Ketentuan BPR

Pada bagian ini terdapat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), baik ketentuan kelembagaan, kegiatan usaha, prinsip kehati-hatian dan lainnya.

KELEMBAGAAN & KEGIATAN USAHA BPR

1. Bank Perkreditan Rakyat

2. Transformasi Bank Kredit Desa yang Diberikan Status BPR

  • POJK no 10/POJK.03/2016 Pemenuhan Ketentuan BPR dan Transformasi Bank Kredit Desa yang Diberikan Status BPR [read/download]
  • SEOJK no 19/SEOJK.03/2016 Pemenuhan Ketentuan BPR dan Transformasi Bank Kredit Desa yang Diberikan Status BPR [read/download]

 3. Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti

4. Sertifikasi Direktur dan Komisaris

5. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)

  • POJK nomor 27/POJK.03/2016 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan [read/download]
  • Penjelasan POJK nomor 27/POJK.03/2016 [read/download]
  • SE nomor 39/SEOJK.03/2016 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan [read/download] [Lamp]

6. Izin Pedagang Valuta Asing

  • SE nomor 9/38/DPBPR, 28 des 2007 Tata Cara Perizinan dan Pelaporan BPR dan BPRS yang Melakukan Kegiatan sebagai Pedagang Valuta Asing [ read/download ] dan lampiran [ read/download ]

7. Pungutan oleh OJK

  • Peraturan Pemerintah no 11/2014 Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan [read/download]

PRINSIP KEHATI-HATIAN, KESEHATAN BANK & PEMERIKSAAN

1. Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

  • POJK no 1/POJK.07/2013 Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan [read/download ]
  • SE no 2/SEOJK.07/2014 Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen [read/download]
  • SE no 1/SEOJK.07/2014 Pelaksanaan Edukasi dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan kpd Konsumen dan/atau Masyarakat [read/download ]
  • SE no 12/SEOJK.07/2014 Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan [read/download ]
  • SE no 13/SEOJK.07/2014 Perjanjian Baku [read/download]

2. Tata Kelola BPR

3. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

  • POJK nomor 5/POJK.03/2015 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat [ read/download ]
  • SE OJK no 8/SEOJK.03/2016 KPMM [read/download] [Lamp 1]  [Lamp 2]

4. Manajemen Risiko bagi BPR

  • POJK no 13/POJK.03/2015 Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR [read/download]
  • Format dan Tatacara Penyampaian Rencana Tindak dan Realisasi Rencana Tindak Penerapan Manajemen Risiko BPR – Surat Deputi Komisioner Pengawas Perbankan no S-45/PB.1/2016 [read/download]

5. Batas Maksimum Pemberian Kredit

6. Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan

  • PBI nomor 11/20/PBI/2009 Tindak Lanjut terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Pengawasan Khusus [ read/download ]
  • SE nomor 11/19/DKBU, 31 juli 2009 Ketentuan Pelaksanaan PBI no. 11/20/PBI/2009. [ read/download]
  • POJK nomor 19/POJK.03/2017 Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR/BPRS [read/download] Penjelasannya [read/download]
  • POJK nomor 43/POJK.03/2017 Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Bank [read/download]

7. Kualitas Aktiva Produktif

  • PBI nomor 8/19/PBI/2006 Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif [ read/download ]
  • PBI nomor 13/26/PBI/2011 Perubahan atas PBI no  8/19/PBI/2006, tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif [ read/download]

8. Pedoman Kebijakan Perkreditan

  • SE nomor 14/26/DKBU, 19 september 2012 Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan bagi Bank Perkreditan Rakyat [ read/download ]
  • Lampiran SE no 14/26/DKBU [ read/download ]

9. Pedoman Akuntansi BPR

10. Laporan Bulanan

  • SE nomor 15/20/DKBU, 22 mei 2013 Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat [ read/download ]

11. Transparansi Kondisi Keuangan

  • POJK  nomor 48/POJK.03/2017  Transparansi Kondisi Keuangan BPR [read/download]
  • SE OJK no 39/SEOJK.03/2017 Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi [read/download] [Lampiran]

