Ketentuan BPR

  • ♦♦♦   Peraturan / Surat Edaran OJK
  • ♦♦♦   Peraturan / Surat Edaran BI
  • ♦♦♦   Peraturan Lainnya

KELEMBAGAAN BPR

1. Bank Perkreditan Rakyat

2. Transformasi Bank Kredit Desa yang Diberikan Status BPR

  • POJK no 10/POJK.03/2016 tentang Pemenuhan Ketentuan BPR dan Transformasi Bank Kredit Desa yang Diberikan Status BPR [read/download]
  • SEOJK no 19/SEOJK.03/2016 tentang Pemenuhan Ketentuan BPR dan Transformasi Bank Kredit Desa yang Diberikan Status BPR [read/download]

 3. Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti

  • POJK no 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti [read/download]

4. Sertifikasi Direktur dan Komisaris

5. Fit and Proper Test

  • POJK nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan [read/download]
  • Penjelasan POJK nomor 27/POJK.03/2016 [read/download]
  • SE nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan [read/download] [Lamp]

6. Izin Pedagang Valuta Asing

  • SE nomor 9/38/DPBPR, 28 des 2007, tentang Tata Cara Perizinan dan Pelaporan BPR dan BPRS yang Melakukan Kegiatan sebagai Pedagang Valuta Asing [ read/download ] dan lampiran [ read/download ]

7. Pungutan oleh OJK

  • Peraturan Pemerintah no 11/2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan [read/download]

PRINSIP KEHATI-HATIAN, KESEHATAN BANK & PEMERIKSAAN

1. Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

  • POJK no 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 1013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan [read/download ]
  • SE no 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen [read/download]
  • SE no 1/SEOJK.07/2014 tentang Pelaksanaan Edukasi dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan kpd Konsumen dan/atau Masyarakat [read/download ]
  • SE no 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan [read/download ]
  • SE no 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku [read/download]

2. Tata Kelola BPR

3. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

  • POJK nomor 5/POJK.03/2015, tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat [ read/download ]
  • SE OJK no 8/SEOJK.03/2016 tentang KPMM [read/download] [Lamp 1]  [Lamp 2]

4. Manajemen Risiko bagi BPR

  • POJK no 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR [read/download]
  • Format dan Tatacara Penyampaian Rencana Tindak dan Realisasi Rencana Tindak Penerapan Manajemen Risiko BPR – Surat Deputi Komisioner Pengawas Perbankan no S-45/PB.1/2016 [read/download]

5. Batas Maksimum Pemberian Kredit

  • PBI nomor 11/13/PBI/2009, tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat [ read/download ]
  • SE nomor 11/21/DKBU, 10 agustus 2009, tentang Ketentuan Pelaksanaan BMPK [ read/download ]

6. Bank Dalam Pengawasan Khusus

  • PBI nomor 11/20/PBI/2009, tentang Tindak Lanjut terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Pengawasan Khusus [ read/download ]
  • SE nomor 11/19/DKBU, 31 juli 2009, tentang Ketentuan Pelaksanaan PBI no. 11/20/PBI/2009. [ read/download]

7. Kualitas Aktiva Produktif

  • PBI nomor 8/19/PBI/2006, tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif [ read/download ]
  • PBI nomor 13/26/PBI/2011, tentang Perubahan atas PBI no  8/19/PBI/2006, tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif [ read/download]

8. Pedoman Kebijakan Perkreditan

  • SE nomor 14/26/DKBU, 19 september 2012, tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan bagi Bank Perkreditan Rakyat [ read/download ]
  • Lampiran SE no 14/26/DKBU [ read/download ]

9. Pedoman Akuntansi BPR

  • SE nomor 12/14/DKBU, 1 juni 2010, tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi BPR [ read/download ]
  • Pedoman Akuntansi BPR [ read/download ]
  • Surat nomor 13/38/DKBU, 19 jan 2011, tentang Batasan Materialitas Pendapatan Provisi dan Biaya Pendirian dalam PA-BPR [ read/download ]

