Ketentuan BPR

Sebagai respons terhadap keluhan berbagai pihak, mengenai sulitnya mencari peraturan perundang-undangan terkait dengan usaha Bank Perkreditan Rakyat, maka saya membuat kumpulan peraturan yang sekiranya terkait dengan BPR. Pada bagian ini terdapat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), baik ketentuan kelembagaan, kegiatan usaha, prinsip kehati-hatian dan lainnya.

KELEMBAGAAN & KEGIATAN USAHA BPR

1. Bank Perkreditan Rakyat

2. Transformasi Bank Kredit Desa yang Diberikan Status BPR

  • POJK no 10/POJK.03/2016 Pemenuhan Ketentuan BPR dan Transformasi Bank Kredit Desa yang Diberikan Status BPR [read/download]
  • SEOJK no 19/SEOJK.03/2016 Pemenuhan Ketentuan BPR dan Transformasi Bank Kredit Desa yang Diberikan Status BPR [read/download]

 3. Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti

4. Sertifikasi Direktur dan Komisaris

5. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)

  • POJK no 27/POJK.03/2016 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan [read/download]
  • Penjelasan POJK no 27/POJK.03/2016 [read/download]
  • SE no 39/SEOJK.03/2016 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan [read/download] [Lamp]
  • POJK no 34/POJK.03/2018 Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan [read/download]
  • SEOJK no 09/SEOJK.03/2019 Penilaian Kembali Pihak Utama Bank [read/download]

6. Izin Pedagang Valuta Asing

  • SE no 9/38/DPBPR, 28 des 2007 Tata Cara Perizinan dan Pelaporan BPR dan BPRS yang Melakukan Kegiatan sebagai Pedagang Valuta Asing [ read/download ] dan lampiran [ read/download ]

7. Pungutan oleh OJK

  • PP no 11/2014 Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan [read/download]

8. Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan BPR/BPRS

  • POJK nomor 21/POJK.03/2019 Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan BPR/BPS [ read/download  ]

PRINSIP KEHATI-HATIAN, KESEHATAN BANK & PEMERIKSAAN

1. Perlindungan Konsumen, Literasi & Inklusi Keuangan

  • POJK no 1/POJK.07/2013 Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan [read/download]
  • SE no 2/SEOJK.07/2014 Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen [read/download]
  • SE no 1/SEOJK.07/2014 Pelaksanaan Edukasi dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan kpd Konsumen dan/atau Masyarakat [read/download]
  • SE no 12/SEOJK.07/2014 Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan [read/download]
  • SE no 13/SEOJK.07/2014 Perjanjian Baku [read/download]
  • POJK no 76/POJK.07/2016 Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan [read/download] [Penjelasan]
  • SEOJK no 30/SEOJK.07/2017 Literasi Keuangan [read/download] [Lamp I] [Lamp II] [Lamp III] [Lamp IV]
  • SEOJK no 31/SEOJK.07/2017 Inklusi Keuangan [read/download] [Lamp I] [Lamp II] [Lamp III]
  • POJK no 18/POJK.07/2018 Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan [read/download]
  • SEOJK no 17/SEOJK.07/2018 Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan [read/download]

2. Tata Kelola BPR

3. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

  • POJK no 5/POJK.03/2015 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat [read/download]
  • SE OJK no 8/SEOJK.03/2016 KPMM [read/download] [Lamp 1]  [Lamp 2]
  • POJK no 26/POJK.03/2015 KPMM Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan [read/download]

4. Manajemen Risiko bagi BPR

  • POJK no 13/POJK.03/2015 Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR [read/download]
  • SEOJK no 1/SEOJK.03/2019 Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR [read/download]

5. Batas Maksimum Pemberian Kredit

6. Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan

  • PBI no 11/20/PBI/2009 Tindak Lanjut terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Pengawasan Khusus [ read/download ]
  • SE no 11/19/DKBU, 31 juli 2009 Ketentuan Pelaksanaan PBI no. 11/20/PBI/2009. [ read/download]
  • POJK no 19/POJK.03/2017 Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR/BPRS [read/download] Penjelasannya [read/download]
  • SE no 56/SEOJK.03/2017 Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR/BPRS [read/download]
  • POJK no 43/POJK.03/2017 Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Bank [read/download]

