Laporan Tahunan Mengacu pada Ketentuan Peraturan OJK nomor 48/POJK.03/2017 Tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat

Dalam rangka pemantauan keadaan usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) oleh publik, BPR diwajibkan untuk menyampaikan laporan dan/atau informasi sesuai dengan jenis, waktu, cakupan, dan bentuk yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jenis laporan dan/atau informasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi. Hal tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat yang telah diberlakukan sejak 12 Juli 2017 dan ketentuan pelaksanaannya Surat Edaran OJK no 39/SEOJK.03/2017 yang telah diberlakukan sejak 19 Juli 2017.

Laporan Tahunan

Laporan Tahunan disusun untuk memberikan gambaran lengkap mengenai kinerja BPR dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang antara lain berisi informasi umum dan Laporan Keuangan Tahunan.

Agar Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi dapat diperbandingkan, penyajian laporan tersebut wajib didasarkan pada standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR dan Pedoman Akuntansi bagi BPR (PA BPR).

Ketentuan Penyampaian Laporan Tahunan:

  • BPR wajib menyampaikan Laporan Tahunan  kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat akhir bulan April setelah Tahun Buku berakhir
    Laporan Tahunan  wajib ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi BPR dengan mencantumkan nama secara jelas.
  • Bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) Laporan Keuangan Tahunan yang disampaikan dalam Laporan Tahunan wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
  • Bagi BPR yang mempunyai total aset kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Laporan Keuangan Tahunan yang disampaikan dalam Laporan Tahunan yaitu Laporan Keuangan Tahunan yang telah dipertanggungjawabkan oleh Direksi dalam rapat umum pemegang saham.

Sanksi:

  • BPR yang terlambat menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan.
  • BPR yang tidak menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
  • BPR yang telah menyampaikan Laporan Tahunan, namun penyusunan dan penyajiannya tidak sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi kondisi keuangan BPR dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila setelah diberi surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu untuk setiap surat peringatan, BPR tidak memperbaiki dan tidak menyampaikan laporan dimaksud.

Apa yang harus dimuat dalam Laporan Tahunan?

Laporan Tahunan paling sedikit memuat hal-hal berikut:

LT1

LT2

LT3

LT4

 

 

 

 

 

Advertisements

About zinsari

Zinsari adalah seorang professional trainer di bidang keuangan mikro. Ia menciptakan materi-materi pelatihan yang praktis dan bermanfaat bagi perkembangan keuangan mikro. Zinsari juga seorang master asesor dalam bidang asesmen kompetensi kerja serta sebagai lead asesor yang bertugas melakukan asesmen terhadap calon asesor.
This entry was posted in bank perkreditan rakyat, bpr, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s