10. Laporan Bulanan

  • SE nomor 15/20/DKBU, 22 mei 2013, tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat [ read/download ]

11. Transaparansi Kondisi Keuangan

  • SE nomor 8/30/DPBPR, 12 des 2006, tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi BPR [ read/download ]
  • PBI nomor 15/3/PBI/2013, tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR [ read/download ]

12. Sistem Informasi Debitur (SID-BI) – Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK-OJK)

  • PBI no 9/14/PBI/2007, tentang Sistem Informasi Debitur [ read/download ]
  • PBI no 18/21/PBI/2016, tentang Perubahan atas PBI no 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur [read/download]
  • Pedoman Penyusunan Data SLIK [read/download]
  • Struktur Data SLIK [read/download]

13. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

  • SK Dir. No.30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan BPR
  • Kodifikasi PBI Kelembagaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank [read/download]

14. Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan & Pelatihan

  • PBI no 514/PM/2003 tanggal 23 Juli 2003 tentang Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan untuk Pengembangan SDM BPR [read/download ]

15. Rencana Bisnis

  • POJK no … tentang Rencana Bisnis BPR/BPRS
  • SE no … tentang Rencana Bisnis BPR

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME

1.Undang-Undang

  • UU no 8/2010 ttg Pencegahan dan Pemberantasan TPPU [read/download]
  • UU no 9/2013 ttg Pencegahan dan Pemberantasan TP Pendanaan Terorisme [read/download]

2. Peraturan Pemerintah

  • PP no 43/2015 ttg Pihak Pelapor  [read/download]
  • PP no 2/2016 ttg Tatacara Penyampaian Informasi dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU [read/download]

3. Peraturan dan Surat Edaran Bank Indonesia

  • PBI nomor 12/20/PBI/2010, tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah [ read/download ]
  • SE nomor 13/14/DKBU, 12 mei 2011, tentang Ketentuan Pelaksanaan PBI no. 12/20/PBI/2010. [ read/download ]

4. Pedoman PPATK

  • Panduan singkat registrasi Pelaku Jasa Keuangan [read/down;oad]
  • Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan TPPU bagi PJK [read/download]
  • Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan [read/download]
  • Pedoman Identifikasi TKM terkait Pendanaan Terorisme [read/download]
  • Pedoman Identidikasi Produk, Nasabah, Usaha dan Negara Berisiko Tinggi [read/download]
  • User Manual GRIPS [read/download]

5. Peraturan Kepala PPATK

  • Perka No PER-09/1.02.2/PPATK/09/12 ttg Tatacara Penyampaian LTKM dan LTKT [read/download] [lamp 1] [lamp 2] [lamp 3]
  • Perka No PER-14/1.02/PPATK/11/14 ttg Pengenaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan [read/download]
  • Perka No PER-02/1.02/PPATK/02/15 ttg Kategori Penguna Jasa Berpotensi Melakukan TPPU [read/download]

6. Surat Edaran PPATK

  •  Surat No S-66/1.02.3/PPATK/03/15 ttg Penolakan Hubungan Usaha dg Orang/Korporasi yang terdaftar dalam TTOT [read/download]
  • Surat No SE-03/1.02/PPATK/05/15 ttg Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan [read/download]
  • Surat Edaran no 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korposasi yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris [read/donwload]

KETENTUAN LAINNYA

1. Pajak Bunga Simpanan

  • Peraturan Pemerintah no 131/2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Tabungan dan Deposito [ read/download ]

2. Pengakuan Biaya

  • PMK no 81/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan sebagai Biaya [ read/download ]
  • PMK no 219/PMK.011/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 81/PMK.03/2009 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan sebagai Biaya [ read/download ]
  • PMK no 02/PMK.03/2010 tentang Biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto [read/download]
  • PMK no 105/PMK.03/2009 tentang Piutang yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih [read/download]