7. Kualitas Aktiva Produktif

  • PBI no 8/19/PBI/2006 Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif [ read/download ]
  • PBI no 13/26/PBI/2011 Perubahan atas PBI no  8/19/PBI/2006, tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif [ read/download]
  • POJK no 33/POJK.03/2018 Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif [read/download]

8. Pedoman Kebijakan Perkreditan

  • SE nomor 14/26/DKBU, 19 september 2012 Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan bagi Bank Perkreditan Rakyat [ read/download ]
  • Lampiran SE no 14/26/DKBU [ read/download ]

9. Pedoman Akuntansi BPR

  • SE OJK no 40/SEOJK.03/2017 Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan BPR [read/download]
  • Pedoman Akuntansi BPR [ read/download ]

10. Laporan Bulanan

11. Transparansi Kondisi Keuangan

12. Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK-OJK)

13. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

  • SK Dir. No.30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan BPR [read/download]
  • Kodifikasi PBI Kelembagaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank [read/download]

14. Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan & Pelatihan

  • POJK no 47/POJK.03/2017 Penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan untuk Pengembangan SDM BPR [read/download] penjelasannya [read/download]

15. Rencana Bisnis

16. Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi

  • POJK no 75/POJK.03/2016 Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi BPR/BPRS [read/download]
  • SEOJK no 15/SEOJK.03/2017 Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi BPR/BPRS [read/download] [Lamp I] [Lamp II]

17. Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan KAP

  • POJK no 13/POJK.03/2017 Penggunaan Jasa AP dan KAP [read/download]
  • SEOJK no 36/SEOJK.03/2017 Tatacara Penggunaan Jasa AP dan KAP [read/download] [Lamp]

 18. Pemeriksaan Bank

 19. Perlakuan Khusus

  • POJK no 45/POJK.03/2017 Perlakuan Khusus Kredit pada Daerah Bencana [read/download]

 20. Keuangan Berkelanjutan

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME

1.Undang-Undang

  • UU no 8/2010 ttg Pencegahan dan Pemberantasan TPPU [read/download]
  • UU no 9/2013 ttg Pencegahan dan Pemberantasan TP Pendanaan Terorisme [read/download]

2. Peraturan Pemerintah

  • PP no 43/2015 ttg Pihak Pelapor  [read/download]
  • PP no 2/2016 ttg Tatacara Penyampaian Informasi dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU [read/download]

3. Peraturan dan Surat Edaran Otoritas Jasa keuangan

  • POJK no 12/POJK.01/2017 ttg Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan [read/download] [Penjelasan]
  • SE no 32/SEOJK.03/2017 ttg Penerapan APU & PPT di Sektor Perbankan [read/download] [Lamp]
  • POJK no 23/POJK.01/2019 ttg Perubahan atas POJK no 12/POJK.01/2017 ttg Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan [read/download]

4. Peraturan Kepala PPATK

  • Perka No PER-09/1.02.2/PPATK/09/12 ttg Tatacara Penyampaian LTKM dan LTKT [read/download] [Lamp_1] [Lamp_2] [Lamp_3]
  • Perka No PER-14/1.02/PPATK/11/14 ttg Pengenaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan [read/download]
  • Perka No PER-02/1.02/PPATK/02/15 ttg Kategori Penguna Jasa Berpotensi Melakukan TPPU [read/download]

5. Surat Edaran PPATK

  • Surat No S-66/1.02.3/PPATK/03/15 ttg Penolakan Hubungan Usaha dg Orang/Korporasi yang terdaftar dalam TTOT [read/download]
  • Surat No SE-03/1.02/PPATK/05/15 ttg Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan [read/download]
  • Surat Edaran no 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korposasi yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris [read/download]

KETENTUAN LAINNYA

1. Pajak Bunga Simpanan

  • PP no 131/2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Tabungan dan Deposito [read/download]

