Ketentuan BPR

Sebagai respons terhadap keluhan berbagai pihak, mengenai sulitnya mencari peraturan perundang-undangan terkait dengan usaha Bank Perkreditan Rakyat, maka saya membuat kumpulan peraturan yang sekiranya terkait dengan BPR.

Pada bagian ini terdapat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), baik ketentuan kelembagaan, kegiatan usaha, prinsip kehati-hatian dan lainnya.

KELEMBAGAAN & KEGIATAN USAHA BPR

1. Bank Perkreditan Rakyat

2. Transformasi Bank Kredit Desa yang Diberikan Status BPR

  • POJK no 10/POJK.03/2016 Pemenuhan Ketentuan BPR dan Transformasi Bank Kredit Desa yang Diberikan Status BPR [read/download]
  • SEOJK no 19/SEOJK.03/2016 Pemenuhan Ketentuan BPR dan Transformasi Bank Kredit Desa yang Diberikan Status BPR [read/download]

 3. Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti

4. Sertifikasi Direktur dan Komisaris

5. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)

  • POJK no 27/POJK.03/2016 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan [read/download]
  • Penjelasan POJK no 27/POJK.03/2016 [read/download]
  • SE no 39/SEOJK.03/2016 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan [read/download] [Lamp]

6. Izin Pedagang Valuta Asing

  • SE no 9/38/DPBPR, 28 des 2007 Tata Cara Perizinan dan Pelaporan BPR dan BPRS yang Melakukan Kegiatan sebagai Pedagang Valuta Asing [ read/download ] dan lampiran [ read/download ]

7. Pungutan oleh OJK

  • PP no 11/2014 Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan [read/download]

PRINSIP KEHATI-HATIAN, KESEHATAN BANK & PEMERIKSAAN

1. Perlindungan Konsumen, Literasi & Inklusi Keuangan

2. Tata Kelola BPR

3. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

  • POJK no 5/POJK.03/2015 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat [read/download]
  • SE OJK no 8/SEOJK.03/2016 KPMM [read/download] [Lamp 1]  [Lamp 2]
  • POJK no 26/POJK.03/2015 KPMM Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan [read/download]

4. Manajemen Risiko bagi BPR

  • POJK no 13/POJK.03/2015 Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR [read/download]
  • SEOJK no ………….. Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR []

5. Batas Maksimum Pemberian Kredit

6. Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan

  • PBI no 11/20/PBI/2009 Tindak Lanjut terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Pengawasan Khusus [ read/download ]
  • SE no 11/19/DKBU, 31 juli 2009 Ketentuan Pelaksanaan PBI no. 11/20/PBI/2009. [ read/download]
  • POJK no 19/POJK.03/2017 Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR/BPRS [read/download] Penjelasannya [read/download]
  • SE no 56/SEOJK.03/2017 Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR/BPRS [read/download]
  • POJK no 43/POJK.03/2017 Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Bank [read/download]

7. Kualitas Aktiva Produktif

  • PBI no 8/19/PBI/2006 Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif [ read/download ]
  • PBI no 13/26/PBI/2011 Perubahan atas PBI no  8/19/PBI/2006, tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif [ read/download]

8. Pedoman Kebijakan Perkreditan

  • SE nomor 14/26/DKBU, 19 september 2012 Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan bagi Bank Perkreditan Rakyat [ read/download ]
  • Lampiran SE no 14/26/DKBU [ read/download ]

9. Pedoman Akuntansi BPR

  • SE OJK no 40/SEOJK.03/2017 Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan BPR [read/download]
  • Pedoman Akuntansi BPR [ read/download ]

10. Laporan Bulanan

  • SE no 15/20/DKBU, 22 mei 2013 Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat [ read/download ]

11. Transparansi Kondisi Keuangan

  • POJK  no 48/POJK.03/2017  Transparansi Kondisi Keuangan BPR [read/download]
  • SE OJK no 39/SEOJK.03/2017 Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi [read/download] [Lamp]

12. Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK-OJK)

13. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

  • SK Dir. No.30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan BPR [read/download]
  • Kodifikasi PBI Kelembagaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank [read/download]

14. Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan & Pelatihan

  • POJK no 47/POJK.03/2017 Penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan untuk Pengembangan SDM BPR [read/download] penjelasannya [read/download]