  3. Penjaminan Simpanan

  • Peraturan LPS no 2/2014 ttg Perubahan atas PLPS no 2/PLPS/2010 ttg Program Penjaminan Simpanan [read/download]
  • Panduan Tatacara Perhitungan Premi [read/download]
  • Format Laporan Keuangan Tahunan [read/download]

  4. Pajak Penghasilan

  • Peraturan Menteri Keuangan no 101/PMK.010/2016 ttg Penyesuaian PTKP [read/download]

151 Responses to Ketentuan BPR

  1. yosi says:

    Selamat pagi Pak, terimakasih atas seluruh informasi yang disampaikan, dan saya salut pada bapak berkenan meluangkan waktu untuk memberi pencerahan, oh ya pak mau tanya: untuk laporan audit internal ke OJK mulai berlaku Des 2015 atau Des 2016 inggih? Mtrnwn

  2. I WAYAN EDIYASA says:

    Selamat pagi pak….saya peserta sertif bapak tahun 2013 saat ini manjadi Direktur BPR. Untuk peraturan OJK ataupun ketentuan lain tentang BPR mohon selalu Update ya pak, karena saya selalu mengikuti blog bapak ini. terima kasih….

  3. dasril munir says:

    assalamu’alaikum wrwb pak, terima kasih sangat bermanfaat info yang bapak berikan. sukses selalu ( dasril munir )

  4. selamat siang pak🙂 saya ingin bertanya apakah peraturan mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan bpr masih menggunakan peraturan lama tahun 1997 atau ada peraturan yang lebih baru?
    terima kasih sebelumnya…

  5. jana says:

    Selamat pagi pak Zinsari, saya ingin menanyakan untuk laporan Rencana Tindak penerapan Manajemen Risiko ( di lihat dari POJK No.13/POJK.03/2015 Pasal 20 ) itu kan untuk pertama kalinya dibuat paling lambat tgl 30 Juni 2016, trus di pasal 26 nya mengenai format, tata caranya diatur dalam SE OJK,..SE nya yang mana ya ?.belum ketemu, mohon penjelasannya.. Terima kasih sebelumnya

  6. lili setiaji says:

    Luar biasa bapak Zinsari, orang seperti bapak ini yang selalu membagian ilmu yang bermanfaat semoga menjadi amalan yang nantinya menjadi bekal di akherat aamiin, semoga kita semua khususnya pelaku bisnis perbankan maupun yang lainnya dapat mencontoh seperti bapak

  7. Dwi Aribowo (Cilacap) says:

    Ass wr wb success dan sehat selalu Bp. Zinzari terimakasih atas info & ketentuan ttg BPR yg telah disampaikan…. Mohon petunjuk u/ pelaporan Manajemen Risiko BPR ke OJK apakah ada format yg praktis dan mudah dipelajari bagi kami pak??? Trimakasih

  8. wayan edi says:

    Selamat pagi pak…dalam penerapan GCG, modal inti dibawah Rp 50 M tidak diwajibkan membentuk komite, namun fungsi komite dilaksanakan oleh dewan komisaris. Dalam hal ini boleh gak dewan komisaris dalam pelaksanaan fungsi tsb dibantu oleh pejabat eksekutif (contoh : fungsi komite audit bersama dg Audit Internal bank, fungsi komite pemantauan risiko bersama dg fungsi manajemen risiko bank), terima kasih sebelumnya..

    • zinsari says:

      Bapak bisa mengacu pada SE OJK no 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR. Butir III. 4:
      Pihak Independen sesuai Pasal 1 angka 6 POJK Tata Kelola BPR adalah pihak diluar BPR yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham pengendali, dan/atau tidak memiliki hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

      ===> Pihak diluar BPR, berarti bukan dari dalam BPR

  9. Wadiyo says:

    Lengkap sekali informasinya Pak.
    Kalau untuk BPR Syar’ah bagaimana bentuk laporan keuangannya Pak.