2. Pengakuan Biaya

  • PMK no 81/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009 ttg Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan sebagai Biaya [read/download]
  • PMK no 219/PMK.011/2012 tanggal 21 Desember 2012 ttg Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 81/PMK.03/2009 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan sebagai Biaya [read/download]
  • PMK no 02/PMK.03/2010 ttg Biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto [read/download]
  • PMK no 105/PMK.03/2009 ttg Piutang yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih [read/download]

  3. Penjaminan Simpanan

  4. Pajak Penghasilan

  • PMK no 101/PMK.010/2016 ttg Penyesuaian PTKP [read/download]
  • PMK no 102/PMK.010/2016 ttg Penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaanDari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap Lainnya yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan [read/download]
  • Peraturan Dirjen Pajak no PER-16/PJ/2016 ttg Pedoman Teknis Tatacara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh ps 21 [read/download]

  5. Pelaporan EOI – DJP 

  • UU RI no 9 tahun 2017 ttg Penetapan-Peraturan-Pemerintah-Pengganti-UU-No.-1-Tahun-2017-tentang-Akses-Informasi-Keuangan-Untuk-Kepentingan-Perpajakan-Menjadi-Undang-Undang [read/download]
  • PMK no 70/PMK.03/2017 ttg Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan [read/download]
  • PMK no 19/PMK.03/2018 ttg Perubahan PMK no 70/PMK.03/2017 ttg Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan [read/download]

  6. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)

  • Peraturan Menteri Agraria no 22 tahun 2017 ttg Penetapan Batas Waktu Penggunaan SKMHT untuk Menjamin Pelunasan Kredit Tertentu [read/download]

  7. Struktur dan Skala Upah

  • Peraturan Menteri Ketenagakerjaan no 1 tahun 2017 ttg Struktur dan Skala Upah [read/download]

  8. Hak Tanggungan

  • UU no 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan [read/download]
  • Permen no 22 tahun 2017 Penetapan Batas Waktu PenggunaanSurat Kuasa Membebankan Hak Tanggunganuntuk Menjamin Pelunasan Kredit Tertentu [read/download]

 

353 Responses to Ketentuan BPR

  1. Jati Asmara says:

    Selamat sore Pak Zinsari. mohon bantuannya pak. saya mau bertanya mengenai subrogasi yang mana secara proporsional penerimaan pembayaran sisa hutang debitur kepada BPR kami setelah melakukan klaim asuransi akan dibagi dengan pihak ketiga yaitu perusahaan penjamin. pertanyaan saya, jika BPR kami tidak melakukan pembayaran secara proporsial kepada pihak Penjamin namun full dibayarkan pada sisa hutang debitur dan saat ini kami dikenakan denda atas tindakan tersebut. bagaimana penjurnalannya pak? sedangkan kredit debitur tersebut sudah lunas beberapa tahun lalu. mohon bantuannya pak. terima kasih.

  2. zyudh says:

    selamat malam pak, saya ingin bertanya, apabila dalam penandatangan jaminan kredit di BPR yang dalam hal ini byasanya diwakilkan oleh direktur utama dan direktur. kemudian direktur utama berhalangan hadir dikarenakan sedang cuti, apakah direktur dapat menandatangani jaminan kredit itu seorang diri ? haruskan dengan surat kuasa dari direktur utama ?

    • zinsari says:

      Seharusnya yg mewakili perusahaan cukup satu Direksi saja, kalau Dirut berhalangan, maka Direktur yang lain bisa bertindak untuk dan atas nama perusahaan. Untuk lebih pastinya, silahkan baca anggaran dasar perusahaannya…

  3. Tari says:

    Selamat pagi Pak Zinsari, saya ingin bertanya. Apakah ada Peraturan/SE BI dan OJK mengenai nasabah yang menempatkan deposito di BPR harus mendapatkan Bilyet Deposito yang disertai dengan Meterai?

    • zinsari says:

      Kewajiban materai diatur di UU no 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan PP no 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai.

      • Tari says:

        Kalau BPR mengeluarkan deposito online seperti Bank Umum (deposito tanpa Bilyet Deposito & Meterai) apakah bisa pak?