15. Rencana Bisnis

16. Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi

  • POJK no 75/POJK.03/2016 Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi BPR/BPRS [read/download]
  • SEOJK no 15/SEOJK.03/2017 Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi BPR/BPRS [read/download] [Lamp I] [Lamp II]

17. Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan KAP

  • POJK no 13/POJK.03/2017 Penggunaan Jasa AP dan KAP [read/download]
  • SEOJK no 36/SEOJK.03/2017 Tatacara Penggunaan Jasa AP dan KAP [read/download] [Lamp]

 18. Pemeriksaan Bank

 19. Perlakuan Khusus

  • POJK no 45/POJK.03/2017 Perlakuan Khusus Kredit pada Daerah Bencana [read/download]

 20. Keuangan Berkelanjutan

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME

1.Undang-Undang

  • UU no 8/2010 ttg Pencegahan dan Pemberantasan TPPU [read/download]
  • UU no 9/2013 ttg Pencegahan dan Pemberantasan TP Pendanaan Terorisme [read/download]

2. Peraturan Pemerintah

  • PP no 43/2015 ttg Pihak Pelapor  [read/download]
  • PP no 2/2016 ttg Tatacara Penyampaian Informasi dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU [read/download]

3. Peraturan dan Surat Edaran Otoritas Jasa keuangan

  • POJK no 12/POJK.01/2017 ttg Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan [read/download] [Penjelasan]
  • SE no 32/SEOJK.03/2017 ttg Penerapan APU & PPT di Sektor Perbankan [read/download] [Lamp]

4. Peraturan Kepala PPATK

  • Perka No PER-09/1.02.2/PPATK/09/12 ttg Tatacara Penyampaian LTKM dan LTKT [read/download] [Lamp_1] [Lamp_2] [Lamp_3]
  • Perka No PER-14/1.02/PPATK/11/14 ttg Pengenaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan [read/download]
  • Perka No PER-02/1.02/PPATK/02/15 ttg Kategori Penguna Jasa Berpotensi Melakukan TPPU [read/download]

5. Surat Edaran PPATK

  •  Surat No S-66/1.02.3/PPATK/03/15 ttg Penolakan Hubungan Usaha dg Orang/Korporasi yang terdaftar dalam TTOT [read/download]
  • Surat No SE-03/1.02/PPATK/05/15 ttg Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan []
  • Surat Edaran no 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korposasi yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris []

KETENTUAN LAINNYA

1. Pajak Bunga Simpanan

  • PP no 131/2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Tabungan dan Deposito [ read/download ]

2. Pengakuan Biaya

  • PMK no 81/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009 ttg Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan sebagai Biaya [ read/download ]
  • PMK no 219/PMK.011/2012 tanggal 21 Desember 2012 ttg Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 81/PMK.03/2009 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan sebagai Biaya [ read/download ]
  • PMK no 02/PMK.03/2010 ttg Biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto [read/download]
  • PMK no 105/PMK.03/2009 ttg Piutang yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih [read/download]

  3. Penjaminan Simpanan

  • Peraturan LPS no 2/2014 ttg Perubahan atas PLPS no 2/PLPS/2010 ttg Program Penjaminan Simpanan [read/download]
  • Panduan Tatacara Perhitungan Premi [read/download]
  • Format Laporan Keuangan Tahunan [read/download]

  4. Pajak Penghasilan

  5. Pelaporan EOI – DJP 

  • UU RI no 9 tahun 2017 ttg Penetapan-Peraturan-Pemerintah-Pengganti-UU-No.-1-Tahun-2017-tentang-Akses-Informasi-Keuangan-Untuk-Kepentingan-Perpajakan-Menjadi-Undang-Undang [read/download]
  • PMK no 70/PMK.03/2017 ttg Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan [read/download]
  • PMK no 19/PMK.03/2018 ttg Perubahan PMK no 70/PMK.03/2017 ttg Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan [read/download]
  • Template isian excel Laporan Informasi Keuangan untuk Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perpajakan  [read/download]
  • Petunjuk pengisian template excel [read/download]

  6. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)

  • Peraturan Menteri Agraria no 22 tahun 2017 ttg Penetapan Batas Waktu Penggunaan SKMHT untuk Menjamin Pelunasan Kredit Tertentu [read/download]

