Ketentuan BPR

  • ♦♦♦   Peraturan / Surat Edaran OJK
  • ♦♦♦   Peraturan / Surat Edaran BI
  • ♦♦♦   Peraturan Lainnya

KELEMBAGAAN BPR

1. Bank Perkreditan Rakyat

2. Transformasi Bank Kredit Desa yang Diberikan Status BPR

  • POJK no 10/POJK.03/2016 tentang Pemenuhan Ketentuan BPR dan Transformasi Bank Kredit Desa yang Diberikan Status BPR [read/download]
  • SEOJK no 19/SEOJK.03/2016 tentang Pemenuhan Ketentuan BPR dan Transformasi Bank Kredit Desa yang Diberikan Status BPR [read/download]

 3. Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti

  • POJK no 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti [read/download]

4. Sertifikasi Direktur dan Komisaris

5. Fit and Proper Test

  • POJK nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan [read/download]
  • Penjelasan POJK nomor 27/POJK.03/2016 [read/download]
  • SE nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan [read/download] [Lamp]

6. Izin Pedagang Valuta Asing

  • SE nomor 9/38/DPBPR, 28 des 2007, tentang Tata Cara Perizinan dan Pelaporan BPR dan BPRS yang Melakukan Kegiatan sebagai Pedagang Valuta Asing [ read/download ] dan lampiran [ read/download ]

7. Pungutan oleh OJK

  • Peraturan Pemerintah no 11/2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan [read/download]

PRINSIP KEHATI-HATIAN, KESEHATAN BANK & PEMERIKSAAN

1. Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

  • POJK no 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 1013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan [read/download ]
  • SE no 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen [read/download]
  • SE no 1/SEOJK.07/2014 tentang Pelaksanaan Edukasi dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan kpd Konsumen dan/atau Masyarakat [read/download ]
  • SE no 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan [read/download ]
  • SE no 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku [read/download]

2. Tata Kelola BPR

3. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

  • POJK nomor 5/POJK.03/2015, tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat [ read/download ]
  • SE OJK no 8/SEOJK.03/2016 tentang KPMM [read/download] [Lamp 1]  [Lamp 2]

4. Manajemen Risiko bagi BPR

  • POJK no 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR [read/download]
  • Format dan Tatacara Penyampaian Rencana Tindak dan Realisasi Rencana Tindak Penerapan Manajemen Risiko BPR – Surat Deputi Komisioner Pengawas Perbankan no S-45/PB.1/2016 [read/download]

5. Batas Maksimum Pemberian Kredit

  • PBI nomor 11/13/PBI/2009, tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat [ read/download ]
  • SE nomor 11/21/DKBU, 10 agustus 2009, tentang Ketentuan Pelaksanaan BMPK [ read/download ]

6. Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan

  • PBI nomor 11/20/PBI/2009, tentang Tindak Lanjut terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Pengawasan Khusus [ read/download ]
  • SE nomor 11/19/DKBU, 31 juli 2009, tentang Ketentuan Pelaksanaan PBI no. 11/20/PBI/2009. [ read/download]
  • POJK nomor 19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR/BPRS [read/download] Penjelasannya [read/download]

7. Kualitas Aktiva Produktif

  • PBI nomor 8/19/PBI/2006, tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif [ read/download ]
  • PBI nomor 13/26/PBI/2011, tentang Perubahan atas PBI no  8/19/PBI/2006, tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif [ read/download]

8. Pedoman Kebijakan Perkreditan

  • SE nomor 14/26/DKBU, 19 september 2012, tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan bagi Bank Perkreditan Rakyat [ read/download ]
  • Lampiran SE no 14/26/DKBU [ read/download ]

9. Pedoman Akuntansi BPR

  • SE nomor 12/14/DKBU, 1 juni 2010, tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi BPR [ read/download ]
  • Pedoman Akuntansi BPR [ read/download ]
  • Surat nomor 13/38/DKBU, 19 jan 2011, tentang Batasan Materialitas Pendapatan Provisi dan Biaya Pendirian dalam PA-BPR [ read/download ]

10. Laporan Bulanan

  • SE nomor 15/20/DKBU, 22 mei 2013, tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat [ read/download ]

11. Transaparansi Kondisi Keuangan

  • SE nomor 8/30/DPBPR, 12 des 2006, tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi BPR [ read/download ]
  • PBI nomor 15/3/PBI/2013, tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR [ read/download ]

12. Sistem Informasi Debitur (SID-BI) – Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK-OJK)

  • PBI no 9/14/PBI/2007, tentang Sistem Informasi Debitur [ read/download ]
  • PBI no 18/21/PBI/2016, tentang Perubahan atas PBI no 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur [read/download]
  • POJK no 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK [read/download]
  • Pedoman Penyusunan Data SLIK [read/download]
  • Struktur Data SLIK [read/download]

13. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

  • SK Dir. No.30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan BPR [read/download]
  • Kodifikasi PBI Kelembagaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank [read/download]

14. Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan & Pelatihan

  • PBI no 514/PM/2003 tanggal 23 Juli 2003 tentang Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan untuk Pengembangan SDM BPR [read/download ]

15. Rencana Bisnis

  • POJK no 37/POJK.03/2016 ttg Rencana Bisnis BPR/BPRS [read/download]
  • POJK no 37/POJK.03/2016 ttg Penjelasan Rencana Bisnis BPR/BPRS [read/download]
  • SEOJK no 52/SEOJK.03/2016 ttg Rencana Bisnis BPR [ read/download ]
  • SEOJK no 52/SEOJK.03/2016 ttg Rencana Bisnis BPR-Lampiran [read/download]

16. Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi

  • POJK no 75/POJK.03/2016 ttg Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi BPR/BPRS [read/download]
  • SEOJK no 15/SEOJK.03/2017 ttg Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi BPR/BPRS [read/download] [Lamp I] [Lamp II]

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME

1.Undang-Undang

  • UU no 8/2010 ttg Pencegahan dan Pemberantasan TPPU [read/download]
  • UU no 9/2013 ttg Pencegahan dan Pemberantasan TP Pendanaan Terorisme [read/download]

2. Peraturan Pemerintah

  • PP no 43/2015 ttg Pihak Pelapor  [read/download]
  • PP no 2/2016 ttg Tatacara Penyampaian Informasi dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU [read/download]

3. Peraturan dan Surat Edaran Otoritas Jasa keuangan

  • POJK no 12/POJK.01/2017 ttg Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan [read/download]
  • POJK no 12/POJK.01/2017 ttg Penejelasan [read/download]

4. Pedoman PPATK

  • Panduan singkat registrasi Pelaku Jasa Keuangan [read/down;oad]
  • Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan TPPU bagi PJK [read/download]
  • Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan [read/download]
  • Pedoman Identifikasi TKM terkait Pendanaan Terorisme [read/download]
  • Pedoman Identidikasi Produk, Nasabah, Usaha dan Negara Berisiko Tinggi [read/download]
  • User Manual GRIPS [read/download]

5. Peraturan Kepala PPATK

  • Perka No PER-09/1.02.2/PPATK/09/12 ttg Tatacara Penyampaian LTKM dan LTKT [read/download] [lamp 1] [lamp 2] [lamp 3]
  • Perka No PER-14/1.02/PPATK/11/14 ttg Pengenaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan [read/download]
  • Perka No PER-02/1.02/PPATK/02/15 ttg Kategori Penguna Jasa Berpotensi Melakukan TPPU [read/download]

6. Surat Edaran PPATK

  •  Surat No S-66/1.02.3/PPATK/03/15 ttg Penolakan Hubungan Usaha dg Orang/Korporasi yang terdaftar dalam TTOT [read/download]
  • Surat No SE-03/1.02/PPATK/05/15 ttg Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan [read/download]
  • Surat Edaran no 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korposasi yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris [read/donwload]

KETENTUAN LAINNYA

1. Pajak Bunga Simpanan

  • Peraturan Pemerintah no 131/2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Tabungan dan Deposito [ read/download ]

2. Pengakuan Biaya

  • PMK no 81/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan sebagai Biaya [ read/download ]
  • PMK no 219/PMK.011/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 81/PMK.03/2009 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan sebagai Biaya [ read/download ]
  • PMK no 02/PMK.03/2010 tentang Biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto [read/download]
  • PMK no 105/PMK.03/2009 tentang Piutang yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih [read/download]

  3. Penjaminan Simpanan

  • Peraturan LPS no 2/2014 ttg Perubahan atas PLPS no 2/PLPS/2010 ttg Program Penjaminan Simpanan [read/download]
  • Panduan Tatacara Perhitungan Premi [read/download]
  • Format Laporan Keuangan Tahunan [read/download]

  4. Pajak Penghasilan

  • Peraturan Menteri Keuangan no 101/PMK.010/2016 ttg Penyesuaian PTKP [read/download]

198 Responses to Ketentuan BPR

  1. erni says:

    selamat sore pak zin… saya mau bertanya apabila kita mau mengganti sistem core banking yang baru apakah perlu penyampaian pelaporan ke OJK? ada prosedur pelaporannya ga/
    POJK no/ayat brp yang mengaturnya ? terima kasih

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s