      • zinsari says:

        Ketentuan Deposito Berjangka tanpa warkat bagi BPR sepertinya belum ada…

        Bank Umum memang diperbolehkan menerbitkan sertifikat deposito tanpa warkat, baca POJK no 10/POJK.03/2015, akan tetapi BPR dilarang menghimpun dana menggunakan sertifikat deposito (baca UU Perbankan).

      • kharisma agung lestari says:

        Selamat Pagi Salam Sejahtera, Menyikapi penerapan APOLO pada bulan Mei di bulan Juni , mohon penjelasan pos Pendapatan Bunga yang Akan diterima semula di neraca saketap tercatat sementara pada neraca APOLO tidak tercatat .. Apakah pendapatan bunga tersebut dihilangkan sementara pada laporan FORM kredit masih terdapat pos Pendapatan  Bunga yang akan diterima , apakah Pendapatan  Bunga yang akan diterima hanya sebagai catatan Extra Komtable sama seperti pendapatan bunga dalam penyelesaian, sementara pendapatan bunga simpanan Bank lain masih dilakukan Amortisasi, Demikian mohon penjelasan bapak, Terima kasih semoga bermanfaat untuk kami dan amal buat bapak Saerozi

        Dari: Zinsari Kepada: kharisma_agung_lestari@yahoo.com Dikirim: Kamis, 28 Februari 2019 17:06 Judul: [New comment] Ketentuan BPR #yiv3784991748 a:hover {color:red;}#yiv3784991748 a {text-decoration:none;color:#0088cc;}#yiv3784991748 a.yiv3784991748primaryactionlink:link, #yiv3784991748 a.yiv3784991748primaryactionlink:visited {background-color:#2585B2;color:#fff;}#yiv3784991748 a.yiv3784991748primaryactionlink:hover, #yiv3784991748 a.yiv3784991748primaryactionlink:active {background-color:#11729E !important;color:#fff !important;}#yiv3784991748 WordPress.com |

        zinsari commented: “Ketentuan Deposito Berjangka tanpa warkat bagi BPR sepertinya belum ada…Bank Umum memang diperbolehkan menerbitkan sertifikat deposito tanpa warkat, baca POJK no 10/POJK.03/2015, akan tetapi BPR dilarang menghimpun dana menggunakan sertifikat deposito” | |

  4. Fendra says:

    Selamat Sore Pak ZInsari….
    Apakah Dewan Komisaris yang masa jabatannya akan berakhir dan kemudian diangkat kembali harus menyampaikan pengajuan perpanjangan ke OJK dengan dilengkapi persyaratan seperti pada saat pengajuan awal calon Dewan Komisaris…

    Terima Kasih

  5. Pak wie says:

    Selamat siang pak zimsari, terima banyak atas Web nya, sungguh amat sangat membantu kegiatan usaha bpr
    Thanks

  6. Anggi Madya says:

    selamat pagi pak zinsari, untuk ketentuan yang membawahkan fungsi kepatuhan itu harus dibawah direktur kepatuhan? jika tidak ada siapa yang membawahi fungsi kepatuhan apakah dirut?
    terutama pejabat eksekutif untuk kepatuhan belum di tunjuk. mohon penjelasannya.
    terima kasih

    • zinsari says:

      Semua Pejabat Eksekutif bertanggung jawab kepada Direksi. Kalau di BPR bapak ada Dirut berarti BPR punya lebih dari satu Direksi, salah satunya ditunjuk untuk membawahkan fungsi kepatuhan. Segera ajukan permohonan ke OJK untuk mendapatkan persetujuannya… Jika modal inti paling kurang Rp 50 miliar, maka Dirut tidak dapat membawahkan fungsi kepatuhan.