  7. Struktur dan Skala Upah

  • Peraturan Menteri Ketenagakerjaan no 1 tahun 2017 ttg Struktur dan Skala Upah [read/download]
Advertisements

281 Responses to Ketentuan BPR

  1. erni says:

    selamat sore pak zin… saya mau bertanya apabila kita mau mengganti sistem core banking yang baru apakah perlu penyampaian pelaporan ke OJK? ada prosedur pelaporannya ga/
    POJK no/ayat brp yang mengaturnya ? terima kasih

  2. Fangsyrida says:

    Selamat siang pak Zinsari, mau tanya yang ketentuan mengenai PA BPR dan kodifikasi penilaian tingkat kesehatan Bank, apakah masih berlaku ?

    Terima kasih pak zin, mohon penjelasannya

    • zinsari says:

      PA BPR masih berlaku.
      Penilaian TKS BPR saat ini masih mengacu SK Dir. No.30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan BPR

  3. Anda Firdaus says:

    BPR kami memiliki 2 org Direksi pak, 1 Direktur Utama dan 1 Direktur, u/ pemenuhan POJK Tata Kelola Direktur diangkat menjadi direktur kepatuhan, apakah direktur yg mrngkap kepth mempunyai tanggung jawab terhadap teller, pembukuan, adm umum, karna selama ini direktur tsb dianggap sebagai direktur operasional yang membawahi teller, pembukuan, dll terkait operasioanal…..

    • zinsari says:

      Kalau modal inti paling kurang Rp 50 M, maka harus ada Direktur Kepatuhan, selain Dirut dan Direktur Operasional/Bisnis. Apabila modal inti kurang dari Rp 50 M, maka salah satu Direksinya dapat ditunjuk membawahkan fungsi kepatuhan… Silahkan baca POJK atau konsultasi ke OJK regional setempat…

  4. Harwanto says:

    Mhn maaf pak zinzari. Untuk memantapkan pemahaman saya thdp pemisahan direktur kepatuhan untuk modal inti kurang dari 50millar. Yang kami pahami setelah membaca pasal 53 ayat 2 pojk 4 disitu jelas bahwa wajib independent dan memenuhi persyaratan paling sedikit :tidak melayani penyaluran dana. Dan memehami persturan ojk. Artinya masih bisa membawahkan fungsi fungsi lainnya. Seperti penghimpunan dana. Dan opersional lainya.justru yang diatur secara ketat jika modal inti lebih dari 50 milliar yang mempunyai direktur kepatuhan secara kusus. Mhn tanggapan ya pak zinzari.

  5. Harwanto says:

    Mhn maaf pk zinsari sekali lagi menurut pemahaman saya bahwa direktur kepatuhan untuk modal inti kurang dari 50millir tertuang dlm pasal 2 pojk 4 :wajib independent dan memenuhi persyaratan paling sedikit tidak menangani penyaluran dana dan paham peraturan ojk. Jadi nenurut saya masih bisa membawai operasional lainya selain penyaluran dana. Mhn pencerahan.

  6. Amalia says:

    selamat pagi pak zinsari, saya ingin bertanya tentang standar kesehatan bpr yang telah ditentukan oleh bi pada faktor kualitas aktiva produktif. sesuai dengan ketentuan dikategorikan sehat jika rasio yang diperoleh 0,00%-<10,35%, bagaimana jika rasio yang diperoleh dibawah 0,00/ -17? terima kasih pak, mohon penjelasannya

  7. aji april says:

    selamat siang pa k zinsari..saya ingin bertanya apakah OJK mengeluarka SE tentang penerapan manajemen resiko bagi BPR?Kalau ada SE No berapa pak. terimakasih..

  8. arifin says:

    selamat sore pak, mau tny soal perpajakan pph final atas bunga deposito. apakah pada akhir tahun BPR mengkoreksi fiskal biaya2 3M atas penempatan deposito pada bank lain yang dihitung secara proporsional ? tks untuk infonya

  9. tara says:

    maaf pak, ada pojk tentang Pelaksanaan Edukasi dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan kpd Konsumen dan/atau Masyarakat

  10. BPR SIWA RAHARJA UTAMA says:

    selamat sore pak, saya mau tanya ada tidak POJK atau SEOJK mengenai BPR harus punya Website secara jelas. terima kasih pak

    • zinsari says:

      Kalau POJK atau SEOJK khusus tidak ada, tetapi dapat ditemukan di SE OJK no 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Jasa Keuangan, yang bunyinya sbb:
      PUJK menyediakan informasi mengenai status pengaduan Konsumen
      melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh PUJK antara
      lain melalui website, surat, email atau telepon.