12. Sistem Informasi Debitur (SID-BI) – Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK-OJK)

  • PBI no 9/14/PBI/2007 Sistem Informasi Debitur [ read/download ]
  • PBI no 18/21/PBI/2016 Perubahan atas PBI no 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur [read/download]
  • POJK no 18/POJK.03/2017 Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK [read/download]
  • Pedoman Penyusunan Data SLIK [read/download]
  • Struktur Data SLIK [read/download]

13. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

  • SK Dir. No.30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan BPR [read/download]
  • Kodifikasi PBI Kelembagaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank [read/download]

14. Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan & Pelatihan

  • POJK no 47/POJK.03/2017 Penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan untuk Pengembangan SDM BPR [read/download] penjelasannya [read/download]

15. Rencana Bisnis

  • POJK no 37/POJK.03/2016 Rencana Bisnis BPR/BPRS [read/download]
  • POJK no 37/POJK.03/2016 Penjelasan Rencana Bisnis BPR/BPRS [read/download]
  • SEOJK no 52/SEOJK.03/2016 Rencana Bisnis BPR [ read/download ]
  • SEOJK no 52/SEOJK.03/2016 Rencana Bisnis BPR-Lampiran [read/download]

16. Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi

  • POJK no 75/POJK.03/2016 Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi BPR/BPRS [read/download]
  • SEOJK no 15/SEOJK.03/2017 Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi BPR/BPRS [read/download] [Lamp I] [Lamp II]

17. Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan KAP

  • POJK no 13/POJK.03/2017 Penggunaan Jasa AP dan KAP [read/download]
  • SEOJK no 36/SEOJK.03/2017 Tatacara Penggunaan Jasa AP dan KAP [read/download] [Lamp]

 18. Pemeriksaan Bank

 19. Perlakuan Khusus

  • POJK nomor 45/POJK.03/2017 Perlakuan Khusus Kredit pada Daerah Bencana [read/download]

 20. Keuangan Berkelanjutan

 

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME

1.Undang-Undang

  • UU no 8/2010 ttg Pencegahan dan Pemberantasan TPPU [read/download]
  • UU no 9/2013 ttg Pencegahan dan Pemberantasan TP Pendanaan Terorisme [read/download]

2. Peraturan Pemerintah

  • PP no 43/2015 ttg Pihak Pelapor  [read/download]
  • PP no 2/2016 ttg Tatacara Penyampaian Informasi dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU [read/download]

3. Peraturan dan Surat Edaran Otoritas Jasa keuangan

  • POJK no 12/POJK.01/2017 ttg Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan [read/download]
  • POJK no 12/POJK.01/2017 ttg APU & PPT di Sektor Jasa Keuangan – Penjelasan [read/download]
  • SE no 32/SEOJK.03/2017 ttg Penerapan APU & PPT di Sektor Perbankan [read/download]
  • SE no 32/SEOJK.03/2017 ttg Penerapan APU & PPT di Sektor Perbankan – Lampiran [SE OJK 32 – APU PPT Lampiran]

4. Pedoman PPATK

  • Panduan singkat registrasi Pelaku Jasa Keuangan [read/down;oad]
  • Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan TPPU bagi PJK [read/download]
  • Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan [read/download]
  • Pedoman Identifikasi TKM terkait Pendanaan Terorisme [read/download]
  • Pedoman Identidikasi Produk, Nasabah, Usaha dan Negara Berisiko Tinggi [read/download]
  • User Manual GRIPS [read/download]

5. Peraturan Kepala PPATK

  • Perka No PER-09/1.02.2/PPATK/09/12 ttg Tatacara Penyampaian LTKM dan LTKT [read/download] [lamp 1] [lamp 2] [lamp 3]
  • Perka No PER-14/1.02/PPATK/11/14 ttg Pengenaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan [read/download]
  • Perka No PER-02/1.02/PPATK/02/15 ttg Kategori Penguna Jasa Berpotensi Melakukan TPPU [read/download]