  7. Dian Apriliantari says:

    Selamat pagi pak, mohon bantuannya. saya mau bertanya untuk mengukur tingkat kesehatan bpr yg masih berlaku itu sk dir tahun 1997 pak? Karena saya masih ada kebingungan dalam menentukan pedoman untuk tingkat kesehatan bank yg masih berlaku pak

  8. Maria Heny says:

    selamat pagi Pak, pak mau tanya untuk pendapatan ongkos administrasi apakah boleh langsung diakui sebagai pendapatan atau tidak? untuk ketentuannya di mana ya pak, terimakasih

  9. faisyal says:

    kalau BPR konven menjual produk kredit/dana dengan sistem bagi hasil, pembukuannya pendapatan/beban bagi hasilnya bagaimana ya pak? apakah dibukukan ke pendapatan/beban bunga juga atau pendapatan/beban lainnya?

  10. hadijah says:

    selamat siang pa Zinsari…
    ada yang mau saya tanya kan pa…semoga bapak berkenan menjawab pertanyaan saya
    apakah hapus buku harus mendapat persetujuan dari RUPS dan dimuat dalam risalah rapat ?
    jika iya,.. saya bisa liat ketentuannya dimana Pa.
    terima kasih

  11. Yuli Atini says:

    Selamat sore Pak Zinsari
    Saya mau tanya, apabila karyawan bank ditunjuk oleh perusahaan untuk menduduki jabatan sebagai pengurus dengan mekanisme mengundurkan diri sebagai karyawan dan telah melalui proses fit proper test dan sk ojk telah turun. Bagaimana hitungan pesangon karyawan tersebut yang telah memiliki masa kerja selama 22 tahun

    • zinsari says:

      ikuti saja ketentuan ketenaga kerjaan…
      ada 2 alternatif:
      alternatif 1: sebelum diangkat jadi Direksi, diberhentikan terlebih dahulu dan diberi imbalan masa kerja.
      alternatif 2: tidak diberhentikan, seandainya setelah selesai sebagai Direksi, akan kembali menjadi karyawan dan melanjutkan masa kerja sebagai karyawan.

  12. mohamad arifin says:

    bagaimanakah cara untuk menghitung nilai tunai pada pinjaman yang di restrukturisasi. terima kasih sebelumnya

  13. EkHal says:

    Selamat Siang Pak…
    Untuk rekening atas nama BPR di Bank Umum, apakah ketentuannya di atur POJK ? (terkait pengurus yang berhak menandatangani)

    Terima kasih.

  14. Andi Sutopo says:

    Selamat siang Pak.
    saya mau bertanya Pak, untuk pembentukan PPAP apakah kita wajib membentuk 100% dari PPAPWD atau boleh membentuk dibawah 100% dari PPAPWD pak ? kalau boleh itu diatur di POJK atau PBI nomor berapa ya Pak ?

    Terima Kasih Pak.

    • zinsari says:

      PPAPWD kan singkatan dari Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Wajib Dibentuk… jadi tidak mungkin boleh di bawahnya…

      Baca PBI 13/26/PBI/2011 hingga 30/11/2019 dan
      Baca POJK 33/POJK.03/2018 mulai 01/12/2019 dan seterusnya

  15. harwanto says:

    SEKAMAT SORE PAK ZINSARI. MHN MAAF MAU TANYA. APABILA DIREKSI HUTANG KEPADA BPR YG DIA PIMPIN MAKA SIAPA YANG HARUS TTD SPK ?. KEBETULAN DIREKTUR UTAMANYA MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN.

  16. Linda says:

    Selamat Sore Pak Zinsari, Mohon untuk share perhitungan TKS untuk BPR. terima kasih

  17. mohamad arifin says:

    selamat siang, apakah bpr perlu dibuatkan SKB atas bunga deposito atau tabungan karena sesuai dengan PP no 131/2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Tabungan dan Deposito pasal 3 ayat 1.b sudah jelas . terima kasih atas jawabannya

    • zinsari says:

      SKB itu apa pak?

      • mohamad arifin says:

        SKB ( surat keterangan bebas pajak)

      • zinsari says:

        tidak perlu buat, yg penting dalam kebijakan dan prosedur kerja diatur mengenai ketentuan bunga tidak kena pajak atas saldo dana nasabah yg tidak melebihi ketentuan yang berlaku. Saldo nasabah kan fluktuatif, jadi setiap bulan harus dihitung jumlah saldonya, jika melebihi ketentuan perpajakan, maka bank wajib potong pajak atas penghasilan bunga tersebut dan setor ke kas negara.