  11. Dwi Aribowo says:

    Salam sukses dan sehat selalu buat Bpk Zinsari….terima kasih bapak untuk rangkuman ketentuan BPR yang ada selama ini, saya mohon bisa disampaikan juga rangkuman mengenai laporan2 apa saja yang harus disampaikan ke OJK dan regulator lainnya serta sanksinya biar kita selalu ingat dan tidak dikenakan sanksi denda terimakasih bapak

  12. uus budiana says:

    selamat siang pa Zinsari, saya mau tanya, jika ada pembaharuan kredit, apakah diperbolehkan bunga pada bulan berjalan menjadi pokok pinjaman walaupun pinjaman tersebut tidak ada tunggakan, terima kasih

  13. Harwanto says:

    Mhn maaf pak zinsar mau tanya.apakah produk KPR di bpr itu merupakan produk yang harus dimintakan persetujuan ojk ya. Selama ini apabila ada debitur yang tujuan kreditnya untuk membeli propery masuk ke kredit konsumsi. Namun ada keinginan agar di sendirikan dan masuk jenis penggunaan KPR. Mhn pencerahanya

  14. Herry says:

    Selamat Pagi pak Zinsari. mohon pencerahan. Untuk AYDA yang telah berumur lebih dari 1 tahun akan mengurangi komponen modal inti pada perhitungan KPMM. Apakah otomatis berpengaruh juga pada perhitungan BMPK, karena bila total modal berkurang maka BMPK juga akan menurun. terimakasih

  15. BPR SIWA RAHARJA UTAMA says:

    selamat siang pak zinsari… Mohon bantuannya pak..
    saya mau tanya apa aja ya Laporan BPR yang wajib setiap tahunnya
    Terima Kasih pak atas bantuannya

  16. riky says:

    Selamat malam pak zinsari, saya mau tanya soal diteksi yg membawahkan fungsi kepatuhan berhalangan sementara,,
    Siapa yg menggantikan tugasnya pak? Apabila tugasnya digantikan oleh direksi lain sedanfkan BPR hanya punya 2 direksi maka direksi yg menggantikan tidak boleh utk menyalurkan dana..
    Trims..

  17. mina says:

    Selamat sore pak ZInsari…Mohon bantuannya… jika terdapat kerugian ditahun lalu, maka distribusi laba untuk ahir tahun ini diprioritaskan di pos apa? apa mengurangi kerugian tahun lalu? atau menambah cadangan umum?
    apakah ada pojk yg mengatur distribusi laba?
    Trimaksih atas bantuannya…

    • zinsari says:

      yang diatur POJK adalah ketentuan modal inti minimum dan rasio modal terhadap atmr, serta rasio modal inti terhadap atmr… Jika ketentuan tersebut belum terpenuhi, maka tidak bisa distribusi laba yg menyebabkan ketentuan tsb tidak terpenuhi…
      Mengenai pembentukan cadangan umum bisa mengacu pada UU PT jika BPR berbadan hukum PT, yaitu minimum 20% dari modal disetor…

  18. Nur says:

    Selamat siang pak Zinsari… mo nanya Pedoman Akuntasi buat BPRS di POJK berapa ya pak….Suwun

  19. erni says:

    selamat siang pak, saya ingin menanyakan apakah laporan struktur kelompok usaha harus dilaporkan ke OJK tiap tahun?

  20. hadijah says:

    Selamat siang Pa Zinsari
    semoga bapak berkenan menjawab pertanyaan saya, Pa kalau ada nasabah yang mau nyimpan dananya ke BPR kita senilai 500 juta, uangnya ditransfer ke rekening kita yang ada di Bank Umum, berarti kita wajib lapor ke PPATK untuk Laporan Transaksi keuangan Tunai atau tidak Pa..
    mohon pencerahannya, terima kasih

    • zinsari says:

      Tidak perlu lapor sebagai LTKT (Laporan Transaksi Keuangan Tunai) karena transaksi tersebut tidak tergolong transaksi tunai di BPR, tetapi lakukanlah analisis terhadap profilnya, jika ada unsur mencurigakan, maka dapat dilaporkan sebagai LTKM (Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan).