    Terima kasih

  10. Januar Hertanto says:

    Salam sehat selalu Pak Zinsari, saya alumni Certif tahun 2008 dan salah satu tutornya adalah Pak Zinsari, sungguh luarbiasa dedikasi Bapak terhadap perkembangan industri BPR di Indonesia dengan membuat blog khusus lembaga keuangan perbankan BPR dan semoga senantiasa dapat memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi pelaku bisnis BPR pada khususnya dan seluruh pemerhati industri BPR pada umumnya, “BPR you’ll never walk alone”…

  11. Sulasmi says:

    Selamat siang pak Zinsari, saya ingin menanyakan untuk laporan Rencana Tindak penerapan Manajemen Risiko ( di lihat dari POJK No.13/POJK.03/2015 Pasal 20 ), untuk pertama kalinya dilaporkan paling lambat tgl 30 Juni 2016, dan pada pasal 26,mengenai format tata caranya diatur dalam SE OJK, Namun saya tidak tahu SE yang mengacu ke format tersebut. mohon bantuannya. Terima kasih.

    • zinsari says:

      memang betul, menurut POJK, tata cara pelaporan akan diatur melalui SE, namun sampai saat ini SE belum diterbitkan.. kita tunggu aja, kan masih ada waktu sebulan lagi…

  12. Nurfatma says:

    Selamat dan sukses selalu pak zin , mohon info tgl brp pemberlakuan denda ojk bagi kepengurusan bpr yg blm lengkap trims pak zin (fatma riau 08127511693) jika tdk merepotkan email fatmabpr@yahoo.com selalu menunggu kiriman email dari bapak ttg info BPR ;pojk ,info perbarindo ,bi atau apapun ,trims pak zin

    • zinsari says:

      Sanksinya bukan dalam bentuk denda, tetapi bisa berupa:
      a. teguran tertulis;
      b. penurunan tingkat kesehatan BPR satu predikat;
      c. larangan pembukaan jaringan kantor dan kegiatan Pedagang Valuta Asing (PVA); dan/atau
      d. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR.
      Lihat POJK no 20/POJK.03/2014 pasal 88.

    • zinsari says:

      Ketentuan jumlah Direksi telah diatur melalui PBI maupun POJK no 20/POJK.03/2014. Pengenaan sanksi apabila tidak dipenuhi dalam 120 hari, baca POJK no 20/POJK.03/2014 pasal 33. Sedangkan sanksinya bisa dilihat di pasal 88
      Semoga dapat menjawab apa yg ibu tanyakan.

  13. Liza says:

    Selamat siang pak Zinsari, saya ingin menanyakan untuk laporan Rencana Tindak penerapan Manajemen Risiko ( di lihat dari POJK No.13/POJK.03/2015 Pasal 20 ) Terkait dengan pengangkatan Pejabat Eksekutif yang menjalan fungsi Manajemen Resiko merangkap Fungsi Kepatuhan bertanggung jawab pada Direktur Kepatuhan. Seandainya Direktur Kepatuhan belum ada, yang ada hanya Direktur Operasional. Apakah PE tersebut boleh bertanggung jawab kepada Direktur Operasional ?
    Terima Kasih Pak, untuk penjelasannya.

  14. andi triyana says:

    Selamat siang pak ,
    mohon informasinya untuk POJK No.13/POJK.03/2015 , apakah berlaku juga untuk BPR Syariah atau sementara hanya untuk yang konven
    terima kasih atas infonya

  15. vivi says:

    Selamat siang pak, saya ingin menanyakan terkait penunjukan Pejabat Eksekutif yang menjalankan fungsi Manajemen Resiko merangkap Fungsi Kepatuhan apakah boleh merangkap juga dengan orang yang telah ditunjuk sebagai Pejabat Eksekutif yang menjalankan Fungsi Audit Internal? Terima kasih pak, untuk penjelasannya.

