Menjadi Komisaris di Bank Perkreditan Rakyat

KETENTUAN MENJADI ANGGOTA KOMISARIS BPR

Untuk menjadi anggota Dewan Komisaris BPR harus mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Dalam memberikan persetujuannya, Otoritas Jasa Keuangan melakukan uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Dewan Komisaris yang telah memenuhi persyaratan pencalonan.

Anggota Dewan Komisaris harus memiliki:

  • Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya
  • Pengalaman di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan
  • Sertifikat kompetensi sebagai Komisaris Bank Perkreditan Rakyat

Seluruh anggora Dewan Komisaris BPR harus berkedudukan di Indonesia dan paling sedikit 1(satu) orang bertempat tinggal di provinsi yang sama atau kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR.

Sertifikat Kompetensi Komisaris BPR

Sertifikat kompetensi Komisaris BPR, diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Untuk mendapatkan sertifikat tersebut, seorang peserta harus mengikuti asesmen dengan menggunakan skema sertifikasi kompetensi komisaris BPR konvensional (KKNI level 6) yang mencakup unit-unit kompetensi berikut:

  1. K.64BPR00.019.1 – Menerapkan Tata Kelola Perusahaan
  2. K.64BPR00.020.2 – Menerapkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku
  3. K.64BPR00.021.1 – Melakukan Pengawasan dan Pengarahan Kepada Direksi
  4. K.64BPR00.022.1 – Menerapkan Manajemen Risiko Kredit, Operasional, Likuiditas, dan Kepatuhan
  5. K.64BPR00.023.1 – Menerapkan Manajemen Risiko Reputasi dan Risiko Stratejik
  6. K.64BPR00.024.1 – Menerapkan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
  7. K.64BPR00.029.1 – Menerapkan Manajemen Kepemimpinan
  8. K.64BPR00.034.1 – Melakukan Analisis Keuangan dan Non Keuangan

Unit-unit kompetensi tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 322 tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Keuangan Bidang Bank Perkreditan Rakyat.

Kewajiban Dewan Komisaris BPR

  • Melakukan rapat secara berkala paling sedikit 1(satu) kali dalam 3(tiga) bulan.
  • Mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR, apabila diminta Otoritas Jasa Keuangan.
  • Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
  • Melaksanakan pedoman dan tata-tertib kerja anggota Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.  Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib:

  • Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sesuai ketentuan yang berlaku.
  • Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
  • Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
  • Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10(sepuluh) hari sejak ditemukannya:
  1. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan atau
  2. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR

Rapat Dewan Komisaris BPR

Rapat Dewan Komisaris wajib dilaksanakan paling sedikit 1(satu) kali dalam 3(tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

Agenda rapat Dewan Komisaris, antara lain:

  • Rencana bisnis BPR
  • Isu-isu strategis BPR
  • Evaluasi/penetapan kebijakan strategis
  • Evaluasi realisasi rencana bisnis BPR

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai antara lain, permasalahan, kinerja dan kebijakan operasional BPR.

Larangan bagi Anggota Dewan Komisaris

  • Dilarang menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
  • Dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.
  • Dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

 

MENJADI SEORANG KOMISARIS BPR YANG HANDAL

Memiliki sertifikat kompetensi dan lulus fit & proper test di Otoritas Jasa Keuangan adalah pemenuhan legalitas sebagai Komisaris BPR. Namun seorang Komisaris perlu senantiasa memelihara kompetensi yang telah dimilikinya, menjaga integritas dan independensinya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, menjadi Komisaris yang handal tentu memerlukan komitmen dan perhatian yang penuh terhadap BPR dimana ybs bertugas. Berikut ini beberapa aspek kritis kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang Komisaris handal:

  1. Mampu menerapkan prinsip kehati-hatian pada bisnis perbankan.
  2. Mampu melaksanakan pengawasan dan pengarahan kepada Direksi.
  3. Mampu menerapkan praktek perbankan yang sehat.
  4. Mampu mengetahui keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.
  5. Mampu mengidentifikasi tipologi penyimpangan ketentuan perbankan.

Untuk itu, seorang Komisaris BPR harus membekali dirinya dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan, antara lain:

  • Ketentuan prinsip kehati-hatian, penerapan tata kelola, penerapan manajemen risiko, penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
  • Teknik-teknik dalam melakukan pengawasan operasional BPR, baik pada bidang penyaluran dana, penghimpunan dana, maupun pembukuan dan pelaporannya.
  • Teknik-teknik analisis keuangan, termasuk analisis rasio-rasio keuangan untuk dapat mengetahui kondisi keuangan dan kinerja BPR, juga untuk mengetahui apakah BPR dalam kondisi kuat atau rentan terhadap risiko.

 

Peran Dewan Komisaris pada Rencana Bisnis BPR

Setiap akhir tahun, Direksi BPR berkewajiban menyusun Rencana Bisnis (RBB) yang akan digunakan sebagai pedoman kerja tahun buku berikutnya. Dewan Komisaris berkewajiban memastikan bahwa RBB yang disusun secara realistis, sesuai dengan visi-misi BPR, serta telah mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, termasuk mempertimbangkan asumsi pertumbuhan ekonomi, prinsip kehati-hatian dan praktek perbankan yang sehat.

Setiap semester, Dewan Komisaris berkewajiban menyampaikan hasil pengawasannya terhadap pelaksanaan RBB kepada Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi:

  1. Pelaksanaan RBB baik secara kuantitatif maupun kualitatif
  2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja
  3. Penerapan tata kelola dan manajemen risiko
  4. Upaya memperbaiki kinerja

Pengawasan Rutin oleh Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara aktif dan pasif terhadap pelaksanaan kepenggurusan oleh Direksi.

Pengawasan pasif dilakukan melalui penelaahan laporan-laporan internal BPR, laporan keuangan, laporan perkembangan rasio-rasio keuangan, termasuk laporan realisasi rencana kerja.

Pengawasan aktif dilakukan melalui pemantauan atau pemeriksaan transaksi secara langsung, termasuk memantau hasil temuan audit dan tindak lanjut terhadap komitmen temuan audit.

Bila perlu, anggota Dewan Komisaris dapat mengikuti seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan mengenai:

  • Sistem Pengendalian Intern, termasuk audit intern dan pengawasan BPR
  • Review Kelayakan Renana Bisnis
  • Tipologi Penyimpangan Praktek Perbankan
  • Analisis Keuangan dan Non Keuangan
  • Tata Kelola, termasuk penerapan fungsi kepatuhan
  • Manajemen risiko
  • Peraturan-peraturan terkait

 

Review RBB2

 

 

 

 

About zinsari

Zinsari adalah seorang professional trainer di bidang keuangan mikro. Ia menciptakan materi-materi pelatihan yang praktis dan bermanfaat bagi perkembangan keuangan mikro. Zinsari juga seorang master asesor dalam bidang asesmen kompetensi kerja serta sebagai lead asesor yang bertugas melakukan asesmen terhadap calon asesor.
This entry was posted in bank perkreditan rakyat, bpr, Good Corporate Governance, Kompetensi, Tata Kelola, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s