      • hadijah says:

        Terima Kasih atas penjelasannya Pa..

      • kharisma agung lestari says:

        Selamat siang , Salam sejahtera , mohon Info apakah penyedia Jasa IT perbankan Wajib terdaftar di OJK (ber sertifikat dari OJK) …? Terima kasih, Salam Lutfi Apandi

        Dari: Zinsari Kepada: kharisma_agung_lestari@yahoo.com Dikirim: Kamis, 18 Januari 2018 13:33 Judul: [New comment] Ketentuan BPR #yiv7102864781 a:hover {color:red;}#yiv7102864781 a {text-decoration:none;color:#0088cc;}#yiv7102864781 a.yiv7102864781primaryactionlink:link, #yiv7102864781 a.yiv7102864781primaryactionlink:visited {background-color:#2585B2;color:#fff;}#yiv7102864781 a.yiv7102864781primaryactionlink:hover, #yiv7102864781 a.yiv7102864781primaryactionlink:active {background-color:#11729E;color:#fff;}#yiv7102864781 WordPress.com |

        hadijah commented: “Terima Kasih atas penjelasannya Pa..” | |

  21. hadijah says:

    Selamat Pagi Pa Zinsari..
    saya mau bertanya lagi Pa, semoga bapak berkenan menjawabnya, ada 2 pertanyaan Pa:
    1. ketentuan untuk wajib melaporkan hasil Audit dan Manajemen Lettel KAP ke OJK itu di PBI atau POJK no brapa Pa ?
    2. di POJK tata Kelola Pengurus dilarang menerima keuntungan pribadi dari BPR selain Remuniresi yang sudah di tetapkan oleh RUPS, jika salah satu pengurus berhenti/masa jabatan berakhir apakah perlu diberikan Pesangon sesuai UU ketenagakerjaan ?
    mohon pencerahannya Pa, terima kasih..

    • zinsari says:

      1. baca Peraturan OJK no 13/POJK.03/2017
      2. Direksi dan Komisaris bukan pegawai BPR, tetapi tentunya ada kontrak kerja, kecuali sebelumnya memang direkrut sebagai pegawai dan belum diberhentikan dari BPR ybs. Remunerasinya mengikuti keputusan RUPS.

  22. Resky Murfi says:

    Selamat pagi pak…saya Resky Murfi (Audit Internal) dari PT BPR Fianka Rezalina Fatma.
    Saya mau bertanya apakah audit internal harus menyampaikan laporan bulanan ke OJK paling lambat Tgl 10 bulan berikut pemeriksaan? kalau betul boleh saya bertanya peraturan OJKnya, Terima kasih banyak pak, mohon pencerahannya…

  23. mia says:

    selamat pagi pak.
    sy mau bertanya, ada tidak ketentuan/peraturan batas penarikan rekening koran.
    apakah debitur dapat menarik Full plafon atau ada batas maksimal penarikan ?

  24. tara says:

    pagi pak, maaf sebelumnya, saya mau bertanya, misalkan ni pengajuan kredit calon nasabah dilakukan permintaan informasi melalui slik, ternyata calon nasabah ini coll 2/3/5, ketentuannya bagaimana ya pak, apakah nasabah ini bisa cair atau bagaimana, atau tergantung kebijakan kantor masing masing….

    • zinsari says:

      Ikuti saja kebijakan intern BPR masing-masing, namun jangan lupa ada pedoman kebijakan perkreditan BPR yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Terutama yg memiliki kol 5, seharusnya tidak diberikan lagi…

  25. Dino says:

    Selamat pagi pak, mau nanya perihal pelunasan kredit melalui jalur lelang ( KPKNL). Apakah pelunasan hanya sebesar Nilai Hak Tanggungan atau boleh melebihi nilai HT krn total kewajiban nasabah ( pokok+bunga+ denda ) diatas nilai HT. Mohon arahannya pak?. Terima kasih.