6. Surat Edaran PPATK

  •  Surat No S-66/1.02.3/PPATK/03/15 ttg Penolakan Hubungan Usaha dg Orang/Korporasi yang terdaftar dalam TTOT [read/download]
  • Surat No SE-03/1.02/PPATK/05/15 ttg Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan [read/download]
  • Surat Edaran no 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korposasi yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris [read/donwload]

KETENTUAN LAINNYA

1. Pajak Bunga Simpanan

  • Peraturan Pemerintah no 131/2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Tabungan dan Deposito [ read/download ]

2. Pengakuan Biaya

  • PMK no 81/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan sebagai Biaya [ read/download ]
  • PMK no 219/PMK.011/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 81/PMK.03/2009 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan sebagai Biaya [ read/download ]
  • PMK no 02/PMK.03/2010 tentang Biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto [read/download]
  • PMK no 105/PMK.03/2009 tentang Piutang yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih [read/download]

  3. Penjaminan Simpanan

  • Peraturan LPS no 2/2014 ttg Perubahan atas PLPS no 2/PLPS/2010 ttg Program Penjaminan Simpanan [read/download]
  • Panduan Tatacara Perhitungan Premi [read/download]
  • Format Laporan Keuangan Tahunan [read/download]

  4. Pajak Penghasilan

  • Peraturan Menteri Keuangan no 101/PMK.010/2016 ttg Penyesuaian PTKP [read/download]

204 Responses to Ketentuan BPR

  1. erni says:

    selamat sore pak zin… saya mau bertanya apabila kita mau mengganti sistem core banking yang baru apakah perlu penyampaian pelaporan ke OJK? ada prosedur pelaporannya ga/
    POJK no/ayat brp yang mengaturnya ? terima kasih

  2. Fangsyrida says:

    Selamat siang pak Zinsari, mau tanya yang ketentuan mengenai PA BPR dan kodifikasi penilaian tingkat kesehatan Bank, apakah masih berlaku ?

    Terima kasih pak zin, mohon penjelasannya

    • zinsari says:

      PA BPR masih berlaku.
      Penilaian TKS BPR saat ini masih mengacu SK Dir. No.30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan BPR

  3. Anda Firdaus says:

    BPR kami memiliki 2 org Direksi pak, 1 Direktur Utama dan 1 Direktur, u/ pemenuhan POJK Tata Kelola Direktur diangkat menjadi direktur kepatuhan, apakah direktur yg mrngkap kepth mempunyai tanggung jawab terhadap teller, pembukuan, adm umum, karna selama ini direktur tsb dianggap sebagai direktur operasional yang membawahi teller, pembukuan, dll terkait operasioanal…..

    • zinsari says:

      Kalau modal inti paling kurang Rp 50 M, maka harus ada Direktur Kepatuhan, selain Dirut dan Direktur Operasional/Bisnis. Apabila modal inti kurang dari Rp 50 M, maka salah satu Direksinya dapat ditunjuk membawahkan fungsi kepatuhan… Silahkan baca POJK atau konsultasi ke OJK regional setempat…

  4. Harwanto says:

    Mhn maaf pak zinzari. Untuk memantapkan pemahaman saya thdp pemisahan direktur kepatuhan untuk modal inti kurang dari 50millar. Yang kami pahami setelah membaca pasal 53 ayat 2 pojk 4 disitu jelas bahwa wajib independent dan memenuhi persyaratan paling sedikit :tidak melayani penyaluran dana. Dan memehami persturan ojk. Artinya masih bisa membawahkan fungsi fungsi lainnya. Seperti penghimpunan dana. Dan opersional lainya.justru yang diatur secara ketat jika modal inti lebih dari 50 milliar yang mempunyai direktur kepatuhan secara kusus. Mhn tanggapan ya pak zinzari.

  5. Harwanto says:

    Mhn maaf pk zinsari sekali lagi menurut pemahaman saya bahwa direktur kepatuhan untuk modal inti kurang dari 50millir tertuang dlm pasal 2 pojk 4 :wajib independent dan memenuhi persyaratan paling sedikit tidak menangani penyaluran dana dan paham peraturan ojk. Jadi nenurut saya masih bisa membawai operasional lainya selain penyaluran dana. Mhn pencerahan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s