Mencermati Ketentuan Penggunaan Dana Pendidikan dan Pelatihan

UntitledSeperti kita ketahui bahwa perbankan adalah lembaga intermediasi di sektor jasa keuangan yang harus dikelola secara profesional dan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Pengelolaan secara profesional hanya dapat dilakukan jika sumber daya manusia dipersiapkan dengan baik dan terencana melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no 47/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang telah diberlakukan sejak 10 Juli 2017, mewajibkan BPR/BPRS menyediakan dana pendidikan paling kurang 5% (lima persen) dari realisasi biaya SDM tahun sebelumnya.

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang dibiayai dengan Dana Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dapat dilakukan dengan cara:

  • dilaksanakan oleh BPR atau BPRS sendiri;
  • ikut serta pada pendidikan yang dilakukan oleh BPR atau BPRS lain;
  • bersama-sama dengan BPR atau BPRS lain menyelenggarakan pendidikan;
  • mengirim SDM untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan perbankan; dan/atau
  • mengikutsertakan SDM pada program sertifikasi kompetensi kerja SDM BPR atau BPRS.

Ketentuan Penggunaan Dana

Supaya penggunaan dana pendidikan dan pelatihan tepat guna, maka pihak-pihak yang dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan terkait dengan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam POJK tersebut adalah pihak yang mempunyai kemampuan dan/atau pengetahuan di bidang perbankan baik yang berasal dari intern maupun ekstern BPR atau BPRS dengan tenaga pengajar yang telah berpengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan lainnya.

Dana pendidikan dan pelatihan juga dapat digunakan untuk sertifikasi kompetensi, namun harus dipastikan bahwa sertifikasi tersebut sesuai dengan kerangka kualifikasi pada sektor jasa keuangan, bidang BPR. Program sertifikasi kompetensi kerja bagi SDM BPR atau BPRS yang dimaksud  harus diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 44/POJK.03/2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BPR dan BPRS.

Lembaga Sertifikasi Profesi

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 44/POJK.03/2015, Lembaga Sertifikasi Profesi yang dapat menyelenggarakan sertifikasi kompetensi untuk SDM BPR/BPRS wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Sertifikasi Profesi juga wajib menggunakan SKKNI yang berlaku di sektor jasa keuangan bidang BPR/BPRS di dalam pengemasan skema sertifikasinya.

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

About zinsari

Zinsari adalah seorang professional trainer di bidang keuangan mikro. Ia menciptakan materi-materi pelatihan yang praktis dan bermanfaat bagi perkembangan keuangan mikro. Zinsari juga seorang master asesor dalam bidang asesmen kompetensi kerja serta sebagai lead asesor yang bertugas melakukan asesmen terhadap calon asesor.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s