  26. BPR Siwa Raharja Utama says:

    selamat siang pak zin,
    maaf kami mau bertanya.
    kalau Direksi yang membawahi kepatuhan masih boleh tanda tangan di perjanjian kredit gak pak?
    makasih atas jawabannya pak

  27. BPR WMJ CABANG SUKATANI says:

    selamat pagi pak zinsari,
    saya mau tanya POJK no. berapakah yang mengatur tentang penyusutan aktiva barang inventaris,
    mohon petunjuk dan jawabannya
    terimakasih sebelumnya pak..

    • zinsari says:

      baca SAK-ETAP dan Pedoman Akuntansi BPR
      Surat Edaran OJK no 40/SEOJK.03/2017 tentang Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan bagi BPR

  28. Mia says:

    selamat sore pak, mau tanya sedikit pak.
    pada penempatan dana bank bank lain (deposito) dengan kolektibilitas macet , bagaimana pengakuan bunga akrual nya , apakah di Hentikan atau tetap di hitung sebagai pendapatan?

  29. Carmella says:

    Hmm it looks like your blog ate my first comment (it was extremely long) so I
    guess I’ll just sum it up what I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog.
    I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to everything.
    Do you have any points for first-time blog writers?
    I’d definitely appreciate it.

  30. sindhur arta says:

    pagi pak zinsari..pak mau tanya..apakah ada ketentuan POJK tentang hapus buku inventaris pada bpr?

  31. Rahmat Hidayat says:

    Selamat pagi pak…
    Saya mau bertanya pak..
    1.Bagaimana cara mendapatkan sertifikasi direksi BPR?apa bisa dari jalur umum?
    2.Apakah bisa sertifikasi direksi menyusul setelah kita dinyatakan lulus sebagai direksi BPR dari OJK?

    Terimakasih Pak..
    Salam

    • zinsari says:

      1. Untuk sertifikasi, harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu. Untuk pendaftran pelatihan silahkan hubungi Perbarindo setempat. Untuk Sertifikasi silahkan hubungi LSP LKM Certif 021-7198512
      2. Untuk menjadi Direksi, syaratnya harus memiliki sertifikat kompetendi sbg Direksi terlebih dahulu. Karena itu menjadi persyaratan saat mengajukan permohonan ke OJK.
      Terima kasih

      • Rahmat Hidayat says:

        Apa bisa melalui jalur umum untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasihnya pak?

      • zinsari says:

        Untuk menjadi Direksi di BPR, Bpk harus berpengalaman di bidang perbankan atau keuangan, karena itu syarat pengajuan ke OJK. Untuk mengikuti sertifikasi bagi yg belum berpengalaman di bidang perbankan atau keuangan, harus terlebih dahulu mengikuti jenjang di bawahnya.

  32. hadijah says:

    Selamat siang Pa Zinsari
    semoga bapak berkenan menjawab pertanyaan saya, Pa jika ada penarikan tunai senilai 500 juta atau lebih apa harus dilaporkan juga ke PPATK untuk laporan transaksi keuangan tunai Pa ??
    mohon pencerahannya, terima kasih…

  33. zinsari says:

    Ya bu, transaksi tunai baik tarik maupun setor wajib lapor ke PPATK… Untuk bisa melapor, maka harus registrasi terlebih dahulu sebagai pihak pelapor.
    Terima kasih

  34. Bara says:

    Selamat malam Pak.
    saya mau bertanya, kalau batas bawah LDR dari suatu BPR ada dicantumkan dalam surat keputusan BI tidak? kalau ada mohon mohon pencerahannya…

    • zinsari says:

      Untuk BPR belum ada ketentuan mengenai batas bawah LDR… yang ada hanya batas atas 94.75% untuk kategori sehat dalam penilaian tingkat kesehatan.

  35. selamat pagi pak, saya mau tanya. kalau ketentuan NPL bpr itu batasnya berapa ya pak?
    lalu, peraturan yang mengatur itu dimana ya pak? soalnya saya belum menemukan, dan ini untuk data skripsi saya. mohon bantuannya pak
    harap di balas ya pak, terimakasih

    • zinsari says:

      Saat ini ketentuan NPL paling tinggi 5% hanya sebagai syarat apabila BPR ingin memperoleh izin pembukaan kantor cabang (baca POJK no 20/POJK.03/2014) atau pelaksanaan kegiatan usaha baru (baca POJK no 12/POJK.03/2016).