  18. Tari says:

    selamat pagi Pak Zinsari. saya mau bertanya, Direksi BPR sudah habis masa jabatan nya & sedang dalam proses perpanjangan jabatan tetapi sudah menandatangani Perjanjian Kredit. apakah Perjanjian Kredit harus dibuat ulang lagi ditandatangani Direksi/Komisaris yang masih menjabat atau ada alternatif lain? Terima kasih.

    • zinsari says:

      Harusnya yg ttd adalah Direksi yg masih menjabat… Karena yg masa jabatannya habis sudah bukan siapa2 lagi di BPR…

      • Tari says:

        kalau sudah ditandatangani DIreksi yg sudah habis masa jabatan nya solusi nya apa ya pak selain mengulang Perjanjian Kredit ditandatangani Direksi yang menjabat?

      • kharisma agung lestari says:

        Yth , Bapak ZinsariAss, Salam sejahtera Saya mau tanya pak , mengenai perlakuan akunntasi BPR awal Merger pertanyaannya pak 1. neraca penutup (neraca ahir) 2. neraca pembuka (neraca awal) 3. Apakah neraca saldo harus 0 dan dipindah ke RAK ..?4. Apakah laba ruginya di Setoff dulu ?5. Apakah boleh prosesnya dilakukan di pertengahan Bulan ..? Demikian pak Mohon Pencerahan dan terima kasih, WassallamRgds, M Saerozi

      • zinsari says:

        terlalu teknis, silahkan konsultasikan ke pengawas OJK di kantor regional terkait.

  19. Herman says:

    Selamat malam.saya sebagai nasabah bank bpr…saya mau bertanya.. Kalo saya d paksa buat surat pernyataan oleh pihak bank.. Sebelum jatuh tempo tanggal yg di tentukan oleh pihak bank.. Dan saya merasa d jebak dan d tekan oleh pihak bank bpr..dan surat peringatan nya pun di berikan ke saya setelah saya di paksa membuat surat pernyataan…

    • zinsari says:

      Pertanyaannya apa pak?
      Kalau seorang nasabah mendapat kredit dengan pengembalian secara angsur bulanan, tentu tiap bulan ada angsuran yang jatuh tempo dan sesuai perjanjian harus dibayar sesuai dengan tanggal yg disepakati. Bilamana pembayaran angsuran tidak dilakukan, tentu sudah dapat dikategorikan wanprestasi sebagaimana tercantum dalam perjanjian kreditnya. Bilamana ada hal-hal yang tidak sesuai dengan isi perjanjian kredit, dan tidak dapat diselesaikan kedua belah pihak, maka dapat meminta pihak Otoritas atau lembaga penyelesaian sengketa.

  20. mannur says:

    Yth, Bapak zinsari
    Assalamualaikum wr wb
    Bapak saya mau nanya apakah ada aturan OJK mengenai pemberian kredit sindikasi oleh BPR?

  21. Lia says:

    Selamat siang pak Zinsari, saya mau bertanya mengenai risalah RUPS Pengangkatan Direksi yang dikirimkan ke OJK apakah harus disertai dengan Akta Notariil Pengangkatan Direksi tersebut?

  22. Jati Asmara says:

    Selamat Siang, Pak Zinsari, saya mau bertanya tentang kredit sindikasi di BPR.
    Kredit Sindikasi adalah kredit dengan pembiayaan secara bersama oleh lebih dari satu BPR kepada debitur tertentu. Beberapa BPR tersebut ada sebagai Leader dan anggota.
    Pertanyaan saya, apakah jumlah pembiayaan kredit yang diberikan kepada debitur oleh BPR Leader, boleh lebih sedikit dibandingkan anggotanya, pak?
    Mohon pencerahannya pak Zinsari.
    terima kasih.

Leave a Reply to Tari Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s