dan membantu dalam menentukan tindakan memitigasi risiko secara keseluruhan.

Apu-ppt

Apuppt

Penetapan Toleransi Risiko

Toleransi risiko merupakan komponen penting dari manajemen risiko yang efektif. Dalam menetapkan toleransi risiko, Bank perlu antara lain mempertimbangkan kemampuannya dalam menghadapi ancaman terkait Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme, seperti batasan jumlah nasabah berisiko tinggi dan/atau karakteristik yang melekat pada produk berisiko tinggi, yang dapat mempengaruhi risiko Bank secara keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank.

Penyusunan Langkah-Langkah Mitigasi dan Pengendalian Risiko

Mitigasi risiko adalah penerapan pengendalian risiko untuk membatasi risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang telah diidentifikasi dalam melakukan penilaian risiko. Mitigasi risiko akan membantu kegiatan usaha Bank tetap berada dalam toleransi risiko yang telah ditetapkan.

Bank harus mengembangkan strategi mitigasi risiko secara tertulis (berupa kebijakan dan prosedur untuk memitigasi risiko) dan menerapkannya pada area atau hubungan usaha sesuai dengan tingkat risiko sebagaimana hasil identifikasi.

Mitigasi dan pengendalian risiko didasarkan pada toleransi risiko dan tingkat risiko yang diambil (risk appetite). Mitigasi dan pengendalian risiko harus sepadan dengan risiko yang telah diidentifikasi oleh Bank.

Seluruh kegiatan usaha Bank harus memiliki langkah pengendalian risiko sebagai langkah mitigasi terhadap seluruh faktor risiko yang telah diidentifikasi dan sesuai dengan tingkat risiko pada area atau hubungan usaha, yang dilanjutkan dengan proses pemantauan dan dokumentasi secara memadai.

 

Advertisements

About zinsari

Zinsari adalah seorang professional trainer di bidang keuangan mikro. Ia menciptakan materi-materi pelatihan yang praktis dan bermanfaat bagi perkembangan keuangan mikro. Zinsari juga seorang master asesor dalam bidang asesmen kompetensi kerja serta sebagai lead asesor yang bertugas melakukan asesmen terhadap calon asesor.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s