  36. jyernih2501 says:

    Selamat pagi pak, semoga bapak dapat berkenan menjawab pertanyaan saya…..
    Saya ingin menanyakan pak, terkait penyelesaian kredit bermasalah pada bank melalui jalur bukan AYDA atau sering dinamakan dengan penyelesaian kredit bermasalah.
    Terkait penyelesaian kredit bermasalah tidak dengan jalur AYDA, bagaimana dengan hasil penjualan jaminannya pak? Apakah disetorkan ke rekening Debitur untuk di debet oleh Bank dalam melakukan pelunasan kredit Debitur atau terlebih dahulu ditempatkan di rekening GL lain pak ? Karena kalau AYDA ada rekening AYDAnya.
    Saya cari ketentuan terkait tidak diatur pak?.
    Mohon petunjuk dan informasi ketentuannya pak…trimakasih sebelumnya atas waktunya pak.

    • zinsari says:

      Kalau melalui lelang, maka bank hanya berhak atas tagihan bank saja, selebihnya menjadi haknya pemilik agunan.

      • jyernih2501 says:

        benar pak….yang saya maksudkan adalah proses pembukuan hasil penjualan yang dilakukan pak….
        apakah hasil penjualan disetor ke rekening debitur untuk didebet oleh Bank untuk pelunasan atau hasil penjualannya di post di GL lain untuk selanjutnya dilakukan pelunasan oleh Bank…
        dan GL lain itu dimana gitu pak?
        terimakasih pak

  37. Maria Heny says:

    Selamat siang Bapak……mau tanya pak, apakah sudah ada aturan OJK tentang kolektibilitas yang mau dijadikan 1,2,3,4,5….terimakasih atas informasinya.

  38. Ranti June says:

    Selamat sore pak Zinsari, disini saya ingin bertanya jika direktur utama berhalangan hadir/cuti selama beberapa hari apakah boleh digantikan oleh direktur kepatuhan yang jga membawahi operasional karena utk POJK tentang Tata Kelola No 4/POJK.03/2015 disitu hanya dijelaskan bila direktur kepatuhan berhalangan hadir bisa digantikan oleh direktur lain. Namun, untuk direktur utama apakah boleh digantikan oleh direktur kepatuhan saya belum tau peraturannya. Mohon balasannya ya pak, Terima Kasih.

  39. Younie Wahyuni says:

    Selamat Siang Bapak……..
    Yang dimaksud dengan Produk & aktifitas baru untuk BPR yang bagaimana ya pak, mohon informasinya……

  40. viviana says:

    selamat sore pak, saya mau bertanya, selama ini yang berjalan di lapangan, apabila peminjaman kredit untuk perusahaan memang tidak dikenakan biaya asuransi jiwa. apakah ada peraturan yang mengatur jika peminjaman kredit untuk perusahaan tidak perlu menggunakan asuransi jiwa ?

    terima kasih pak.

  41. Yuli Atini says:

    selamat sore pak, saya mau tanya tunjangan jamsostek apakah termasuk tunjangan tetap

  42. Jana says:

    Selamat sore Pak Zin, saya ingin menanyakan mengenai Laporan Pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen itu kan lapornya online lewat aplikasi peduli sesuai dengan SEOJK, yang ingin saya tanyakan kalau Lap.Penanganan pengaduan nasabah yang versi lama yang diatur dalam SE BI No.7/24/DPNP tahun 20015 masih perlu dilaporkan juga tidak ya pak?… karena dalam SEOJK tidak ada kalimat untuk mencabut SEBI No.7 tersebut, mohon penjelasan, terimakasih ..

  43. Jana says:

    Selamat sore Pak..saya ingin menanyakan mengenai Taksiran PPh pasal 25 badan, itu kan kita sudah menghitung taksiran untuk bayar Pajak PPh 25 setiap 3 bulan,misalnya ketemu angka sebesar Rp.5 juta setiap bulan yang harus kita bayarkan selama 3 bulan kedepan, Yang ingin saya tanyakan boleh tidak kita membayarkan nya tidak sesuai dengan perhitungan tersebut misalnya hanya membayar 2 juta saja (tidak sesuai perhitungan) hal ini dikarenakan untuk menghindari kelebihan bayar pajak nantinya. pas diakhir tahun mengingat kondisi laba yang turun terus. Mohon penjelasannya Terimakasih.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s