  16. Roosevelt says:

    Terima kasih pak, sangat membantu peraturannya..

  17. Hadijah says:

    selamat siang Pa Zinsari…salam sehat dan sukses pa, saya mau tanya sesuai POJK no 4/
    pojk.03/2015 tentang tata kelola BPR pasal 53 ayat (2) anggota direksi BPR yang membawahi fungsi kepatuhan dng modal inti kurang dari 50 M wajib independen dan memenuhi syarat tidak menangani penyaluran dana.apakah direksi yang di maksud boleh membawahi operasional selain penyaluran dana ? terima kasih…

    • zinsari says:

      Boleh bu… untuk lebh jelasnya Ibu bisa ikuti pelatihan Penerapan Tata Kelola yang akan diselenggarakan tanggal 6 Agustus 2016 di hotel Grand Cempaka, Jakarta

  18. asep says:

    salam hangat Pak Zin, saya alumni Certif tahun 2014 dan salah satu asesornya adalah Pak Zinsari, sungguh luarbiasa dedikasi Bapak terhadap perkembangan industri BPR di Indonesia dengan membuat blog khusus lembaga keuangan perbankan BPR dan semoga senantiasa dapat memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi pelaku bisnis BPR. Untuk peraturan OJK ataupun ketentuan lain tentang BPR mohon selalu Update ya pak

  19. harwantoranu says:

    mohon maaf pak zinzary mau tanya . apakah direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan menegement resiko boleh menjadi anggota komite kredit serta promo promo tabungan dan deposito mengingat terbatasnya SDM di bpr

    • zinsari says:

      justru dilarang menangani penyaluran dana… artinya dilarang terlibat dalam komite kredit

      • harwantoranu says:

        terima kasih pak atas penjelasanya
        maaf pak zinzary mau tanya,apakah direktur bpr yang membawahkan fungsi kepatuhan bisa melakukan pemantauan dan pembinaan atas kredit yang sudah direalisasikan dalam menjalankan fungsi kepatuhan dan menegement resiko

  20. Sulasmi says:

    Selamat pagi Pak, terimakasih atas seluruh informasi yang disampaikan, dan saya salut pada bapak berkenan meluangkan waktu untuk memberi pencerahan, semua ini sangat membantu.
    Saya mau tanya pak, adakah aturan yang mengatur tentang Penggunaan TSI oleh Bank..? sekali lagi terimakasih.

  21. harwantoranu says:

    maaf pak zinzary mau tanya,apakah direktur bpr yang membawahkan fungsi kepatuhan bisa melakukan pemantauan dan pembinaan atas kredit yang sudah direalisasikan dalam menjalankan fungsi kepatuhan dan menegement resiko

  22. pinahan88 says:

    selamat pagi pak zinsari
    mau nanya , boleh tidak SOP menajemen Resiko dan Kepatuhan dijadikan satu?

    • zinsari says:

      Sebaiknya terpisah karena fungsinya berbeda. selain itu Surat Edaran OJK tentang Manajemen Risiko belum terbit, jadi belum ada petunjuk teknis pelaksanaannya.

  23. hadijah says:

    Selamat sore pa zinsari…..salam sehat dan sukses selalu pa, saya mau tanya untuk perhitungan tingkat kesehatan BPR hanya berpedoman pada SK Dir BI No. 30/12/KEP/DIR tgl 30 April 1997 saja, atau ada SE nya lagi pa, kalau ada dimana saya bisa mendapatkannya pa, soalnya di websitenya BI juga tidak ada. terimakasih…..

  24. ekowinarno says:

    Pak mohon informasi apakah ada peraturan BI/OJK yg mengatur kredit sindikasi ?

  25. wayan edi says:

    Siang pak…ketentuan tentang merger, akuisisi dan konsolidasi BPR diatur dalam ketentuan mana ya pak?? terima kasih

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s